Connect with us

Presiden Jokowi Kunjungi Paviliun Indonesia dan PEA di Dubai Expo

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Paviliun Persatuan Emirat Arab pada perhelatan Dubai Expo, Kamis, 4 Januari 2021. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Dubai – Dalam kunjungan kerjanya di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada Kamis, 4 November 2021, Presiden Joko Widodo meninjau langsung perhelatan Dubai Expo. Presiden tiba di lokasi pameran yang diikuti 191 negara tersebut sekitar pukul 18.40 waktu setempat (WS) atau 21.40 WIB.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengunjungi Paviliun Indonesia dan Paviliun PEA. Saat tiba di Paviliun Indonesia, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Saat memasuki Paviliun Indonesia, Presiden Jokowi disuguhi pameran yang terbagi atas tiga zona waktu, yakni “Indonesia Yesterday” di lantai 1, “Indonesia Today” di lantai 2, dan “Indonesia Tomorrow” di lantai 3. Setelah berkeliling di tiga zona waktu tersebut, Presiden kemudian meninjau area “Pasar Malam”.

Menteri Perdagangan dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa Paviliun Indonesia yang menampilkan tiga zona waktu ‘Yesterday, Today, and Tomorrow’ akan membuka mata dunia untuk melihat kekuatan masa lalu, sekarang, dan masa depan Indonesia sebagai kekuatan global.

“Izinkan kami menyambut semua orang dari berbagai penjuru dunia di Paviliun Indonesia. Kami berharap, dunia akan menyaksikan dan mengakui kepulauan kita sebagai peluang untuk berdagang, berinvestasi, dan berkunjung,” kata Mendag Lutfi.

Pada perhelatan Dubai Expo ini, terdapat tiga sektor utama yang ditonjolkan dari Indonesia, yakni dari perdagangan, investasi, dan pariwisata. Mendag Lutfi menjelaskan, penting untuk memastikan Paviliun Indonesia dapat merepresentasikan potensi dan keunggulan Tanah Air di mata dunia. Pasalnya, paviliun ini akan menjadi sarana utama bagi Indonesia untuk memasarkan citra bangsa kepada calon mitra strategis dari seluruh dunia.

Dari Paviliun Indonesia, Presiden Jokowi kemudian beranjak menuju Paviliun PEA dan disambut oleh Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Keduanya kemudian melihat pertunjukan film yang memperlihatkan perkembangan peradaban Persatuan Emirat Arab. Presiden juga mengisi dan menandatangani buku tamu serta menuliskan pesan “Great vision, great action,” dalam buku tersebut.

Kedua pemimpin kemudian menuju ke teater utama dan menyaksikan pertunjukan cerita rakyat budaya Indonesia bertajuk “Land of Diversity”. Dalam pertunjukan tersebut ditampilkan juga sejumlah tarian daerah yang menggambarkan keragaman Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang dikaruniai kekayaan dan keanekaragaman budaya, serta dikenal akan keindahan alamnya.

“Kami memiliki banyak destinasi pariwisata, Bali, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Candi Borobudur, Likupang dan masih banyak lagi yang terus kami kembangkan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai surga pariwisata,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Presiden memastikan bahwa pemanfaatan potensi tersebut dilakukan secara terukur, terkendali, dan terjamin keberlanjutannya untuk kebaikan bangsa dan generasi selanjutnya.

Presiden menjelaskan bahwa saat ini, makin banyak peluang untuk bekerja sama dan berkontribusi nyata bagi kemajuan dunia. Untuk itu, Presiden mengajak untuk terus berakselerasi, mempererat kerja sama, solidaritas dan persahabatan, untuk kehidupan yang lebih baik bagi seluruh bangsa.

“Indonesia the Land of Majesty, tanah yang kaya akan alam dan budaya. Indonesia the Land of Opportunity yang akan terus membuka peluang dan kesempatan baru. Indonesia the Land of Innovation yang akan terus berinovasi untuk generasi yang akan datang. Inilah kami, ‘Indonesia, the Land of Diversity’,” ucapnya.

Selesai acara, Presiden Jokowi dan rombongan langsung menuju Bandara Internasional Al Maktoum untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-1.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno

Oleh

Fakta News
Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang  Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.

Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.

“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.

“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram  – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya