Connect with us

BUMN&UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Sebuah Tanggapan Terhadap Gagasan Adian Napitupulu)

Penulis:
Yustinus Prastowo
Staf Khusus Kemenkeu

Beberapa waktu lalu, beredar tulisan Bung Adian Napitupulu berjudul “BUMN & UMKM dalam Cerita dan Angka Siapa Pahlawan Sesungguhnya”. Sebuah kritik tajam dan lugas yang memantik polemik.

Tentu saja itu hal biasa, dan meluruskan beberapa opininya pun hal yang lumrah. Beberapa hal perlu diklarifikasi karena tidak sesuai dengan isi regulasi dan intensi kebijakan terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mari kita tilik satu per satu.

Bung Adian mempersoalkan jumlah utang BUMN yang katanya berjumlah Rp5.600 T, sementara total ULN Malaysia di kisaran Rp3.500 T. Benar dan tepatkah perbandingan ini?

Jika yang dimaksud adalah total utang BUMN, berdasarkan laporan tahun 2019, total utang BUMN adalah Rp 6.070 T termasuk di dalamnya dana pihak ketiga sebagai liabilitas bank BUMN sebesar Rp 2.842 T. Sehingga utang usaha BUMN 2019 sebesar Rp 3.228 T. Dengan demikian jelas ULN Malaysia lebih tinggi dibandingkan utang usaha BUMN.

Terlepas dari itu, rasanya kurang tepat membandingkan nominal utang antar dua negara yang ukuran ekonominya berbeda, apalagi utang sebuah negara dengan BUMN. Di tahun 2018 (World Economic Outlook-IMF 2018), rasio utang pemerintah Malaysia adalah 56,3% atau peringkat 80, jauh di atas Indonesia yang berada di peringkat 158 dunia dengan ratio 29,3% dari 184 negara.

Lebih lanjut, untuk posisi Utang Luar Negeri (ULN) kedua negara, di tahun 2019, ULN Malaysia sebesar USD227,1 miliar atau setara dengan 62,6% PDB Malaysia (Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia). Sedangkan ULN Indonesia USD404,5 miliar atau setara dengan 36,1% terhadap PDB Indonesia (SULNI-Bank Indonesia).

Baiklah, rasanya itu cuma bumbu karena Bung Adian tak hendak mengatakan itu.

Bumbu perbandingan pun diracik sedemikian kontras supaya lebih sedap. Ide bagi-bagi duit ke pelaku UMKM, termasuk helicopter money, memang memukau. Kalkulus yang dilambari keberpihakan pada yang lemah biasanya tak membutuhkan penjelasan lanjutan.

Justru di sinilah jantung perkaranya. Membagi uang, taruhlah Rp 152 T ke pelaku UMKM tentu baik dan bermanfaat. Namun tanpa didasari pertimbangan matang, khususnya mengukur kemampuan diri, menghitung luasan dan kedalaman dampak pandemi, daya tahan menghadapi guncangan, tata kelola yang baik – boleh jadi kita justru menggali lubang baru.

Maka Pemerintah menyusun prioritas, tangani aspek kesehatan dan perkuat perlindungan sosial. Hingga kini, alokasi Rp 87 T disiapkan untuk sektor kesehatan dan Rp 203,9 T untuk perlindungan sosial yang menjangkau 50% penduduk Indonesia. Untuk lebih berdaya ungkit, disiapkan pula program padat karya Kementerian/Lembaga sebesar Rp 18,44 T.

Seolah, menurut Bung Adian, UMKM dibiarkan terseok tanpa bantuan. Padahal, berdasarkan kalkulasi terbaru, dukungan pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM sebesar Rp 123,45 T, jauh lebih besar daripada untuk BUMN sebesar Rp 52,57 T.

Sektor UMKM merupakan sektor terbesar kedua setelah perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 T. Rinciannya, subsidi bunga mencapai Rp 35,28 T, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp 78,78 T, Belanja Imbal Jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 5 T, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) sebesar Rp 1 T, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM sebesar Rp 1,00 T.

