Presiden Jokowi Resmikan Kampus Baru Untirta di Serang
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kampus baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Sindangsari, Kota Serang, Banten, Kamis (04/03/2021).
“Sore hari ini saya sangat gembira sekali bisa hadir di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk meresmikan kampus barunya,” kata Presiden pada sambutannya.
Kepala Negara mengatakan kampus ini bukan hanya dilihat sebagai bangunan baru saja tapi kampus baru ini juga mewakili semangat baru untuk memajukan pendidikan tinggi di Provinsi Banten.
“Memacu kita semuanya untuk berkonsentrasi kepada persiapan, menyiapkan SDM unggul untuk memenangkan persaingan dan kompetisi global yang sekarang ini semakin sengit antarnegara,” ujarnya.
Presiden menilai, Untirta mewarisi nilai-nilai keteladanan dari dua sosok pergerakan di Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Nawawi Al Bantani. Simbol perpaduan kekuatan ulama dan umara yang mewakili karakter kepemimpinan dan intelektual.
“Ini tercermin di Untirta ini. Perpaduan karakter yang diperlukan di sebuah perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan keilmuan dan pusat kaderisasi kepemimpinan nasional,” ujarnya.
Nilai-nilai keteladanan tersebut, imbuh Presiden, harus betul-betul diimplementasikan dalam Tri Dharma perguruan tinggi agar Untirta mampu mewujudkan visi menjadi universitas kelas dunia.
“Menjadi kebanggaan masyarakat Banten dan kebanggaan negara kita Indonesia, sebagai integrated smart and green university,” imbuhnya.
Presiden pun mengapresiasi Untirta yang konsisten menerapkan konsep smart and green university secara nyata di lingkungan kampus.
“Saya lihat ada area terbuka hijau yang mencapai, tadi disampaikan oleh Pak Rektor, 30 persen dari luasan kawasan. Pencahayaannya semuanya menggunakan penerangan alami, tidak ada kendaraan pribadi yang masuk ke kampus ini, dan pergerakan di kampus ini dibantu oleh shuttle bus. Ini adalah visi smart and green university yang betul-betul terintegrasi,” ungkapnya.
Dengan semua potensi yang dimiliki, Untirta harus berperan sebagai lokomotif kemajuan di Provinsi Banten.
“Sebagai pelopor lompatan kemajuan, dan terus mengembangkan inovasi dan kreativitas, membuka diri seluas-luasnya terhadap hal-hal yang baru, bersikap moderat dan menghargai kemajemukan, kebinekaan, serta menjaga nilai-nilai budaya lokal,” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan, perguruan tinggi harus berfungsi sebagai menara air bukan menara gading. Artinya, hasil penelitian maupun inovasi kampus harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Ini penting sekali karena di sekitar kita masih terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan,” ujarnya.
Tantangan untuk mengatasi persoalan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, Presiden mengajak Untirta untuk turut mengambil berperan.
“Saya berharap Untirta bisa ikut mengambil bagian dari kerja bersama ini dengan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, meluaskan jejaring dan kerja sama, terutama dengan kalangan industri agar mampu menghasilkan penelitian dan inovasi-inovasi yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Banten,” tandasnya.
Usai memberikan sambutan Presiden didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Kampus Untirta Sindangsari.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
