Jakarta – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mempertanyakan petitum gugatan Prabowo-Sandi yang dianggapnya tak lazim. Bivitri mengkritisi yang 15 poin petitum yang masuk dalam permohonan sengketa pilpres...
Jakarta – Ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai sejumlah poin tuntutan dalam permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum...
Jakarta – Ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang juga merupakan salah satu panelis debat Pilpres 2019, Bivitri Susanti menyatakan, penyusunan daftar pertanyaan debat...
