Connect with us

Perayaan Kemerdekaan AS: Presiden Trump dan Rasisme

Penulis:
Irwan Firdaus
Alumni Sejarah Fakultas Sastra (Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Indonesia/Wartawan Associated Press 1997-2011

Hari ini, 4 Juli 2020 Bangsa Amerika Serikat merayakan kemerdekaan negaranya. 244 tahun sudah Bangsa Amerika merdeka. Dua abad lebih kemerdekaan suatu bangsa adalah satu capaian besar. Dengan semua capaiannya, Amerika adalah sebuah negeri yang menjadi salah satu pusat perhatian dunia internasional. Hingga kini negeri besar itu, tetap bertahan bersama semua masalahnya.

Hari yang bersejarah bagi bangsa Amerika dan negara AS ini, dimulai saat 244 tahun silam, diproklamirkan sebagai hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau (Independence Day-Fourth of July). Amerika terbebas dari penjajahan kolonialisme Inggris. 4 Juli 1776 Kongres Kontinental mengeluarkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang ditandatangani oleh Thomas Jefferson. Peristiwa itu dirayakan sebagai sebagai Hari Kemerdekaan Negara dan Bangsa Amerika Serikat.

Jutaan warga Amerika tentunya merayakan hari besar ini. 244 tahun sudah Amerika merayakan kemerdekaannya. Ada banyak hal besar yang sedang dialami bangsa Amerika saat ini. Salah satunya, saat merayakan hari kemerdekaan ini bangsa Amerika seperti dialami lebih dari 200 negara juga sedang menghadapi wabah virus Corona atau Covid-19. Dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump saat ini, lebih dari dua setengah juta penduduk Amerika dinyatakan positif terinfeksi virus corona, 129 ribu orang lebih meninggal akibat Covid-19.

Hal penting lain yang sedang dihadapi warga Amerika Serikat adalah Pemilihan Presiden pada November mendatang. Gelaran demokrasi setiap empat tahunan di Amerika Serikat. Saat ini, Amerika di bawah Presiden Trump menjadi sorotan dan perhatian utama saat pandemi corona. Saat yang sama saat ini warga Amerika juga bersiap menuju Pemilu di Amerika Serikat. Dan tentu saja juga terdengar dan kita dapat menonton langsung dan siaran ulang melalui media sosial seperti Youtube peran dan ucapan sang Presiden Amerika Serikat ini.

Kemeriahan perayaan hari kemerdekaan Amerika ini turut pula disertai dengan ucapan dan polah Presiden AS Donald Trump. Mesin besar media menjadi corongnya. Hal ini tentu saja menjadi perhatian besar di Amerika sendiri dan di dunia pada umumnya. Setiap ucapan sang presiden tentunya merupakan headline media dunia.

Salah satu fokus kita, tentu saja pada peran dan ucapan Presiden Donald Trump terkait peran dan kepemimpinan sebagai kepala negara AS ke 45 dalam situasi pandemi virus corona saat ini, dan upayanya berhadapan menuju Pilpres AS November mendatang dalam upaya meraih jabatan sebagai Presiden AS sebagai incumbent.

Ucapan Presiden Donald Trump di hadapan ribuan para pendukungnya dalam kampanye Pilpres pada 21 Juni 2020 silam menyebut virus Corona sebagai “Kung Flu” adalah ungkapan rasis sebagai wujud prasangka etnik dan atau ras yang masih terus hidup sebagai peninggalan kolonial dan akibat segregasi sosial yang pernah diterapkan di Amerika di masa lalu. Bahkan hingga tahun 1950-60an lalu.

Walaupun telah merdeka 244 tahun, sebagai bangsa dan negara, Amerika Serikat masih memiliki persoalan laten yang juga banyak dialami bangsa lain. Persoalan laten bangsa atau warga Amerika Serikat yang juga terus dihadapi adalah masalah rasisme atau rasialisme atau prasangka etnik (ethnic prejudice) sebagai peninggalan warisan kolonialisme.

Seperti juga peninggalan kolonialisme di negeri manapun, rasisme adalah luka peninggalan kolonial yang terus berlanjut. Di Amerika, warisan kolonial Inggris yang terus menjadi masalah hingga kini adalah prasangka etnik. Ini masih terus berlanjut hingga sekarang. Utamanya tentang hubungan antar ras di sana yaitu warga kulit putih, berwarna seperti Asia, warga Amerika hasil hubungan integrasi campuran antar ras kulit putih Spanyol dan penduduk awal Amerika, serta warga Amerika keturunan Afrika (African American).