Selain itu, bagi para pelaku UMKM diberi insentif PPh UMKM sebesar Rp 2,4 T ditanggung Pemerintah hingga September 2020.

Sedangkan untuk BUMN, rencana alokasi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 20,5 T dan pinjaman untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 T. Jika ditelusuri lebih dalam, PMN yang diberikan kepada BUMN juga bermuara ke UMKM. Misalnya anggaran untuk PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1,5 T nantinya digunakan untuk program perempuan prasejahtera lewat Mekaar dan ULaMM. Hal yang sama, PMN ke PT BPUI sebesar Rp 6 T (Askrindo dan Jamkrindo) juga digunakan untuk penjaminan penyaluran kredit ke UMKM.

Tentang dukungan untuk BUMN, Pemerintah saat ini masih berjibaku merumuskan yang terbaik. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 dan PP Nomor 23 Tahun 2020, pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan dengan penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Untuk investasi, PMK Nomor 53/PMK.05/2020 mengatur sumber investasi pemerintah sendiri dapat berasal dari APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, hibah, dan/atau sumber lain yang sah.

Investasi Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung (pemberian pinjaman, kerja sama investasi, bentuk investasi langsung lainnya). Apa yang belakangan ini disebut dana talangan – sekadar istilah untuk memudahkan – sesungguhnya adalah pinjaman modal kerja kepada BUMN, sesuai dengan ketentuan.

Kita masih terus menghitung dan berhitung. Belum ada yang tahu keluasan dan kedalaman dampak pandemi ini, termasuk bagi BUMN. Bagaimanapun BUMN adalah pilar penyangga pelayanan publik dan penyangga perekonomian, maka perlu ditolong. Itulah mengapa strategi terbaik adalah berjaga-jaga dengan skema berbagi beban (burden sharing). Semua terluka, sebagaimana semua punya harapan yang sama untuk bangkit. Ada yang perlu suntikan modal karena Pemerintah punya kepentingan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, selain penugasan khusus seperti penjaminan untuk UMKM.

Bagi BUMN lainnya, skema pinjaman modal kerja lebih rasional karena harus mengukur dampak, risiko, dan prospek – sehingga tidak justru merugikan. Bagaimana dengan right issue? Dalam situasi pasar yang sangat dinamis dan masih diliputi ketidakpastian, rasanya ini bukan obat mujarab yang dapat diharapkan. Jika kondisi sudah normal kita bisa mengkaji bersama, opsi mana yang lebih baik: meminta pinjaman itu dikembalikan atau mengubah pinjaman menjadi penyertaan modal. Justru ini kuncinya: dengan tata kelola yang baik dan kondisi yang stabil, keputusan terbaik dapat dipetik.

Dengan demikian cukup terang, tak ada perbedaan signifikan antara concern Bung Adian dan apa yang saat ini sedang dikerjakan Pemerintah. Jika ada nuansa, itu sebatas diksi dan artikulasi. Kritik itu pengingat, kita perlu merapatkan barisan mengawal program PEN supaya sungguh-sungguh tepat sasaran tanpa penyimpangan. Selebihnya, saya anggap sekadar riak yang amat wajar dalam sebuah persahabatan otentik. Ikhtiar menjaga Presiden Jokowi dan memastikan Pemerintah berhasil mengatasi dampak pandemi pun ikhtiar para pembantu Presiden yang merancang Program PEN ini, dan semua orang yang berkehendak baik.

Itulah kenapa sejak awal Pemerintah selalu berkonsultasi dengan DPR, meminta dukungan dan arahan BPK, melibatkan lembaga penegak hukum dan pengawasan, serta mengundang partisipasi publik secara luas melalui publikasi setiap rencana dan kemajuannya. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga dan Pusat-Daerah pun semakin baik.

Kita sungguh berterima kasih pada kritik dan gugatan Bung Adian. Hentakan interupsi ini membangunkan kita dari jebakan rutinitas dan belaian teknokrasi yang kadang meninabobokan. Ini politik, dan adrenalin musti kembali berdenyut dan berdegup, seiring detak perjuangan keseharian rakyat Indonesia. Memandang yang lemah, papa dan miskin – kita selalu diingatkan pada cita-cita yang belum tergapai, pada misi yang belum tuntas. Untuk itulah kita dipanggil terlibat, semata-mata bagi kebaikan Republik yang kita cintai. Panggilan paradoksal: “kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya, dan bantulah ia sekuat-kuatnya!”

 

Yustinus Prastowo

Staf Khusus Kemenkeu

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Pembobolan Data Telkomsel Jadi Pintu Masuk Erick Thohir Perketat Rekrutmen di BUMN

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus pembobolan data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini sontak mengejutkan publik. Pasalnya pembobolan data ini terjadi di institusi pemerintahan yakni operator seluler Telkomsel milik BUMN PT Telkom.

Untuk diketahui data pribadi Denny Siregar di Telkomsel tersebut dibobol karyawan outsourcing GraPari Telkomsel di Surabaya berinisial FPH.

Pengamat Kebijakan Publik Harits Hafiid menilai kasus ini harus menjadi perhatian lebih semua pihak terutama menteri Erick Thohir untuk melakukan pengawasan lebih ketat di BUMN. Selain itu menjadi pintu masuk untuk pembenahan di BUMN vital atau objek vital negara agar tak mudah disusupi dan disabotase.

“Yang menarik pelaku pembobolan adalah pekerja kontrak yang begitu mudahnya mengakses dan menyebarkan ke pihak-pihak tak bertanggungjawab. Apalagi kasus ini terjadi di BUMN telekomunikasi yang notabene terhitung ketat soal keamanan dan kerahasiaan dalam mengelola data pelanggan. Jangan dianggap ringan sekedar pelanggaran privacy, ini bisa jadi puncak gunung es sengkarut tata kelola lembaga vital,. Kasus kasus sebelumnya mengindikasikan ada kelompok kepentingan tertentu yang secara sistemik menguasai lembaga ini.” tutur Hafiid saat dihubungi, Sabtu (11/7).

“Dengan adanya kasus ini jelas bisa menjadi entry point bagi Erick Thohir untuk lebih bertindak tegas terhadap direksi yang ada di PT Telkom ataupun BUMN vital lainnya. Kita harus dukung Erick Thohir untuk melaksanakan tugasnya ini,” lanjutnya.

Menurut Hafiid, jika hal ini tidak ditindaklanjuti akan sangat berbahaya. Pasalnya kasus ini bukan karena ketidaksukaan semata, namun ada kemungkinan penjualan data atau juga cyber espionage yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan.

“Pelaku bisa saja mengatakan pembobolan data Denny Siregar karena tidak suka kepadanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana nantinya data-data tersebut digunakan untuk hal-hal negatif,” ucapnya.

”Bukan mustahil kasus yang sama terjadi namun belum terungkap, bisa saja ada pihak-pihak yang melakukan pembobolan data untuk menyerang pemerintah. Misalnya saja digunakan sebagai bagian cyber espionage pihak asing, dengan pemerintah sebagai objek lalu melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara. Jelas ini sangat berbahaya,” imbuh Hafiid.

Hafiid sekali lagi menegaskan sudah sewajarnya Menteri BUMN Erick Thohir untuk memanggil pimpinan PT Telkom untuk ikut bertanggungjawab terhadap kasus pembobolan data tersebut. Ia pun menyarankan agar Erick Thohir sudah saatnya untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam menunjuk pimpinan direksi maupun komisaris BUMN dengan melibatkan instansi pemerintah terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

“Pimpinan PT Telkom dan PT Telkomsel harus segara dipanggil untuk ikut bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam mengawasi kinerja pegawai. Jangan berhenti di level terendah saja, pimpinan pun harus bisa menjawab permasalahan ini,. Ini pelajaran pahit yang harus segera diantisipasi. Kita tidak pernah tahu sudah berapa banyak data sensitif yang bocor keluar, Direksi harus memperbaiki SOP di internal. Kalau tenaga outsourcing saja bisa bobol, tidak tertutup kemungkinan ada kolaborator di jenjang yang lebih tinggi,” tegasnya.

Ia melanjutkan, tentu saja Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri, BUMN tidak mungkin menyelami latar belakang seseorang, diluar track record profesionalnya. Menurutnya BUMN tidak mempunyai tools untuk melihat potensi ancaman.

“Perlu pelibatan lembaga lain yang memang tupoksinya dibidang ini. BIN, BNPT dan lembaga sejenis harusnya bisa membantu menghilangkan potensi ancaman dan sabotase yang dapat membahayakan sendi-sendi bernegara,” paparnya.

“Satu hal lagi, kita harus beri dukungan kepada Erick Thohir untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam penempatan posisi direksi maupun komisaris di BUMN dengan melibatkan BIN dan BNPT. Jangan sampai pejabat-pejabat di BUMN malah orang-orang yang berpotensi merongrong dan membahayakan negara. BIN juga harus lebih proaktif mengawal proses ini, jangan menunggu,” pungkas Hafiid menambahkan.

Selain itu, lanjut Hafiid, proses rekrutmen juga harus diperketat bukan hanya di BUMN saja. Namun juga di instansi pemerintah seperti kementerian. Hal ini diperlukan untuk menyaring dan mendapatkan aparatur yang mempunyai dedikasi tinggi dan loyal terhadap negara.

“Proses rekrutmen yang ketat juga harus diterapkan di kementerian maupun lembaga negara lainnya. Jangan sampai negara kecolongan dengan merekrut orang-orang yang malah menjelek-jelekan pemerintah atau ingin mengganggu ketertiban berbangsa dan bernegara dari dalam. Kita patut waspadai itu juga,” tandas Hafiid.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

13 Juli Tahun Ajaran Baru, Pemkot Bogor Belum Izinkan KBM Tatap Muka

Oleh

Fakta News
Kepala Disdik (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin

Bogor – Tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada, Senin, 13 Juli 2020. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) digelar secara tatap muka di sekolah sehubungan Kota Bogor belum memasuki wilayah zona hijau.

“Kota Bogor ini belum memasuki wilayah zona hijau. Maka, pembelajaran harus dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh (daring),” kata Kepala Disdik (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin, Sabtu (11/07/2020).

Sementara ini kata Fahrudin, siswa belajar di rumah, guru mengajar dari rumah atau guru mengajar dari sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, pembelajaran jarak jauh tentunya tidak mengutamakan pada pencapaian target secara keseluruhan yang ditetapkan dalam kurikulum, namun lebih mengutamakan pada pendidikan keterampilan hidup atau life skill pada pembentukan karakter, tanggung jawab, penambahan pengetahuan, pembentukan akhlak yang baik melalui pembiasaan baik yang dilakukan di rumah.

“Pendidikan atau proses pembelajaran jarak jauh itu harus dilakukan dengan menyenangkan, tidak membebani siswa dan orang tua,” kata Fahmi sapaan akrabnya.

Untuk itu, perlu ada kerja sama yang baik, sinergi antara sekolah guru, siswa dan orang tua sehingga hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran daring bisa diselesaikan atau didiskusikan secara bersama-sama.

“Selamat menyambut tahun ajaran baru 2020/2021. Mari kita wujudkan pembelajaran jarak jauh yang bermutu, efektif. Tetap jaga kesehatan, semoga Allah SWT melindungi kita semua,” harapnya.

Sekedar informasi, meskipun pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan tanggal 13 Juli 2020 masuk sekolah tahun ajaran baru.

Tidak semua sekolah dan daerah dibolehkan untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka. Kemendikbud menetapkan hanya daerah zona hijau boleh sekolah tatap muka.

Penetapan daftar zona hijau kabupaten dan kota oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

KSAD Andika Umumkan Jumlah Positif Covid-19 di Secapa AD Bandung Capai 1.280 Orang

Oleh

Fakta News
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Bandung – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa mengunjungi Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) untuk melihat kondisi kesehatan anggota yang terpapar COVID-19.

“Baru saja saya mengunjungi prajurit yang ada di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, saya ketemu mereka, saya lihat kegiatan mereka secara sepintas, kemudian saya titip pesan, titip pesan bukan nyenang-nyenangin, yang saya sampaikan sesuai fakta dan teori sesuai diyakini yang ada hubungan dengan COVID-19,” kata Andika di Kodam III Siliwangi, Sabtu (11/7/2020).

Andika berujar, kondisi kesehatan anggotanya saat ini dalam keadaan baik. Andika menjelaskan, total anggota, staf termasuk anggota keluarga staf di Secapa AD mencapai 1.280 orang. Sebelumnya Gugus Tugas mengungkapkan jumlah yang positif COVID-19 di Secapa AD 1.262. Dengan data baru yang diungkapkan KSAD, berarti ada penambahan 18 orang.

“Jumlah dari pasien yang positif COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat total 1.280, dari 1.280 itu 991 adalah perwira siswa, sedangkan sisanya ada 289 adalah staf atau anggota Perwira Angkatan Darat beserta keluarga nya,” ungkapnya.

Ada enam orang anggota keluarga staf yang terpapar COVID-19. “Terhitung ada enam anggota keluarga di antara 289,” tambahnya.

Andika menjelaskan kronologi terungkapnya 1.280 orang di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung positif COVID-19.

“Jadi tepatnya dua Minggu lalu laporan pertama dari Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat pada saya, Hari Sabtu juga, diawali dari ketidaksengajaan, ada dua prajurit perwira siswa yang berobat ke Rumah Sakit Dustira,” kata Andika.

Andika mengungkapkan, Rumah Sakit Dustira merupakan rumah sakit terbesar milik TNI AD yang ada di Jawa Barat tepatnya di Kota Cimahi.

“Satu (prajurit) keluhan karena bisul, demam karena ada infeksi. Satu lagi, masalah tulang belakang, selanjutnya mereka diswab dan positif,” ungkap Andika.

Hari itu juga, pihaknya langsung mengirimkan alat rapid test untuk mengetahui kondisi anggota lainnya.

“Sehingga, Hari itu juga saya bantu alat rapid test dari Jakarta sejumlah 1.250 karena jumlah siswa Secapa adalah 1.198, tapi ada pertimbangan ada pelatih maka akhirnya kita kirim 1.400 (alat rapid test),” ujarnya.

Usai dilakukan rapid test, ternyata ada 187 anggota yang reaktif. Dari sana, lalu dilakukan swab test.

“Dari rapid test itu, ternyata ada 187 yang reaktif,” ucapnya.

Karena ingin mengetahui kondisi anggotanya, swab test pun dilakukan.

“Dari situ kita ingin meyakinkan dan dilakukan swab test. Saya kirim VTM alat untuk swab, kemudian dilakukan swab dan dilakukan tes di laboratorium PCR, dari situlah kemudian sampai akhirnya ditemukan (siswa positif),” ujarnya.

Usai melakukan tinjauan di Secapa AD dan melakukan konferensi pers di Kodam III Siliwangi, Andika beserta jajarannya langsung menuju Pusdikpom Cimahi.

“Dari sini, saya akan menuju ke Pusat Pendidikan Polisi Militer Cimahi untuk melihat 101 prajurit kami yang juga positif COVID-19. 101 itu, 25 staf, sedangkan 79 adalah siswa,” pungkasnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya