Puan Maharani Umumkan 62 Paslon Cakada yang Diusung PDIP
Jakarta – DPP PDI Perjuangan resmi mengumumkan 4 pasangan calon gubernur-wakil gubernur, dan 58 pasangan calon kepala daerah (Cakada) tingkat kabupaten/kota, lewat pengumuman gelombang IV yang dilaksanakan secara virtual, di Jakarta, Jumat (28/8).
Sebelumnya, PDI Perjuangan sudah mengumumkan Gelombang I pada 19 Februari, lalu Gelombang II pada 17 Juli, dan Gelombang III pada 11 Agustus 2020 lalu.
Pengumuman kali ini dibacakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik, Puan Maharani, dan disaksikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Sekjen Hasto Kristiyanto, serta Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto.
Sejumlah Ketua DPP dan struktur pusat partai lainnya juga hadir seperti Eriko Sotarduga, Juliari Batubara, Djarot Saiful Hidayat, Wiryanti Sukamdani, dan Ribka Tjiptaning.
“Syukur alhamdulillah, bahwa pada kesempatan ini kita akan masuk pada pengumuman rekomendasi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah gelombang ke IV, yang akan dilakukan pada hari ini Jumat 28 Agustus 2020. Sekarang saya akan membacakan terkait rekomendasi yang akan diberikan kepada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” kata Puan di awal pernyataannya sebelum pengumuman itu.
“Semoga yang diumumkan ini tidak menyia-nyiakan rekomendasi ini dan terus berjuang keras bersama rakyat. Merdeka,” pungkas Puan.
Dari sejumlah nama yang diumumkan oleh Puan, termasuk diantaranya adalah Adly Fairuz, cucu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Ahmad Adly Fairuz, yang maju sebagai calon wakil bupati Karawang berpasangan dengan Dr. Yessy Karya Lianti, MARS.
Sementara empat pasangan gubernur-wakil gubernur yang diumumkan termasuk untuk Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut data lengkapnya.
Daftar Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Dari PDI Perjuangan Pilkada 2020. Gelombang IV, Jumat (28/8):
Provinsi:
- Provinsi Jambi: Cek Endra dan Ratu Munawaroh
- Provinsi Kepulauan Riau: DR. H.M. Soerya Respationo, SH., MH dan Iman Sutiawan, S.E
- Provinsi Kalimantan Utara Drs. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum dan DR. Yansen, TP, M.Si
- Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH., CES.
Kabupaten/Kota:
Sumatera Utara
- Labuhanbatu: dr. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.
- Tapanuli Selatan: Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, SPT., M.M. dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si
Sumatera Barat
- Pasaman: H. Benny Utama, S.H., M.M. dan Sabar, AS., S.Ag
- Kota Solok: Reiner, S.T., M.M. dan Andri Maran DT .PTO Rajo
- Sijunjung: Ashelfine, S.H., M.H. dan H. Sarikal, S.Sos., M.M.
- Pasaman Barat: H. Hamsuardi, S.Ag. dan Risnawanto, S.E.
- Padang Pariaman: Suhatri Bur Datuak Putih, S.E., M.M. dan Drs. Rahmang, M.M.
Riau
- Siak: Drs. H. Said Arif Fadillah, M.Si. dan Sujarwo, SM
Kepulauan Riau
- Karimun: H. Aunur Rafiq , S.Sos., M.Si. dan H. Anwar Hasyim, M.Si.
Jambi
- Kota Sungai Penuh: Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Hardizal, S.Sos., M.H.
- Bungo: H. Mashuri, S.E., M.E. dan H. Syafrudin Dwi Apriyanto, S.P.D.
Sumatera Selatan
- Ogan Ilir: H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. dan Ir. H. Endang PU, Ishak, S.H., M.Si.
- Ogan Komering Ulu: Drs. H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anuar, SH., MM
- Penukal Abab Lematang Ilir: Ir. H. Heri Amalindo, M.M dan Drs. Soemarjono
Bengkulu
- Bengkulu Utara: Ir. Mian dan Arie Septia Adinata, SE
- Mukomuko: Sapuan, S.E., M.M., Ak., CA., CPA. dan Wasri
- Seluma: Edison Simbolon, S.Sos., M.Si. dan Khairi Yulian, S.Sos., M.M.
- Bengkulu Selatan: H. Budiman, S.Pd., M.M. dan Helmi Paman, S.Sos.
Jawa Barat
- Karawang: Dr. Yessy Karya Lianti, MARS dan Ahmad Adly Fayruz
- Indramayu: Nina Agustina dan Lucky Hakim
- Sukabumi: Dr. H. Abu Bakar Sidik, M.Ag dan Sirojudin
Jawa Tengah
- Klaten: Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya, SH,MH
- Wonogiri: Joko Sutopo dan Setyo Sukarno
- Kota Magelang: Aji Setiawan, S.Ikom., MM. dan Dra. Windarti Agustina
- Kendal: H. Tino Indra Wardono dan Mukh Mustamsikin, S.Ag.,M.S.I
Bali
- Kota Denpasar: I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E. dan I Kadek Agus Arya Wibawa, S.E., M.M.
- Karangasem: I Gede Dana, S.Pd., M.Si. dan Dr. I Wayan Artha Dipa, S.H., M.H.
- Badung: I Nyoman Giri Prasta dan Drs. I Ketut Suisa, S.H.
- Bangli: Sang Nyoman Sedana Arta, S.E. dan I Wayan Diar, SST., Par.
- Jembrana: I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. dan I Ketut Sugiasa, S.H., M.Si.
- Tabanan: Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E.
Nusa Tenggara Barat
- Lombok Utara: H. Djohan Sjamsu, SH dan Danny Karter Febrianto Ridwan, ST, MEng
- Lombok Tengah: H. Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. Haji M. Nursiah, S.Sos., M.Si
- Bima: Dr. H. Irfan dan H. Herman Alfa Edison
- Dompu: Hj. Eri Aryani Abubakar dan H. Ihtiar, SH
Nusa Tenggara Timur
- Timor Tengah Utara: Hendrikus Frengky Saunoah, SE dan Amandus Nahas
- Manggarai: Herybertus Gerardus Laju Nabit, SE., MA dan Heribertus Ngabut, SH
- Belu: Willybrodus Lay, SH dan Drs. J.T. Ose Luan
- Ngada: Helmut Waso dan Ir. Yohanes Tay, MM
- Sabu Raijua: Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si
- Sumba Barat: Marthen Ngailu Toni, SP dan Ir. Agustinus Bernadus Bora
- Malaka: Dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wandelinus Taolin, SE
Kalimantan Selatan
- Balangan: H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I.Kom. dan H. Supiani, S.Sos., M.Si.
Kalimantan Timur
- Berau: Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd dan Agus Tantomo
- Mahakam Ulu: Drs. Y. Juan Jenau dan Indra Jaya, S.T
Kalimantan Utara
- Nunukan: Hj. Asmin Laura Hafid, SE., MM dan H. Hanafiah, SE , M. Si
Sulawesi Utara
- Bolaang Mongondow Timur: Dr. Suhendro Boroma dan Drs. Rusdi Gumalangit
Sulawesi Selatan
- Luwu Utara: Hj. Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur, S.T., M.Si.
- Maros: H. Chaidir Syam, S.Ip., M.H. dan Hj. Suhartina Bohari
Sulawesi Barat
- Majene: Dr. H. Fahmi Massiara, MH dan H. Lukman Nurman
Gorontalo
- Gorontalo: H. Tonny S. Junus dan H. Daryatno Gobel, S.IP., M.AP.
Maluku Utara
- Halmahera Timur: Ir. Moh. Abdu Nazar, M.Si dan Aziz Ajarat, S.PD., M.KES.
Papua
- Yahukimo: Abock Busup, MA dan Yulianus Heluka, S.H.
- Pegunungan Bintang: Costan Oktemka, S.Ip. dan Decky Deal, S.IP
- Waropen: Hendrik Wonatorey, S.Sos dan Korinus Reri, S.P., M.M.
Papua Barat
- Raja Ampat: H. Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Irino Budram, S.IP., M.Ec.Dev.
- Fakfak: Samaun Dahlan, S.Sos, M.AP dan Clifford H. Ndandarmana, S.E
- Teluk Bintuni: Ir. Petrus Kasihiw, M.T dan Matret Kokop, S.H.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
