Connect with us

Tingkatkan Sanitasi di Perbatasan Indonesia – Malaysia, Pemerintah Bangun Infrastruktur TPA di Nunukan

Jakarta – Kementerian PUPR telah memulai pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Tanjung Harapan pada tahun 2021 untuk meningkatkan layanan sanitasi masyarakat Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan masalah sampah dapat dilakukan melalui dua aspek, yakni struktural dengan membangun infrastruktur persampahan dan non struktural seperti mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kota dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar, sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah kabupaten atau kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan,” ujar Menteri PUPR, dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendukung pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan pada kawasan yang telah berkembang, tetapi juga wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil dan terdepan guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian timur atau Sabah. Pembangunan TPA ini  merupakan bagian dari sistem sanitasi tata kota Kabupaten Nunukan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan produksi sampah rumah tangga dari masyarakat.

Dukungan pembangunan TPA Sampah Tanjung Harapan berupa peningkatan/pengembangan TPA sebelumnya yang telah dibangun pada 2012. Pekerjaan fisik mulai dilaksanakan sejak 26 Januari 2021 dengan progres hingga 23 Agustus mencapai 65,22 persen. Konstruksi TPA ini ditargetkan selesai pada November 2021 untuk melayani sebanyak 77.885 jiwa atau setara 15.577 kepala keluarga di Pulau Nunukan.

TPA Sampah Tanjung Harapan menggunakan sistem sanitary landfill dengan tujuan untuk meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara, sehingga akan lebih ramah lingkungan.

“Pembangunannya lebih menekankan pada perkuatan struktur tanah di zona landfill sehingga tidak terjadi masalah pada pergerakan tanah atau sleding pada bagian turap di zona landfill saat dioperasionalkan nanti,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Utara, Kementerian PUPR, Nuris Wahyudi.

Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan meliputi zona landfill, akses menuju TPA dan drainase, hanggar alat berat, tempat mencuci kendaraan, jembatan timbang, pagar keliling, gorong-gorong, gerbang, dan pos jaga. Pembangunan TPA Sampah Tanjung Harapan di bawah tanggung jawab BPPW Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR dengan biaya APBN sebesar Rp12 miliar.

TPA Sampah Tanjung Harapan berada di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Nunukan Selatan. Lokasi TPA dapat dijangkau dari Kota Tarakan sekitar 3 jam menggunakan speed boat dan dilanjutkan jalur darat dari Pelabuhan Lim Hie Jung, Nunukan dengan waktu tempuh sekitar 40 menit.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Kerumunan Holywings Kemang, Polisi Tetapkan Manager Outlet Jadi Tersangka

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap kasus kerumunan yang terjadi di Holywings Café Kemang pada awal bulan ini. Akhirnya pihak kepolisian menetapkan Manager Outlet Holywings Kemang JAS sebagai tersangka.

Sebelum menetapkan JAS sebagai tersangka, sebanyak 26 saksi telah diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya terkait kasus ini.

“Hasil gelar perkara ditetapkan satu orang tersangka inisial JAS ini adalah Manager Outlet Holywings Kemang, Jakarta Selatan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam konferensi pers Jumat (17/9/2021).

Yusri menyebutkan penetapan tersangka dilakukan karena kafe Holywings Kemang sudah tiga kali diberikan sanksi oleh Satpol PP terkait pelanggaran protokol kesehatan.

“Tersangka selaku Manager Cafe Outlet Holywings tersebut telah diberikan sanksi dari Satpol PP pada sebanyak tiga kali dari Februari, Maret dan September (2021),” jelas Yusri.

Kemudian, JAS dikatakan tidak menyediakan scan barcode aplikasi PeduliLindungi yang menjadi ketentuan operasional kafe pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga. Kata Yusri, JAS juga tidak mematuhi peraturan manajemen PT Holywings terkait protokol kesehatan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

“Tersangka ini juga tidak mematuhi peraturan yang telah dilakukan manajemen PT Holywings sendiri, di mana sudah dikeluarkan inbauan kepada seluruh outlet nya melalui surat internal tertanggal 24 Agustus 2021 lalu,” jelas Yusri.

Sebelumnya, Holywings Cafe digerebek polisi, tepatnya pada Minggu (5/9/2021) dini hari. Polisi melakukan razia dalam rangka pengawasan bar dan kafe di tengah masa PPKM level 3.

Saat razia tersebut, polisi menemukan kerumunan pengunjung di Holywings. Video kerumunan tersebut juga beredar luas di dunia maya.

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR Telah Terima 11 Calon Hakim Agung, Puan Pastikan Proses Pemilihan Akan Transparan dan Akuntabel

Oleh

Fakta News
Puan Maharani Minta Perang Melawan Narkoba Tak Dikendurkan Meski Ada Pandemi
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan telah menerima 11 nama calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima penyampaian usulan nama-nama calon Hakim Agung tahun 2021 yang disampaikan Pimpinan KY di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Diketahui KY telah melakukan seleksi calon Hakim Agung sejak bulan Februari hingga Agustus 2021 dan membuka rekrutmen dari internal hakim karier maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Puan juga mengatakan selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dan pemilihan Calon Hakim Agung di DPR dengan transparan, pada Senin (20/9/2021) dan Selasa (21/9/2021).

“Proses pemilihan calon Hakim Agung akan dilakukan secara terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9).

Puan menjelaskan berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sebanyak 11 calon Hakim Agung tersebut disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Dia berharap seleksi yang dilakukan KY betul-betul menghasilkan calon Hakim Agung terbaik.

“Diharapkan hasil seleksi yang disampaikan kepada DPR RI adalah calon Hakim Agung yang layak untuk diajukan dan telah memenuhi kualifikasi sebagai calon Hakim Agung,” ujarnya.

Puan mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan kepada DPR RI telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menurut dia, meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, calon hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen.

“Hal ini penting dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan dan proses penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Puan mengatakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan uji kelayakan 11 calon Hakim Agung hasil seleksi dari Komisi Yudisial. Pemilihan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Hakim Agung tahun 2021.

“Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi, namun tetap diperlukan sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sehingga rekrutmen calon Hakim Agung dapat memenuhi kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung,” ujarnya.

Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses “fit and proper test” terhadap masing-masing calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (20-21 September).

Sebanyak 8 dari 11 calon Hakim Agung yang disampaikan KY kepada DPR RI adalah dari Kamar Pidana, 2 dari Kamar Perdata, dan 1 dari Kamar Militer. Ke-11 Calon Hakim Agung tersebut adalah:

Kamar Pidana:

1. Aviantara, S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

2. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

3. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)

5. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)

6. Suharto, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung)

7. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

8. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang)

Kamar Perdata

9. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten)

10. Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M. (Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung)

Kamar Militer

11. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Terus Berkurang, Tingkat Keterisian Hanya 6,9 Persen

Oleh

Fakta News

Jakarta – Tingkat keterisian pasien di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran dilaporkan terus mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan menurunnya kasus harian di DKI jakarta.

Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan, pada Jumat (17/9/2021) pukul 08.00 WIB, pasien hanya berjumlah 548 orang. Jumlah pasien pada Jumat pagi bertambah dibandingkan data kemarin, namun, jumlah penambahannya tidak signifikan.

“Jumlahnya bertambah lima orang, semula ada 543 pasien,” kata Aris, Jumat.

Aris mengatakan, seluruh pasien itu dirawat di empat tower RS Wisma Atlet Kemayoran, yakni Tower 4, 5, 6, dan 7 yang memiliki kapasitas sebanyak 7.894 tempat tidur. Dengan demikian, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di RSDC Wisma Atlet adalah 6,9 persen.

Angka ini sudah jauh menurun dibandingkan saat lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota pada Juli lalu, di mana BOR Wisma Atlet saat itu sudah berada di atas 80 persen.

Sementara itu Humas RSDC Wisma Atlet Kolonel Mintoro Sumego mengatakan, suasana di Wisma Atlet saat ini memang sudah lengang seiring dengan terus menurunnya jumlah pasien. Beban tenaga kesehatan juga sudah jauh berkurang.

Meski begitu, Mintoro memastikan, pihaknya tidak mengurangi jumlah tenaga kesehatan. Jumlah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di RS Wisma Atlet saat ini masih sama dengan saat lonjakan kasus pada Juli lalu.

“Tetap kami standby petugas medis dan relawan nakes. Belum ada arahan untuk mengurangi karena kami berjaga-jaga kalau nanti ada lonjakan,” kata Mintoro.

Mintoro mengatakan, jumlah tenaga kesehatan saat ini mencapai 2.418 orang, terdiri dari dokter, perawat, hingga relawan.

“Empat tower di RS Wisma Atlet juga masih kami fungsikan semua untuk pasien,” katanya.

Adapun pasien yang dirawat di RS Wisma kini terdiri dari berbagai kategori, mulai dari orang tanpa gejala (OTG), serta gejala ringan, sedang, dan berat.

Saat lonjakan kasus Juli lalu, RS Wisma Atlet hanya menerima pasien gejala sedang dan berat. Sementara itu, pasien tanpa gejala dan gejala ringan dialihkan ke fasilitas isolasi terpusat lainnya yakni RSDC Pasar Rumput dan Rusun Nagrak.

“Tapi sekarang di Pasar Rumput dan Rusun Nagrak sudah kami tutup karena jumlah pasien sudah jauh berkurang. Semuanya sekarang di Wisma Atlet,” ucap Mintoro.

Baca Selengkapnya