Connect with us

Krisis Komitmen, Bantu Bankir atau UMKM?

Penulis:
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Pandemi ini menjadi penyebab krisis ekonomi yang berbeda dengan krisis moneter seperti pada tahun 1998 atau 2008. Sektor yang dihantam adalah sektor riil dari hulu hingga hilir.

Sektor yang paling berdampak adalah sektor ekonomi rakyat, sektor informal UMKM yang didominasi oleh usaha mikro. Jadi tidak bisa gunakan skema yang digunakan pada saat seperti krisis-krisis sebelumnya.

Sektor UMKM itu 99, 3 persen adalah usaha mikro yang assetnya tidak lebih dari 50 juta dan omsetnya di bawah 300 juta per tahun. Mereka itu adalah sektor informal yang selama ini sebetulnya tidak pernah tersentuh kebijakan maupun program.

Mereka sekarang sudah kehilangan modal kerja karena kebutuhan hidupnya selama masa PSBB diberlakukan. Masalah mereka itu tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme kerja perbankkan karena selama ini mereka juga tidak memiliki koneksitas dengan bank dengan baik melainkan dengan lembaga-lembaga keuangan informal.

Program alokasi sebesar 124 trilyun dari pemerintah PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk UMKM itu kan wujudnya berupa dana penempatan, dan modal penyertaan ke bank. Jadi yang jadi masalah adalah uang itu kan kebijakannya ada di tangan Bank. Jadi tetap saja mereka gunakan banyak mekanisme yang rumit karena bank itu dalam kondisi seperti saat ini justru semakin “prudent”.

Pemerintah kenapa tidak langsung saja menjurus ke lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan LKM yang jumlahnya masif. Sekarang ini yang dibutuhkan eksekusi langsung dalam bentuk bantuan modal kerja yang jumlahnya kalau 124 trilyun itu dikonversi akan signifikan.

Sebut misalnya kalau tiap UMKM itu rata rata-rata 5 juta rupiah maka sudah ada 24, 8 juta UMKM tertolong dan ini sudah terlalu cukup. Kalau terlambat mereka akan sulit digerakkan karena beban harian hidup keluarga mereka akan menumpuk dan sulit untuk fokus.

Apalagi daya dorong untuk menimbulkan daya beli masyarakat dalam bentuk bantuan sosial juga kita selama ini sangat lamban dan Kemenkop dan UKM nyaris tak terdengar peranannya.

Dimana keseriusan pemerintah bantu UMKM dan Koperasi? Kenapa alokasi dana PEN untuk UMKM yang 124 trilyun itu melalui Bank dalam skema dana penempatan, modal penyertaan, dan mekanisme banking system lainya. Bukankah bank itu setiap krisis seperti 1998 dan 2008 telah tunjukkan kebobrokkannya dengan kemplang uang kita ( negara ) seperti BLBI hingga 640 trilyun ( 2000 trilyun kalau dikurs sekarang atau sama dengan 1 kali apbn kita saat ini), dan Bank Century yang sampai 6,7 Trilyun?

Sekarang UMKM itu paling terdampak karena mereka sudah kehilangan modal kerja. Kalau terlambat dampaknya akan multiplier merembet kemana mana dan jadi pendorong resesi serius.

Sekali lagi, kenapa penyaluran dana 1 trilyun untuk koperasi itu musti melalui LPDB dan 123 trilyun untuk UMKM musti melalui bank. Ini mau bantu UMKM apa bankir sebetulnya?

 

Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua Satgas Doni Monardo Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Oleh

Fakta News
Kepala BNPB, Doni Monardo, selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, saat memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu.

Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi relawan uji klinis vaksin Covid-19.

Kabar itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (13/8).

“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah, mendukung, bahwa kita berupaya keras memberikan perlindungan, mendukung perlindungan maksimal kepada seluruh rakyat Indonesia melalui program vaksinasi,” katanya.

Ia juga menyampaikan, sebelumnya pada Selasa lalu (11/8), Presiden Joko Widodo telah meninjau langsung fasilitas produksi vaksin milik BUMN PT Biofarma di Bandung, Jawa Barat.

“Dan pemerintah sangat optimis mendukung pengembangan produksi vaksin,” lanjutnya.

Saat ini, katanya, hadirnya vaksin Covid-19 ditengah-tengah masyarakat dunia sudah dinanti-nantikan. Pemerintah juga telah berupaya melakukan terobosan dalam penelitian vaksin.

Dan saat ini, setelah 4 bulan melawan pandemi Covid-19, dunia sudah memasuki penelitian uji klinis fase 3. “Dan kita semua berharap dengan penemuan vaksin, dapat melindungi seluruh masyarakat,” tandasnya.

Diketahui PT Biofarma memilih vaksin yang dikembangkan PT Sinovac Biotech Ltd dari China. Saat ini uji klinis sudah memasuki tahap 3, karena uji klinis tahap 1 dan 2 sudah dilakukan di negara China.

Jika vaksin itu berhasil terhadap 1.620 relawan uji klinis yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, maka vaksin tersebut akan diproduksi massal di dalam negeri.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemendikbud Sebut Dana BOS Dimungkinkan Dapat Digunakan untuk Biaya Rapid Test

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan tes cepat COVID-19 tenaga kependidikan.

“Dana BOS dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan ‘rapid test’ sepanjang dananya ada,” ujar Jumeri dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan tidak semua dana BOS mencukupi digunakan untuk biaya tes cepat bagi tenaga kependidikan yang sekolahnya sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning. Pembukaan sekolah boleh dilakukan di zona hijau dan kuning dengan persyaratan disetujui Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 persen hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas. Standar awal 28 hingga 36 peserta didik per ke las, dibatasi menjadi 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemudian untuk sekolah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik per kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, untuk jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas.

Begitu juga untuk jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi, dengan sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Jika sekolah di zona kuning dan hijau kembali dibuka, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jarak antarpeserta didik 1,5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas olah raga.

Jumeri menambahkan banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minimnya akses digital.

Hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Junaidi, mengatakan kondisi geografis Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga kategori yaitu kategori perkotaan, pulau terluar, dan yang terisolir dan hanya memiliki akses udara.

“Hampir 30 persen wilayah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet sehingga para pendidik yang harus aktif mengunjungi rumah peserta didik karena tidak ada jaringan internet. Namun mengacu pada SKB Empat Menteri kami sudah melakukan sosialisasi pada guru agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat,” tutur Junaidi.

Disinggung mengenai keselamatan dan keamanan siswa karena berbatasan dengan negara lain, Junaidi mengatakan saat ini aktivitas antardua negara tersebut tidak sepadat sebelumnya.

Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang bersumber dari https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 kabupaten/kota yang berada di zona merah, 222 kabupaten/kota berada di zona oranye, 177 kabupaten/kota berada di zona kuning, dan sisanya 82 kabupaten/kota berada di zona hijau dan zona tidak terdampak.

Data Kemendikbud, satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23.150 sekolah. Dari angka tersebut yang berada di zona kuning dan melakukan BDR sebanyak 6.238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.063 sekolah.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Sampaikan Pidato Pukul 09.00 dan 14.00

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato 2 (dua) kali pada hari ini, Jumat, 14 Agustus 2020, di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Agenda penyampaian pidato kali ini berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang biasanya 3 (tiga) kali sekarang menjadi 2 (dua) karena pertimbangan masa pandemi Covid-19.

Pidato Presiden Jokowi yang pertama rencana akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2020.

Setelah istirahat salat Jumat, mulai pukul 14.00 WIB, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kedua dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 beserta Nota Keuangan.

Sebagai informasi, pelaksanaan sidang kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena digelar pada saat pandemi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan ketat.

 

(hels)

Baca Selengkapnya