Connect with us

Terobosan Gus Yahya, Libatkan Peran Perempuan dalam Struktur Kepengurusan PBNU

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, pada Rabu (12/1/2022) kemarin telah mengumumkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027. Dalam kepengurusan terbaru ini, Gus Yahya sapaan akrabnya, melakukan terobosan dengan mengakomodasi keterlibatan peran perempuan.

“Baru kali ini, setelah 96 tahun usia NU menurut masehi, atau 99 tahun menurut hijriah, kaum perempuan diakomodasi di dalam susunan pengurus harian PBNU,” kata Gus Yahya, Rabu (12/1/2022).

Gus Yahya menjelaskan komposisi susunan kepengurusan yang mencerminkan realitas multipolar di dalam lingkungan NU, baik dari segi kedaerahan, gender, maupun orientasi politik. Dari segi kedaerahan, seluruh daerah di Indonesia terwakili di dalam jajaran PBNU sehingga kepengurusan saat ini berwajah Nusantara.

Gus Yahya menyebutkan, dimasukkannya perempuan dalam kepengurusan PBNU merupakan masalah waktu saja. Menurut dia, sejak awal, memang tidak pernah ada batasan bahwa kepengurusan PBNU tidak boleh melibatkan perempuan.

“Sekarang baru kita masukkan ini karena kita melihat kebutuhan sudah cukup mendesak, bahwa harus ada perempuan-perempuan yang ikut serta mengelola PBNU ini karena ada masalah-masalah besar terkait dengan perempuan,” ujar Gus Yahya.

Ia menambahkan, perempuan-perempuan yang terlibat dalam kepengurusan PBNU 2022-2027 merupakan tokoh-tokoh tangguh yang dapat dilihat dari kiprahnya selama ini.

“Bu Khofifah Indar Parawansa yang pasti nanti kami bisa andalkan untuk mengelola berbagai agenda PBNU menyangkut pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

“Ibu Alissa yang selama ini juga malang melintang di berbagai forum intenasional pasti bisa kami andalkan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan PBNU terkait dengan nation engagement, dengan kerja sama internasional, juga terkait dengan masalah kemanusiaan yang di dalamnya masalah perempuan sangat menonjol,” imbuh Gus Yahya.

Sebanyak 11 perempuan masuk kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027. Beberapa perempuan yang masuk kepengurusan PBNU antara lain Sinta Nuriyah yang merupakan istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur); Alissa Wahid putri Gus Dur; dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Alissa dan Khofifah sama-sama menjabat sebagai ketua dalam pengurus harian tanfidziyah PBNU. Di jajaran mustasyar atau dewan penasihat, ada Nafisah Sahal Mahfudz, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan Machfudhoh Aly Ubaid.

Di jajaran a’wan atau dewan pakar, ada Nafisah Ali Maksum, Badriyah Fayumi, Ida Fatimah Zainal, Faizah Ali Sibromalisi, dan Masriyah Amva. Lalu, ada pula nama Ai Rahmayanti di jajaran wakil sekretaris jenderal di tanfidziyah PBNU.

Selain itu, Gus Yahya menerangkan bahwa postur dari susunan lengkap PBNU ini dibuat lebih gemuk. Hal itu sengaja dilakukan lantaran NU memiliki konstituen yang sangat luas.

“Disebutkan hasil-hasil survei bahwa seluruh warga NU atau yang mengaku warga NU mencapai separuh dari seluruh populasi Muslim di Indonesia,” katanya.

Karenanya, saat ini NU berkepentingan untuk menjangkau seluruh konstituen yang sangat luas itu sehingga PBNU membutuhkan personel yang cukup banyak.  Selanjutnya, kata Gus Yahya, visi yang diusung pun menuntut perkembangan aktivitas berlipat dari sebelumnya, sehingga membutuhkan tambahan personel untuk menangani pekerjaan-pekerjaan besar itu.

Gus Yahya menegaskan, kepengurusan PBNU saat ini mengambil jarak dari berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodasi elemen-elemen kepentingan dari berbagai sudut politik.

“Supaya dalam kepengurusan nanti satu sama lain bisa mengontrol dan bisa menjaga antara satu dengan yang lain,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menag Minta Petugas Beri Layanan Terbaik ke Jemaah Haji

Oleh

Fakta News
Menag Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta petugas memberikan layanan terbaik kepada para jemaah haji.

“Layani jemaah haji, para tamu Allah ini dengan sebaik-baiknya,” pinta Menag saat membuka Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1443H/2022M di Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Dikatakan Menag, ada tiga aspek penyelenggaraan haji yang harus dipegang teguh petugas, yaitu: pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah. Ketiganya harus mampu dilaksanakan oleh jemaah secara maksimal.

“Petugas haji harus mampu melakukan inovasi dan perbaikan serta cerdas beradaptasi dengan kondisi dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam satu tim yang selaras,” pesan Menag.

Menag Yaqut mengingatkan bahwa tahun ini adalah kali pertama jemaah dari luar Arab Saudi diperbolehkan berhaji, setelah dua tahun terdampak pandemi Covid-19. Para jemaah tentu sudah menunggu.

“Pesan saya, jangan kecewakan mereka. Jadikan ibadah haji mereka tahun ini sebagai pengalaman terbaik mereka. Jadikan diri kita sebagai supporting system untuk membantu para calon jemaah haji mencapai kepuasan maksimal dan mampu menjadi haji yang mabrur. Lakukan ini semaksimal mungkin,” sambungnya.

Tiga Pesan

Kepada jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Menag mengingatkan tiga hal untuk dilakukan. Pertama, seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Arab Saudi harus dipenuhi.

Ada dua ketentuan yang ditetapkan Arab Saudi. Pertama, haji tahun ini dilakukan dengan ketentuan untuk mereka yang berusia paling tinggi 65 tahun 0 bulan per tanggal 30 Juni 2022 dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi atau minimal sudah dua kali vaksin. Kedua, jemaah yang berasal dari luar Kerajaan juga wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.

“Syarat perjalanan haji yang sudah ditentukan Saudi harus dipenuhi. Tidak boleh ada kecurangan dengan berbagai modus. Saya tidak mau ada kejadian itu,” tegasnya.

“Kita semua harus mampu menangkal hoaks. Petugas haji harus memberikan penjelasan terkait persyaratan yang ditetapkan Saudi sehingga tidak ada spekulasi,” lanjutnya.

Menag mengaku sudah melakukan konfirmasi ke Menteri Haji Saudi terkait persyaratan yang telah ditetapkan tersebut. Menurutnya. ketentuan itu berlaku untuk penyelenggaraan haji tahun ini. “Semoga tahun depan peraturan sudah berubah, misal tidak ada batasan umur,” harapnya.

Kedua, sterilisasi asrama haji. Menag minta beberapa asrama haji yang pernah digunakan untuk isolasi Covid-19 harus disterilkan kembali. “Saya ingin ini dicek sekali lagi terkait sterililasi. Pastikan asrama haji sudah steril yang dulu digunakan sebagai tempat karantina,” pesannya.

“Jangan sampai asrama kita tidak steril lalu yang menjadi korban jemaah. Ini harus dicek betul,” sambungnya.

Ketiga, cek semua layanan di Arab Saudi. Menag minta sebelum jemaah hadir di Tanah Suci, semua layanan sudah siap. Untuk itu, GusMen menugaskan agar jajarannya melakukan pengecekan.

“Jangan sampling. Cek seluruh layanan akomodasi. Cek mesin cuci, dispenser cek supaya jemaah tidak kesulitan saat akan minum. Kunci kamar juga dipastikan berfungsi. Cek juga kesiapan layanan lainnya,” pesannya.

Terakhir, Menag menekankan bahwa penyelenggaraan haji bukan hanya tugas dan tanggung jawab Kemenag. Banyak pihak yang ikut terlibat, di antaranya: Kemenkes, BNPB, Kemenhub, dan lainnya.

“Kerja sama dengan Kemenkes dan BNPB. Harus ada kerja sama yang baik antara Kemenag dengan pihak lain,” pesannya.

“Jangan sampai ada kluster kluster. Tidak ada petugas Kemenag atau Kemenkes atau lainnya. Yang ada hanyalah petugas haji,” tandasnya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menambahkan, tahun ini sebanyak 1.901 petugas akan melayani 100.051 jemaah haji selama di Arab Saudi. Para petugas ini terdiri atas PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, petugas yang merupakan mahasiswa di Timur Tengah, dan Pengawas.

Hadir, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menag, Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana, dan pejabat eselon II Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kebijakan Pelonggaran Pemakaian Masker, MUI Perbolehkan Masyarakat Lepas Masker Saat Shalat Berjamaah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan aturan pemakaian masker bagi masyarakat. Kini pemerintah yang memperbolehkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan yang tidak padat atau tidak ramai.

Menyikapi hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan, jemaah yang sehat tidak perlu lagi memakai masker saat melakukan shalat jemaah di masjid.

“Pemerintah telah mengambil keputusan baru untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Seiring dengan pelonggaran protokol kesehatan yang kembali ditetapkan pemerintah, maka pelaksanaan shalat bagi masyarakat muslim yang sehat sudah tidak memakai masker lagi. Dan usai shalat, jika berada di ruang publik, perlu menyesuaikan,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh dalam keterangannya, Selasa (17/5/2022).

Selain itu, ia juga mengatakan, sebelumnya, masjid dan mushala tidak menggelar karpet mereka untuk mencegah penularan Covid-19. Kini, masjid dan mushala diizinkan untuk menggelar karpet dan sajadah demi kenyamanan dan kekhusyuan beribadah. Meski demikian, Ni’am tetap meminta masyarakat untuk waspada dalam menjaga kesehatan.

“Jika ada indikasi kurang sehat, sebaiknya istirahat dan memeriksakan diri agar cepat memperoleh penanganan. Mencegah lebih bagus sebagai wujud ikhtiar untuk terus menekan potensi peredaran sekecil apapun. Karena kita lihat bahwa wabah belum sepenuhnya hilang, seperti kasus di Korea baru-baru ini”, ujar dia.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan aturan penggunaan masker. Presiden Jokowi mengatakan, masyarakat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan yang tidak padat.

“Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan video pada Selasa.

Dalam pengumumannya, Presiden juga memberikan penjelasan mengenai siapa saja yang disarankan tetap memakai masker.

“Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas,” ujar Presiden Jokowi.

“Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas,” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kejagung Jerat Satu Orang Lagi sebagai Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu orang sebagai tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Adapun tersangka baru ini seorang pria berinisial LCW alias WH dari pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Adapun satu orang tersangka yang dilakukan penahanan yaitu LCW alias WH selaku pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keteranganya Selasa (17/5/2022).

Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022.

Dalam perkara ini, tersangka LCW bersama-sama dengan tersangka IWW (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI) mengkondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka LCW alias WH dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2022 sampai 5 Juni 2022,” jelas Sumedana.

Perbuatan tersangka disangka melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Sebelum dilakukan penahanan, Tersangka LCW alias WH telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif COVID-19,” terang dia.

Kejagung pun sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka yakni, IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), MPT selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas.

Dalam kasus ini, Jaksa Agung Burhanuddin memastikan, penyidik secara konsisten melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemeriksaan para ahli dengan harapan penyelesaian perkara tipikor berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Awal mula perkara kasus ekspor CPO ini terjadi ketika adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar.

Pemerintah melalui Kemendag telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO (Domestic Market Obligation) serta DPO (Domestic Price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya, serta menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan ekportir diduga tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekpor dari pemerintah.

Dalam penyidikan, telah ditemukan indikasi kuat bahwa adanya perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di pasaran.

Baca Selengkapnya