Prasangka rasial itu kini berwujud tidak hanya persoalan bagi warga Amerika keturunan Afrika, tetapi juga berdampak kepada warga Amerika kulit berwarna seperti warga Amerika Tionghoa (Chinese American), warga Amerika keturunan Amerika Spanyol (Spanish American) dan warga kulit berwarna lainya seperti warga amerika keturunan Arab (Arab American) dari penjuru dunia yang kemudian diangkat dan resmi menjadi warga Amerika. Kita memahami bahwa bangsa Amerika adalah kumpulan banyak bangsa dunia yang bersepakat mendirikan negara yang dipelopori kaum migran dan imigran dari berbagai benua dan penjuru dunia. Memang pelopornya adalah bangsa Inggris sebagai kekuatan kolonial dan imperialis besar lebih dari 250 tahun silam.

Sebelumnya, Trump kepada publik Amerika menyebut Covid-19 dengan kata ‘flu wuhan’ , flu cina, atau ‘flu tiongkok’. Jelas itu adalah ungkapan rasis dan tentu saja Trump menolak itu sebagai ungkapan rasis. Trump berkilah menyebut corona dengan kata-kata itu hanya sebagai upaya membuat itu “akurat” Dan penyebutan ‘kung flu,’ china flu’ wuhan flu’ — tempat asal virus ini berkembang oleh Presiden Trump dalam pernyataan kepada media dan dalam kampanye Pilpres-nya terus berlanjut dalam kampanye-kampanye Presiden Trump. Dari satu kota ke kota lainnya, di hadapan ribuan warga dan anak muda sebagai terminologi merendahkan dan rasis ini masih terus disebut oleh Trump untuk menggaet suara pemilih dalam Pilpres di Amerika.

Gelaran kampanye ini masih terus berlanjut hari ini hingga hari pemilihan di bulan November nanti. Walau telah diingatkan oleh kelompok sipil dan para politisi Amerika bahwa ungkapan Presiden Trump yang rasis sebagai merendahkan dan berpotensi merusak hubungan antar ras di Amerika khususnya perilaku sosial terhadap warga Amerika keturunan Asia dan Tiongkok.

Kematian warga kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020 lalu oleh polisi kulit putih dapat ditelisik sebagai wujud buruknya hubungan antar ras di Amerika. Menurut statistik persentase warga Amerika keturunan Afrika lebih besar kemungkinannya mengalami kekerasan ketimbang warga kulit putih. Wujudnya bias dalam perlakuan rasisme seperti termasuk kebrutalan oknum polisi Amerika. Disebut oknum dalam terminologi media kita karena tidak semua polisi Amerika bertindak dan berprasangka rasis terhadap warga kulit hitam.

Prasangka rasisme, rasialisme dan prasangka etnik adalah warisan kolonialisme yang masih terus eksis saat ini. Termasuk dalam ucapan-capan Presiden Trump. Presiden AS sebelum Trump, Barack Obama merasa kesal dan marah dengan pernyataan-pernyataan Trump yang sangat rasis. Menurut Obama dan juga banyak politisi, para pejuang hak-hak sipil serta sebagian warga para pemilih di Amerika ucapan merendahkan seperti itu tidak selayaknya diucapkan oleh seorang Presiden Amerika.

Prasangka ras di Amerika ini tentu saja adalah bagian dari warisan kolonialisme dahulu. Rasisme adalah tubuh dalam sistem kolonialisme dan imperialisme. Peninggalan itu terus ada dalam wujud prasangka rasial. Upaya menghapuskan memang harus menjadi agenda utama di Amerika. Seperti begitu pula upaya menghapuskan prasangka rasial dan rasisme di berbagai belahan dunia. Termasuk kita di Indonesia. Peninggalan kolonialisme di Amerika seperti lembaga perbudakan memang sudah hilang. Namun, prasangka ras secara sadar dan tidak turut pula diucapkan dan diselipkan oleh President Donald Trump dalam ujaran dan pidato-pidato kampanye presidennya.

Rasisme sebagai peninggalan kolonialis dan imperialis ini memang sengaja secara sistematis digunakan dahulu tentunya oleh para kolonialis dan imperialis. Kaum kolonial dan imperialis menggunakan dan mengembangkan prasangka ras dalam menjalankan kekuasaannya. Artinya, negara kolonial dahulu sudah pasti rasis. Namun yang rasis belum tentu kolonial. Karena pengalaman sejarah membuktikan rasisme masih hidup dalam peradaban modern saat ini.

Mengapa sekarang masih ada di Amerika walau sudah merdeka 244 tahun? Itu bisa eksis adalah karena prasangka dan upaya merendahkan itu sebagai warisan segregasi rasial di Amerika di waktu lalu. Ia masih terus membekas pada sebagian kecil orang di Amerika. Itu bisa berwujud dalam bentuk solidaritas supremasi kulit putih seperti Ku Klux Klan pada tahun 1950-60an. Sesungguhnya juga, begitu banyak orang kulit putih tidak menyukai dan memiliki prinsip persamaan hak antara sesama warga Amerika. Hal ini yang disebut sebagai masalah laten hubungan antar ras di Amerika. Itulah latar yang menjadi akar persoalan rasisme di Amerika.

Pengalaman kebijakan politik berupa pemisahan atau segregasi rasial dan pengalaman penerapan lembaga perbudakan di Amerika itu masih membekas. Padahal lembaga perbudakan telah dihapuskan oleh Presiden Abraham Lincoln. 1 Januari 1863 Presiden Lincoln secara resmi mendeklarasikan Proklamasi Emansipasi anti-perbudakan. Hampir seratus tahun setelah kemerdekaan, lembaga perbudakan di Amerika diakhiri Presiden Lincoln. Namun prasangka rasial terhadap warga kulit hitam Amerika masih terus ada hingga hari ini, 244 tahun setelah kemerdekaan Amerika. Dan hal yang tak pantas berupa ujaran prasangka rasial itu, turut pula dilakukan secara sadar oleh seorang Presiden Amerika Serikat saat ini, demi meraih kemenangan dalam pemilihan presiden.

Dalam beberapa pengalaman negara dan cerita bangsa, memang prasangka ras, rasialisme, etnik dan kadang agama digunakan para politisi sebagai alat dan metode meraih kemenangan politik. Hal buruk atau yang tak mempertimbangkan akibat buruk penggunaan prasangka itu oleh para politisi, termasuk saat ini dilakukan secara sadar dan sistimatis oleh president Trump dalam kampanye Pilpresnya. Hal ini salah satunya untuk mengecilkan peran yang lain dan membesarkan diri sendiri dihadapan para pemilih. Setelah Trump mengucapkan “Kung Flu,” ribuan pendukungnya berteriak riuh rendah mengidolakan sang presiden.

Sumbangan prasangka rasial, etnik dan atau ras ini juga terjadi dari pengalaman menjelang Perang Dunia kedua di Eropa. Ketika berkuasa hingga Jerman kalah dalam Perang Dunia kedua, Hitler-penguasa Jerman yang mati bunuh diri pasca kekalahan dalam PD kedua, telah menyumbang besar bagi eksistensi kelompok-kelompok pendukung rasisme di Eropa dan Amerika.

Dalam merayakan hari kemerdekaannya, hingga hari ini bangsa Amerika juga terus bergulat dengan persoalan hubungan antar ras. Hari ini kita ucapkan selamat hari kemerdekaan bangsa Amerika Serikat. Semoga hubungan antar ras menjadi lebih baik di masa depan.

Barangkali dengan segala tingkah polah serta ucapan-ucapan rasis _ tak hanya bernada rasis _ hari ini boleh jadi adalah hari terakhir Donald Trump memimpin perayaan hari kemerdekaan bangsanya sebagai presiden. Melihat jajak pendapat dan kecenderungan pilihan warga Amerika ditambah faktor pemberat dalam ucapan-ucapan rasis yang diproduksi Donald Trump dan mesin medianya, tampaknya perayaan hari kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 2021 boleh jadi akan dipimpin oleh penantang Trump yang mantan wakil Presiden AS era Obama, Joe Biden.

Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Amerika Serikat.

 

Irwan Firdaus

Alumni Sejarah Fakultas Sastra (Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Indonesia

Wartawan Associated Press 1997-2011

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan

Oleh

Fakta News
Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Pangan Nasional untuk dapat mulai agresif dalam bekerja untuk mengelola persoalan pangan dari hulu hingga hilir. Mengingat, pada rapat kerja sinkronisasi pembahasan badan anggaran antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian telah memutuskan realokasi eksternal BKP sebesar Rp103.525.552.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

“Di Kementerian Pertanian, setelah berbagai rapat dari komisi hingga banggar terjadi penurunan pagu dari semula Rp15.422.181.379.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada pembahasan raker 8 september 2022 menjadi Rp 15.318.655.827,00 akibat realokasi eksternal pada Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional,” urai Andal Akmal dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Kamis (29/9/2022).

