Puan Maharani: Terminal Baru Bandara Mopah Harus Permudah Akses Transportasi Rakyat
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terminal Baru Bandar Udara Mopah Merauke, Papua. Politisi PDI-Perjuangan itu berharap peningkatan infrastruktur di bidang transportasi tersebut dapat semakin mempermudah akses rakyat.
Peresmian ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Papua, tifa dan penandatangan prasasti oleh Presiden Jokowi, Minggu (3/10/2021). Selain Puan, Jokowi didampingi oleh Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Bupati Merauke Romanus Mbaraka.
“Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak ingin ada daerah yang terisolasi atau sulit diakses,” kata Puan. Puan mendukung peningkatan infrastruktur di bidang transportasi. Puan berharap dengan perluasan terminal penumpang baru seluas 7.200 meter Bandara Mopah Merauke bisa mendatangkan sebanyak-banyaknya manfaat bagi rakyat, khususnya masyarakat Papua.
“Terminal baru Bandara Mopah Merauke harus semakin mempermudah akses transportasi masyarakat. Dengan peningkatan ini, saya juga berharap orang semakin gampang datang ke Merauke untuk melihat indahnya wilayah ujung timur Indonesia,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun.
Puan mengatakan, setiap bagian dari wilayah Indonesia harus bisa terhubung baik secara darat, laut, maupun udara. Oleh karenanya dibutuhkan penguatan bandara-bandara di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan). “Termasuk dengan penguatan Bandara Mopah Merauke melalui pembangunan terminal baru,” ujar Puan yang hadir dengan memakai tas noken khas Papua.
“Kita harus bisa membayangkan bahwa nantinya orang dari Sabang tidak akan bingung bagaimana jalur dan transportasinya kalau ingin menjelajahi Merauke,” imbuh mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut.
Puan menekankan pentingnya kemudahan akses dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara kesatuan dengan banyak pulau. “Itulah NKRI, terhubung dan bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote,” sebut Puan.
Bandara Mopah Merauke merupakan unit Pelayanan Bandar Udara Kelas I Kementerian Perhubungan. Perluasan terminal dimaksudkan sebagai bandara induk dalam rangka penghubung bandara kawasan guna meretas keterisolasian wilayah. Keberadaan terminal baru ini pun diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kualitas untuk penumpang. Puan juga menilai terminal baru Bandara Mopah Merauke menunjukkan kemajuan Papua.
“Semakin banyaknya infrastruktur yang dibangun di tanah Papua menunjukkan komitmen pemerintah untuk kemajuan Papua. Dan Papua sendiri juga telah membuktikan mampu menjadi daerah maju, termasuk dengan keberhasilan menyelenggarakan PON XX,” tutup Cucu Proklamator Bung Karno tersebut.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
