Connect with us

Update Penambahan Kasus COVID-19, Positif 1.624, Meninggal 53 dan Sembuh 1.072 Orang

Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Kamis (2/7) totalnya menjadi 59.394 setelah ada penambahan sebanyak 1.624 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 26.667 setelah ada penambahan sebanyak 1.072 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.987 dengan penambahan 53.

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 23.519 pada hari sebelumnya, Rabu (1/7) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 849.155. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 144 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 110 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 274 lab.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 10.814 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 503.132. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.624 dan negatif 9.190 sehingga secara akumulasi menjadi positif 59.394 dan negatif 443.738.

“Kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1.624 orang, sehingga akumulasi kasus positif yang kita dapatkan sampai dengan hari ini adalah 59.394,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut Yuri, angka ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif.

“Untuk Jawa Timur ada penambahan kasus baru sebanyak 374 orang, namun juga melaporkan kasus yang sembuh sebanyak 192 orang. Kemudian DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus terkonfirmasi baru adalah 190 orang dan kemudian kasus sembuh dilaporkan sebanyak 191 orang. Sulawesi Selatan 165 orang dan terkonfirmasi sembuh sebanyak 50 orang,” ungkap Yuri.

“Kemudian Jawa Tengah 153 orang dan kasus terkonfirmasi sembuh adalah 98 orang. Kemudian Kalimantan Selatan kasus baru 114 orang dan sembuh 51 orang,” imbuhnya.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari Jawa Timur 12.695, DKI Jakarta 11.823, Sulawesi Selatan 5.379, Jawa Tengah 4.159 dan Jawa Barat 3.280.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 6.871 disusul Jawa Timur sebanyak 4.391, Sulawesi Selatan 1.941, Jawa Barat 1.665, Jawa Tengah 1.357 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 26.667 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 86 kasus, Bali 1.640 kasus, Banten 1.474 kasus, Bangka Belitung 155 kasus, Bengkulu 130 kasus, Yogyakarta 320 kasus.

Selanjutnya di Jambi 117 kasus, Kalimantan Barat 336 kasus, Kalimantan Timur 531 kasus, Kalimantan Tengah 946 kasus, Kalimantan Selatan 3.337 kasus, dan Kalimantan Utara 206 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 307 kasus, Nusa Tenggara Barat 1.260 kasus, Sumatera Selatan 2.120 kasus, Sumatera Barat 750 kasus, Sulawesi Utara 1.159 kasus, Sumatera Utara 1.690 kasus, dan Sulawesi Tenggara 464 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 186 kasus, Lampung 193 kasus, Riau 228 kasus, Maluku Utara 940 kasus, Maluku 762 kasus, Papua Barat 244 kasus, Papua 1.916 kasus, Sulawesi Barat 119 kasus, Nusa Tenggara Timur 118 kasus dan Gorontalo 256 kasus serta dalam proses verifikasi ada 4.

Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 40.778 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.359 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 452 kabupaten/kota di Tanah Air.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemkot Bogor Gandeng KPK Monitor Harta Pejabat

Oleh

Fakta News

Bogor – Kota Bogor menjadi kota pertama di luar Jakarta yang menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengintegrasian data atau informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kerjasama antara KPK dengan Pemkot Bogor juga akan menghasilkan database pemilik tanah dan bangunan yang akurat sesuai dengan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat.

“Ini adalah babak baru dari kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan KPK. Kerja sama ini memperkuat komitmen Kota Bogor untuk fokus pada satu hal yang menjadi prinsip dan harga mati, yaitu transparansi dan anti korupsi,” tegas Wali Kota Bogor, Bima Arya usai penandatangan kerja sama yang dilaksanakan secara virtual di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Jumat (7/8/2020).

Menurut Bima Arya, melalui kerja sama ini tidak sekedar berbagi data yang terintegrasi, namun juga ada dua hal yang bisa dilakukan sekaligus. Pertama, memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi itu tiada henti. Kedua, mendorong agar wajib pajak agar tetap taat, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Menurutnya, transparansi bukan hanya dalam aspek atau dimensi anti korupsi saja, namun juga untuk efisiensi mendukung roda pemerintahan agar berjalan lebih efisien dan efektif untuk melayani warga secara maksimal. Selain itu juga membantu dalam menjaga dan mengawal niat Kota Bogor dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan agar tetap terjaga.

“Transparansi ini juga untuk efisiensi dan kinerja kita. Ujung-ujungnya uang rakyat kembali ke rakyat,” kata wali kota yang didampingi Inspektur Kota, Kepala Bapenda, Kepala Diskominfo, Kepala Bagian Hukum dan HAM serta Ka Sub Bagian Kerja sama.

Sebelumnya, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana menyampaikan bahwa tujuan kerja sama ini untuk menyukseskan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui kerja sama yang bersifat timbal balik, pertukaran informasi kedua pihak akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui teknologi data. Disamping membantu upaya pencegahan dan penindakan korupsi, Pemkot Bogor juga dapat memperoleh data terkait pemberantasan korupsi, khususnya di Kota Bogor.

“Semoga kerja sama yang dilaksanakan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama,” harap Hadiyana.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana menambahkan, dengan kerja sama tersebut data dapat diperoleh secara interkoneksi dari awalnya secara manual, khususnya data PBB-P2.

“Jika data tersebut sudah koneksi dengan KPK dan terbuka, diharapkan para wajib pajak akan lebih patuh dan penagihan akan lebih mudah dilakukan, baik bagi ASN di Kota Bogor maupun luar Kota Bogor yang memiliki aset di Kota Bogor,” ujarnya.

Keuntungan dari interkoneksi data ini kata dia, utamanya dalam rangka optimalisasi pendapatan, database yang ada pun senantiasa diperbaharui serta penilaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menjadi lebih baik lagi.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tandatangani PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang Aturan Pemberian Gaji ke-13

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan peraturan pemberian gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020.

Aturan ini ditandatangani dan diundangkan pada 7 Agustus 2020. PP Nomor 44 Tahun 2020 ini berisikan tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian, pegawai non negeri sipil, dan penerima pensiunan atau tunjangan.

Mengutip beleid tersebut, Jumat (7/8/2020), pemberian gaji ke-13 tahun 2020 tidak berlaku pejabat negara, seperti presiden dan wakil presiden, lalu ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, lalu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung. Lalu, seperti menteri, pejabat eselon I dan II dan pejabat setingkatnya di instansi pemerintahan lainnya.

Gaji ke-13 juga tidak berlaku bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Besaran gaji ke-13 tahun 2020 ditetapkan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 2020 sebesar Rp 28,5 triliun. Total anggaran ini dibagi sebagai berikut Rp 14,6 triliun untuk APBN atau untuk PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Sedangkan untuk daerah atau APBD ditujukan untuk PNS daerah, anggarannya sebesar Rp 13,89 triliun.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Launching Gerakan 26 Juta Masker, Mendagri Ajak Semua Pihak Gotong Royong Bagi Masker dan Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian pada kegiatan launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

Malang – Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui kehadirannya sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah atas upaya dan niat baik dalam menekan penyebaran covid-19 di masing-masing daerah. Hal tersebut juga dianggap sebagai salah satu program yang efektif dalam pencegahan penularan covid-19.

“Nah oleh karena itu masker ini akan sangat efektif, kemarin saya di Indramayu juga melakukan launching yang sama yaitu 2,5 juta masker,” kata Mendagri pada Kegiatan Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

Sebelumnya telah dilakukan launching kampanye bagi masker di Kabupaten Gowa dengan gerakan sejuta masker pada tanggal 8 Juli lalu yang dihadiri Mendagri, Launching Gerakan Bagi Masker 2,5 juta di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 5 Agustus, dan Gerakan Bagi Masker 2,5 juta di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada tanggal 6 Agustus.

Sebelumnya Mendagri melontarkan ‘tantangan’ kepada para kepala daerah, apabila ada daerah yang bisa lakukan gerakan sejuta masker maka Mendagri akan hadir secara langsung. Hari ini di Provinsi Jawa Timur tempatnya di Kabupaten Malang dilakukan Launching Gerakan Bagi Masker berjumlah 26 juta masker, termasuk yang sudah dibagikan sebelumnya.

Mendagri juga mengatakan meskipun awalnya ada kesulitan karena ini merupakan pandemi terbesar yang pernah ada diseluruh dunia. Namun, perlahan dengan antusias dan kerjasama antar Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat akan konsep mengatasi penularannya, Ia berharap situasi akan semakin membaik.

“Nah oleh karena itulah atas perintah Bapak Presiden juga, kita langkah pertamanya adalah membagi masker, membagi masker adalah langkah yang soft, simpatik kepada masyarakat,” tuturnya.

Lanjutnya, Mendagri terus mengajak semua pihak untuk bergotong-royong dalam membagikan masker dan mensosialisasikan protokol kesehatan.

“Kita harapkan membaginya tidak hanya satu sektor, kegotongroyongan itulah yang kita harapkan. Kegotongroyongan pada saat mengumpulkan dan kegotongroyongan pada saat eksekusi membagikan dengan semua jalur yang ada baik struktur formal: Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW, RT. Kemudian Satpol PP, TNI, Polisi tetapi jalur-jalur normal juga perlu kita gunakan sesuai dengan local wisdom yang ada disitu seperti yang ada di Bali, itu desa adat kuat. Ada juga Ibu-Ibu Bhayangkari, Ibu-Ibu dari Dharma Wanita, Dharma Pertiwi ya. Disini juga kuat sekali muslimat NU, Pesantren, kenapa tidak?,” kata Tito.

 

(edn)

Baca Selengkapnya