Connect with us

Presiden Tegaskan Manfaat Pembangunan Infrastruktur untuk Persatuan Indonesia

Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017(Biro Pers SetPres)

Jakarta – Pembangunan infrastruktur Indonesia adalah pembangunan yang menyatukan segala penjuru Indonesia. Inilah semangat yang selalu diusung dalam kebijakan unggulan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga tahun belakangan ini.

Bagi Presiden, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara merata bukan hanya berbicara soal ekonomi dan mobilitas orang dan barang semata.

“Banyak yang melihat pembangunan infrastruktur ini adalah hanya berkaitan dengan ekonomi dan mobilitas logistik. Ya itu juga, tetapi yang paling penting menurut saya infrastruktur yang kita bangun ini adalah infrastruktur yang menyatukan negara kita Indonesia,” tegasnya saat memberikan sambutan di acara pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Senin, 20 November 2017.

Bisa dilihat sendiri, kata Presiden, bagaimana pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk memungkinkan pembangunan bandara-bandara di sejumlah pulau terpencil. “Kita juga melihat bagaimana daerah-daerah terluar Indonesia mulai dibangun. Inilah yang akan menyatukan kita. Bagaimana kita menyatukan 17 ribu pulau kalau infrastruktur kecil-kecil seperti itu tidak kita kerjakan?” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menyinggung soal pembangunan jalan trans-Papua yang saat ini masih terus berlangsung. Dirinya mengungkap, bila pemerintah hanya mencari keuntungan ekonomi dan imbal politik semata, maka cukup baginya untuk membangun Pulau Jawa.

“Kalau mau hitung-hitungan ekonomi ya bangun di Jawa. Kembalian ekonominya lebih cepat. Atau mau kita kalkulasi hal yang berkaitan dengan return politik? Enam puluh persen penduduk ada di Jawa, ya bangun di Jawa saja. Imbal balik politiknya lebih besar. Tapi ini kan bukan itu,” ia menegaskan.

Sekali lagi Presiden menekankan, pembangunan di luar Pulau Jawa itu berbicara soal pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini adalah pemerataan pembangunan. Bagaimana kita bisa menyatukan seluruh Tanah Air ini kalau ada ketimpangan infrastruktur antara barat dan timur yang sangat kelihatan?” tanya mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ketimpangan infrastruktur ini tidak akan terasa kalau tidak dilihat dengan mata kepala sendiri. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo berinisiatif untuk turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi. Bahkan, ke tempat-tempat yang berada di zona merah sekalipun.

“Dua tahun lalu saya terbang ke Nduga. Nduga itu masih pada posisi merah yang masih rawan sekali. Saat di Wamena saya minta ke Kapolri dan Panglima, saya sampaikan saya ingin ke Nduga. Kapolri dan Panglima menyampaikan ke saya, ‘Pak, ini daerah merah, sebaiknya Bapak tidak ke sana’,” ia menceritakan.

Namun, Presiden tetap bergeming pada pendirian dan keinginannya itu. Ia pun menyaksikan sendiri bagaimana salah satu daerah bagian timur Indonesia itu butuh untuk diperhatikan dan dibangun demi kesejahteraan masyarakatnya.

“Kalau hal seperti ini tidak kita perhatikan, keadilan dan pemerataan tidak kita hadirkan, bagaimana kita berbicara mengenai keindonesiaan kita?” tuturnya.

Maka itu, Presiden bersama dengan jajarannya bertekad untuk terus bergerak cepat membangun Indonesia. Sebab, harus kita akui, dalam beberapa hal, Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

“Oleh sebab itu kita harus lari cepat untuk mengejar ketertinggalan itu,” tukasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Juga hadir Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy Cabut Izin ACT Kumpulkan Dana

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi Menteri Sosial Ad Interim karena Tri Rismaharini atau Risma sedang melaksanakan ibadah haji.

Baru menjabat Mensos Ad Interim, Muhadjir langsung mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan izin itu diteken Muhadjir pada Selasa (5/7).

Muhadjir mengatakan salah satu alasan pencabutan izin PUB itu lantaran adanya indikasi pelanggaran pemotongan dana sumbangan. Pencabutan izin itu juga termaktub dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Effendi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Juli 2022.

Aturan soal pengumpulan sumbangan juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi. Dalam pasal itu disebutkan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Sedangkan, Presiden ACT Ibnu Khajar dalam pengakuannya menerangkan mengambil donasi rata-rata 13,7 persen dari hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat. Kemensos menilai angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%.

Kemensos juga menyebut PUB Bencana seluruhnya disalurkan ke masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana terkumpul. Pemerintah, lanjut Muhadjir, akan menyisir perizinan lembaga pengumpul donasi lain buntuk indikasi penyimpangan dana ACT.

“Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap ijin-ijin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali,” kata Muhadjir. []

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi, MARS. Tutup Usia, Ex Relawan RS Lapangan Indrapura Berduka

Oleh

Fakta News

Jakarta – Indonesia berduka, Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi, MSRS., Staf Khusus KASAL, tutup usia pada hari Selasa, 5 Juli 2022, pukul. 18.15 WIB. Penanggung Jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) 2021-2022 ini meninggal di RSAL Dr Mintohardjo Jakarta setelah beberapa waktu dirawat karena sakit.

Jenazah mantan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) dan Pati Sahli Kasal Bid Iptek tersebut rencana akan dimakamkan Rabu, 6 Juli 2022 di Jombokan RT 38 RW 19, timur masjid Al Istiqomah, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kab. Kulon Progo, DIY.

Semua mantan personil RSLI yang masih terus berkomunikasi dan tergabung dalam grup WhatsApp sangat terkejut atas kabar kepergian beliau. Radian Jadid, ex-Relawan Pendamping PPKPC-RSLI merasa sangat kehilangan dan menyatakan duka yang mendalam atas kepergian dr. Samsulhadi. Ia memberikan testimoni atas kebaikan dan kebersahajaannya.

“Beliau adalah jenderal yang sangat mengayomi anak buahnya. Hampir tiap hari menyempatkan diri hadir di RS Lapangan untuk memberikan dukungan dan support bagi seluruh awak RSLI agar tetap siap siaga mengabdi. Hampir tidak ada sekat bagi seluruh personil RSLI untuk bergaul dan berinteraksi dengan beliau,” ucap Jadid.

Menurut Jadid, waktu senggang di masa rehat operasional RSLI, beliau menyempatkan cangkuk dengan dokter, perawat, relawan pendamping, cs dan security tanpa canggung. Saat dzuhur, ia pun selalu tertib dan menjaga sholat serta menjadi imam di musholla RSLI.

“Mohon keikhlasan para sedulur semua untuk memberi maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan Almarhumselama berinteraksi. Saya bersaksi, beliau orang yang sangat baik. Semoga diampuni segala kesalahan, dosa dan kekhilafannya oleh Alloh SWT. Semoga husnul khotimah,” pungkas Jadid.

Laksma dr. Ahmad Samsulhadi MARS, punya sisilain seniman budayawan – yang ternyata juga seniman dan pelestari campursari, punya channel Youtube: Pak Didik, dan menggunakan nama samaran Didik Ashadi. Beliau tidak mau menyematkan identitas TNI dengan pangkat Jenderal nya (Laksamana Pertama).

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungi Ponpes Buntet Cirebon, Puan Maharani Komitmen Akan Kawal Kebijakan Maslahat bagi Para Santri

Oleh

Fakta News
Kunjungi Ponpes Buntet Cirebon, Puan Maharani Komitmen Akan Kawal Kebijakan Maslahat bagi Para Santri
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pasca menyambangi Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/6/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani berkomitmen pihaknya akan terus mengawal kebijakan yang memiliki maslahat bagi para santri. Hal itu tentunya yang sesuai dengan fungsi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Puan menyinggung komitmen Pemerintah terhadap kesejahteraan kelompok religius melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, penetapan Hari Santri menjadi bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan perjuangan kelompok religius untuk bangsa.

“Pengakuan negara terhadap peran santri itu harus dibuktikan dengan kerja-kerja nyata kaum santri utamanya dalam menjaga Negara Pancasila dari berbagai rongrongan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Sebagai Presiden dari PDI-Perjuangan telah membuktikan pengakuannya terhadap peran santri dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia,” jelas Puan pasca menyambangi Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/6/2022).

Di sisi lain, cucu Proklamator RI ini menegaskan pentingnya untuk terus merajut ikatan silaturahmi antara kelompok nasionalis dan religius. Seperti yang selalu dilakukan sang kakek, Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Sukarno. “Ada tradisi berjuang bersama antara Bung Karno dengan para kiai di masa lalu dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini.

Mantan Menko PMK itu menyebut, silaturahmi antara kelompok religius dan nasionalis penting dilakukan untuk bekerja sama dalam memperjuangkan pembangunan bangsa. Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan berkeliling ke daerah-daerah, ia sering bertemu dengan para ulama dan mengunjungi ponpes-ponpes di seluruh penjuru negeri. “Perjuangan itu yang perlu dilanjutkan di masa sekarang dalam rangka menjaga dan mengawal Negara Pancasila dan mengisi alam pembangunan bangsa Indonesia,” sebut Puan.

Kehadiran Puan diterima oleh Pengasuh Ponpes Buntet, KH Adib Rofiuddin. Puan lalu berbincang di ruang tamu pribadi KH Adib. Setelahnya, Puan diajak menyapa kiai-kiai senior setempat. Oleh para kiai, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu didoakan agar diberi kesejahteraan dan sukses dalam menjalankan amanah tugasnya.  “Pondok Pesantren Buntet sejak dulu memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara,” kata Puan.

Baca Selengkapnya