Politisi Fraksi PKS ini menyayangkan anggaran Kementan secara keseluruhan sudah sangat menurun dari sebelum pandemi, tapi masih terus terpotong. Padahal, tuturnya, dana sekitar 103 M untuk kinerja Badan Pangan Nasional yang diambil dari Kementan sangat minim untuk optimal bekerja. Bahkan, ia menyitir permintaan Kemendag yang hendak mengusulkan anggaran Rp100 Triliun hanya untuk serap beras petani.

“Saya setuju atas gagasan Kemendag ketika pemerintah menyiapkan dana 100 T untuk serap beras petani sehingga ada semangat bagi petani untuk berproduksi karena ada jaminan serapan hasil panen dengan harga yang baik. Dengan begini, ketika produksi melimpah maka petani sejahtera dan importasi berkurang”, jelas Andi Akmal.

Lebih lanjut, Andi Akmal mengingatkan Badan Pangan Nasional telah dibentuk sejak tahun 2021 berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Menurutnya, kurang seriusnya pemerintah menangani persoalan pangan sudah terlihat sejak disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terbentuknya Badan Pangan Nasional yang terealisasi setelah 9 tahun berjalan.

“Kini semua fungsi badan ketahanan pangan yang ada di Kementan sudah pindah ke Badan Pangan Nasional mulai dari SDM hingga anggaran. Maka, saya perlu menegaskan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional agar lembaga ini lebih profesional dan lebih agresif dalam persoalan pengelolaan pangan mulai dari manajemen stok hingga pengendalian harga,” pungkas Andi Akmal.

Baca Selengkapnya

BERITA

KKP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Program Ekonomi Biru

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022). Peresmian infrastruktur teknologi ini wujud komitmen KKP dalam mengimplementasikan lima program Ekonomi Biru untuk menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langkah yang dibuat KKP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya, kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, di integrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi,” ungkap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya pada acara peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform KKP.

Luhut meyakini keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform besar pengaruhnya pada keberlanjutan ekosistem kelautan, pemberantasan illegal fishing, kedaulatan negara, hingga meningkatkanya pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP dan menjadi pusat komando untuk merespon kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Saat ini KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam 5 program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya,” jelas Menteri Trenggono.

Lebih lanjut disampaikan Trenggono, salah satu program prioritas yang menjadi andalan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia pada zona penangkapan ikan terukur, KKP pun mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan SDM, serta sistem pengawasan. Ke depannya, platform ini juga akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaan ruang laut, yang juga menjadi baseline saya dalam membuat berbagai macam kebijakan,” papar Menteri Trenggono.

Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur, yaitu fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Identification System), fitur Dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dan fitur Alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center.

Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari Eselon 1 lingkup KKP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang, sebaran alur kabel dan pipa bawah laut, sebaran siswa didik Pendidikan Vokasi KP, sebaran Penyuluh Kelautan, sebaran Unit Pengolahan Ikan, data Pelabuhan Perikanan, dan data penunjang lainnya.

“Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi pelaku usaha akan meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, KKP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional,” tegas Trenggono.

Hadir pada soft launching Menteri Pertahanan RI; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Menteri KLHK; Penasihat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim; Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Kepala Bappenas; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo; Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub; Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK; Tortama KN IV BPK RI; Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas; serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kemenkeu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM

Oleh

Fakta News
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak masuk di industri halal. Sebaliknya, BSI malah menggelontorkan pembiayaannya lebih besar pada korporasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, akrab disapa Hergun, mengemukakan hal ini pada rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Baginya ini kabar yang kurang baik di tengah peran perbankan yang harus ikut memulihkan perekonomian nasional.

Perbankan juga turut didorong agar semangatnya tidak hanya mencari keuntungan semata. Ekosistem industri halal yang ingin didorong kemajuannya, namun masih mengalami hambatan, karena pembiayaan UKM-nya lemah.

“Kami melihat penurunan pembiayaan untuk segmen kecil dan menengah yang mencapai 6,63 persen. Ini kabar yang kurang baik untuk upaya pemulihan UKM kita. Sementara pembiayaan korporat tumbuh sampai 24,95 persen. Padahal, kita ketahui bersama ekosistem industri halal itu mayoritas adalah para pelaku UMKM,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra.

Namun, lanjut Hergun, pembiayaan BSI untuk segmen mikro sudah tumbuh 31,13 persen. Fakta ini sudah sejalan dengan upaya peningkatan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini meningkat secara signifikan.

Secara umum, pembiayaan BSI seperti dijelaskan direksinya, tumbuh 18,55 persen. “Kami mengapresiasi masalah ini. Kita melihat segmen mikro tumbuh sampai 31,13 persen. Ini tentu in line dengan peningkatan pembiayaan KUR yang meningkat secara signifikan,” katanya.

Baca Selengkapnya