Connect with us
DPR RI

Puan Maharani: RUU Pelindungan Data Pribadi Disahkan Besok

Puan Maharani: RUU Pelindungan Data Pribadi Disahkan Besok
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, besok, Selasa (20/9/2022). Ia berharap, beleid baru tersebut akan melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

“Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat pimpinan (Rapim) DPR memutuskan membawa RUU PDP ke Rapat Paripurna besok untuk disahkan sebagai undang-undang,” kata Puan, Senin (19/9/2022). Pembicaraan tingkat II atau Pengambilan Keputusan atas RUU PDP akan digelar dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023.

“Pengesahan RUU PDP akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan di era digital sekarang ini,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Adapun naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak tahun 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal.

“RUU PDP ini akan memberi kepastian hukum agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, berdaulat atas data pribadinya. Dengan demikian, tidak ada lagi tangisan rakyat akibat pinjaman online yang tidak mereka minta, atau doxing yang membuat meresahkan warga,” ujar Puan.

Puan berharap Pemerintah cepat mengundangkan RUU PDP setelah disahkan besok. Dengan demikian aturan turunannya, termasuk pembentukan lembaga pengawas yang akan melindungi data pribadi masyarakat, cepat terealisasi. “Lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya,” tegas Puan.

Lebih lanjut Cucu Proklamator RI Bung Karno itu mengatakan, RUU PDP akan menjadi pegangan bagi kementerian/instansi serta pihak terkait dalam menjaga sehatnya iklim keamanan digital Indonesia. Puan pun mengapresiasi kerja sama Pemerintah dalam penyusunan RUU PDP bersama DPR.

“Atas nama Pimpinan DPR, saya juga berterima kasih kepada para pakar dan seluruh elemen bangsa yang ikut berkontribusi memberi masukan sehingga RUU PDP dapat menjadi produk hukum yang baik. Sudah kewajiban Negara memberikan pelindungan kepada rakyatnya dalam aspek apapun, termasuk pelindungan data pribadi,” kata Puan.

Selain pengesahan RUU PDP, Rapat Paripurna besok juga beragendakan penyampaian laporan Komisi VIII DPR RI atas Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 yang lalu dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kemudian ada juga pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Insiatif Komisi XI DPR RI tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Rapat Paripurna pun akan mengambil persetujuan DPR terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya laporan Komisi VII DPR RI terhadap Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Kapal FSO Ardjuna Sakti.

Agenda terakhir Rapat Paripurna besok adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan 3 RUU, yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Landas Kontinen.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya

Oleh

Fakta News
Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menangkap sejumlah orang yang terlibat aksi gangster di Surabaya, Jawa Timur. Ia meminta Korps Bhayangkara itu rutin melakukan penyisiran. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui potensi munculnya gangster di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, tugas itu tentunya tidak bisa hanya dilakukan kepolisian. Masyarakat diminta ikut berpartisipasi memberantas gangster. “Fenomena gangster terutama yang belakangan terjadi di Surabaya sudah sangat meresahkan. Kedua elemen tersebut harus bersinergi untuk memerangi apa pun yang kerap melakukan kekerasan. Mau itu ormas, preman atau gangster sekali pun ” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/12/2022).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil DKI Jakarta III itu menjelaskan, peran masyarakat memerangi gangster dan berbagai bentuk kekerasan sangat vital. Sebab, potensi tersebut sulit untuk diprediksi. “Jika terlihat potensi-potensi kejadian, langsung bangun solidaritas antarwarga untuk berani bubarkan,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Polres Surabaya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar razia gangster pada Sabtu, 3 Desember 2022. Hasilnya, sebanyak 26 orang ditangkap dalam razia tersebut dan Dua di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam (sajam) jenis pisau dan kerambit.

Baca Selengkapnya

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya