W20 Indonesia Inisiasi Aksi Nyata Dorong UMKM Perempuan Lewat Transformasi Digital
Malang – Digitalisasi di berbagai bidang membawa potensi besar untuk mempercepat pemberdayaan perempuan. Chair Women20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi menyatakan dalam Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah dan pemangku kepentingan akan mendorong komitmen berbagai negara untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja di negara-negara G20 sebesar 25% pada tahun 2025.
“Pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan melalui UMKM adalah kunci dalam mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, dan teknologi adalah enabler,” ujar Uli dalam Pertemuan kedua Women20 (W20) bertema UMKM Milik Perempuan: Kunci Pertumbuhan Inklusif yang berlangsung hibrida dari Batu, Jawa Timur, Rabu (09/03/2022).
Pertemuan yang berlangsung selama dua hari dari Selasa (08/03/2022) itu membahas beberapa hal penting terkait pentingnya UMKM mendapatkan layanan akses finansial dan pemanfaatan teknologi digital sehingga menjadi penggerak ekonomi global.
“Pemilihan Kota Batu sebagai salah satu tempat pertemuan W20 dikarenakan ada sekitar 14.600 UMKM dimana 60% nya dimiliki dan dijalankan oleh perempuan,” jelas Chair Women20 Indonesia.
Dalam pertemuan kedua ini yang bertepatan dengan peringatan “Women International Day”, Co-Chair Women20 Indonesia, Dian Siswarini menyatakan upaya meningkatkan kualitas UMKM yang dimiliki oleh perempuan menjadi salah satu cara menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, seluruh elemen dan pemangku kepentingan sebaiknya.
Menurutnya, hal itu dapat mendukung UMKM milik Perempuan sebagai bagian dari strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi inklusif di saat ini dan di masa depan.
“Selain itu bisa membangun ekosistem yang kuat untuk mendukung UMKM milik perempuan di seluruh negara G20. Dan, memaksimalkan pemanfaatan platform digital untuk mendukung UMKM milik perempuan,” jelas Dian.
Sebelumnya, pada sesi pembukaan, Selasa (08/03/2022), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Women20 Indonesia dalam upaya meningkatkan status perempuan secara global.
Menteri Bintang menekankan konteks pemulihan sosio-ekonomi pada lingkup Group of Twenty (G20) yang terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya Pemerintah Indonesia akan terus memperluas kesempatan untuk meningkatkan akses finansial kepada UMKM, khususnya perempuan.
“Sebagai wujud atensi penuh dan berkelanjutan Pemerintah Indonesia dalam mendukung UMKM dan mencapai kesetaraan gender, KemenPPPA memiliki komitmen yang sejalan dengan 5 (lima) prioritas arahan Presiden Joko Widodo, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender. Komitmen tersebut menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di depan karena ketahanan ekonomi perempuan bukan hanya tentang mata pencaharian tetapi juga salah satu kunci untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar perempuan,” jelasnya.
Turut hadir membuka acara, Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota Batu, Co-Sherpa G20 Indonesia, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N. Rosalin.
Pertemuan kedua dihadiri sekitar 500 orang peserta, termasuk 150 orang yang hadir secara offline di Batu. Para peserta berasal dari berbagai lembaga termasuk perwakilan dari para negara anggota G20.
Dalam rangkaian acara juga digelar beberapa Side Event. Pada hari pertama digelar rangkaianperayaan International Women’s Day. Fokusnya untuk menunjukkan aksi konkret Women20 dalam mendorong pemberdayaan perempuan.
W20 Italia dan Indonesia menginisiasi bentuk kerjasama antar UMKM sebagai W20 Initiative, dimana program ini sejalan dengan isu prioritas W20 dan pengejawantahan dari komitmen W20 terkait UMKM.
Selain itu, W20 menggelar kick-off program perwujudan ekonomi inklusi bagi disabilitas. Program ini memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas dengan memberikan akses agar mereka dapat berwirausaha, melalui pelatihan, pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi penyandang disabilitas. Ada pula Program W20 Sispreneur untuk UMKM yang diinisiasi oleh XL Axiata melalui program Sisternet.
Kegiatan dilanjutkan dengan membahas lebih jauh terkait trend global terkait UMKM serta beragam praktik dari berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Uni Eropa, Brazil, dan Turki. Beragam contoh dari negara-negara anggota G20 ini menjadi masukan penting bagi rancangan komunike W20 di bawah Presidensi Indonesia.
Pada hari kedua, Side Event ini akan fokus pada topik utama yang merupakan tantangan terbesar dari UMKM milik perempuan yaitu akses ke layanan finansial. Acara itu menghadirkan narasumber Ririn Kadariyah (Government Investment Center), Aria Widyanto (Amartha Fintech), Resya Kania (Women’s World Banking), Diah Yusuf (Womenpreneurs Indonesia Networks atau WIN), dan Kumjoo Huh (Kyobo Life Insurance).
Dilanjutkan dengan pelatihan virtual dari Yasmin Wirjawan tentang Digital Financial Literacy for MSMEs Sharing Session dan Petty S. Fatimah tentang Leadership for Women Entrepreneurs oleh Wanita Wirausaha Femina.
Seluruh agenda W20 hingga Oktober 2022 digelar secara bertahap di beberapa titik destinasi prioritas di Indonesia. Pelaksanaannya bekerjasama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah hingga sektor swasta.
Setelah di Batu, side events W20 hingga W20 Summit, selanjutnya akan dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Maret 2022, di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Mei 2022, di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2022, dan Kota Denpasar, Provinsi Bali pada September hingga Oktober 2022 mendatang.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
