Connect with us

Pembangunan Jalan Siantar By Pass Rampung pada tahun 2019

Jalan Siantar
Jalan Siantar By Pass.(Foto: PUPR)

Pematang Siantar – Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ibnu Munzir melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (7/2). Salah seorang anggota Komisi V DPR RI, Anthon Sihombing, berharap pembangunan infrastruktur di Pematang Siantar menjadi penunjang ekonomi masyarakat.

“Kunjungan Spesifik komisi V DPR RI pada kesempatan kali ini dilakukan dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat,” tutur Anthon di Balai Kota Pematang Siantar.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting, dalam penunjang ekonomi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu kota tidak lepas dari pengaruh infrastruktur yang ada dalam kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Anthon tinjauan langsung ke lokasi-lokasi infrastruktur yang akan, sedang, dan telah dibangun oleh Pemerintah di Kota Pematang Siantar untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang masih terjadi terkait dengan infrastruktur dan perhubungan sehingga bisa dicarikan solusi bersama dengan mitra terkait.

Pembangunan infrastruktur yang baik di suatu kota akan mampu mendorong peningkatan ekonomi di kota tersebut. Sebab, ketersediaan infrastruktur dapat mempermudah arus perekonomian agar dapat melakukan ekspansi seluas mungkin, mengurangi biaya produksi hingga dapat menimbulkan efek multiplier.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

104 Pendaftar Capim KPK lolos Uji Kompetensi

Oleh

Fakta News
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (baju putih) mengumumkan 104 kandidat yang lolos uji kompentensi untuk menjadi komisioner KPK

Jakarta – Sebanyak 104 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) dinyatakan lolos uji kompetensi. Mereka akan kembali bersaing pada tes ketiga soal psikologi.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan uji kompetensi hanya diikuti 187 peserta. Padahal, ada 192 peserta yang lolos seleksi administrasi.

“Yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebanyak 104 orang, sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman,” kata Yenti di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Dari 104 peserta yang lulus seleksi pada tahap dua ini, sebanyak sembilan orang berasal dari unsur Polri, tiga pensiunan Polri, tujuh hakim, dua mantan hakim, empat jaksa, dua pensiunan jaksa, 14 internal KPK, 19 dosen, 11 advokat dan empat auditor.

Kemudian, tiga orang dari unsur Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional, 10 pegawai negeri sipil (PNS), tiga pensiunan PNS, dan 13 unsur lain. Para peserta ini terdiri dari 98 laki-laki dan enam perempuan.

Yenti mengatakan para peserta wajib mengikuti tes psikologi untuk menjadi pimpinan KPK. Tes akan dilaksanakan Minggu, 28 Juli di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan.

Para peserta juga diimbau membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan hadir 30 menit sebelum tes dimulai. Yenti menegaskan peserta yang tidak mengikuti tes dinyatakan gugur.

“Keputusan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2019-2023 tidak dapat diganggu gugat,” tegas dia.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Moeldoko: Tanpa Kaum Nasionalis, Negara Ini Bisa Ambruk!

Oleh

Fakta News
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Dialog Peradaban Bangsa Nasionalis, Islam, dan TNI yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Alumni GMNI

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tanpa peran dan keterlibatan kaum nasionalis, negara Indonesia yang dibangun dengan susah payah bisa ambruk. Demikian dinyatakan Moeldoko dalam Dialog Peradaban Bangsa Nasionalis, Islam, dan TNI yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Alumni GMNI di Jakarta, 22 Juli 2019.

Hadir sebagai narasumber selain Moeldoko antara lain adalah Ketua Umum Perhimpunan Alumni GMNI Ahmad Basarah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PB Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Mengambil tema “Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya”, dalam dialog tersebut mantan Panglima TNI 2013-2015 itu menjelaskan bagaimana peran dan fungsi TNI sejak republik ini menyatakan kemerdekaannya, di mana kekuatan-kekuatan bersenjata yang dahulu tergabung dalam laskar-laskar kemudian diorganisasikan dan dikelola secara profesional.

“Kehadiran tentara melalui proses yang panjang. Tanggal 22 Agustus 1945, lahirlah Badan Keamanan Rakyat. Barulah pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Pada saat itu sudah menyebut istilah tentara,” ujar Moeldoko. Di kemudian hari, tanggal 5 Oktober dirayakan sebagai Hari TNI.

Perubahan dan sejarah panjang tentara, papar Moeldoko, sudah dimulai sejak merdeka sampai dengan era reformasi, dan terus beradaptasi dengan perkembangan politik dan keamanan. Termasuk dalam geopolitik pada zaman masing-masing.

Moeldoko mengatakan, selain tentara, komponen lain yang juga menopang pendirian republik adalah kalangan nasionalis dan kalangan agamawan, terutama kelompok Islam. Ia menyebutnya sebagai tiga serangkai yang menjadi penjuru sekaligus pendobrak bagi lahirnya bangsa dan negara Indonesia.

Bagaimana dengan posisi kaum nasionalis? Moeldoko menegaskan, “Ini negara kalau nggak ada kaum nasionalis, bisa ambruk. Akan belok ke kanan dan ke kiri. Posisi nasionalis inilah yang membuat bangsa ini tetap bertahan di tengah-tengah.”

Baca Selengkapnya

BERITA

Selalu Dipegang Oposisi, Gerindra Merasa Berhak Jabat Ketua MPR

Oleh

Fakta News
Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI Fary Djemy Francis

Jakarta – Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI Fary Djemy Francis berpendapat bahwa partainya berhak untuk mendapatkan jabatan Ketua MPR. Sebab, Partai Gerindra memperoleh suara kedua terbanyak dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Selain itu, kata Fary, dalam beberapa periode sebelumnya, ketua MPR dipegang oleh partai oposisi.

“Kalau ditanya apakah Gerindra inginkan pimpinan, ya pengalaman untuk menjadi ketua MPR juga dipimpin oleh oposisi untuk menjaga keseimbangan itu memungkinkan bagi kita,” ujar Fary dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Seperti diketahui, pada periode 2009-2013, jabatan Ketua MPR dipegang oleh Taufik Kiemas dari PDI-P. Saat itu, PDI-P menjadi oposisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian pada periode 2014-2019, Ketua MPR dijabat oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang juga menjadi oposisi.

Di sisi lain, lanjut Fary, pemikiran dan gagasan Prabowo dapat direalisasikan melalui tugas, fungsi, dan peran MPR. Oleh sebab itu, Fary mengusulkan agar jabatan ketua MPR periode 2019-2024 dipegang oleh Partai Gerindra.

Fary mengatakan, partainya telah memiliki konsep dalam menjalankan tugas dan fungsi MPR terkait sosialisasi empat pilar, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Alangkah lebih baik bila pemikiran Pak Jokowi tertuang di pemerintah, sementara pemikiran Pak Prabowo diejawantahkan di parlemen, dalam hal ini MPR,” kata Fary.

Menurut dia, ke depannya MPR memiliki peran yang strategis dalam melakukan rekonsiliasi di akar rumput. Sebab, tak dipungkiri masyarakat menjadi terbelah atau terpolarisasi berdasarkan pilihan politik akibat Pilpres 2019.

“Jadi, makna rekonsiliasi bukan soal bagi-bagi kursi, tetapi bagaimana caranya mengkolaborasikan kedua pihak yang kemarin berkompetisi menjadi satu kekuatan demi masa depan bangsa,” tutur dia.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya