Connect with us
Parlemen

Politisi Senayan Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Politisi Senayan Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Anggota DPR RI Adang Sudrajat (tengah). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI Adang Sudrajat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Legislator dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini berkeyakinan bahwa, bila BPJS dinaikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya.

Baru-baru ini, kata Adang, pemerintah memiliki rencana akan menaikkan Iuran BPJS Kesehatan. Rencana kenaikan ini dilakukan secara serentak pada tahun 2020 pada golongan kelas I, II dan kelas III. Adapun iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

“Saya melihat, bahwa Pemerintah saat ini sedang tambal sulam kebijakan, untuk menutupi defisit BPJS, yang cenderung memberatkan dan membebani rakyat,” tandas Adang dalam berita rilisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (10/10/2019).

Ia menyampaikan, masyarakat yang paling terbebani oleh kenaikan BPJS adalah masyarakat yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Mereka pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi Kerja; pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah.

“Pekerja bukan penerima upah adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim usaha, tapi paling berjasa dalam memacu perekonomian. Golongan ini ditenggarai yang paling banyak menunggak iuran BPJS, karena iklim usaha yang tidak kondusif,” ujarnya.

Ditegaskannya, kebijakan meletakkan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara JKN adalah keputusan politik yang gegabah karena selain menafikan kemampuan beberapa daerah yang memiliki keluangan finansial. Juga terbukti kontra produktif terhadap desentralisasi kewenangan yang sedang di bangun.

“Pemerintah terhadap BPJS ini seperti menganugerahkan kewenangan monopoli operasional pada badan yang belum terbukti kehandalannya.  Pemerintah terlalu percaya diri memberi kepercayaan yang sangat besar kepada BPJS sebagai operator JKN dari sebuah negara besar dengan penduduk yang padat, sehingga pada akhirnya realisasi di lapangan menjadi amburadul,” tegas Adang. (dep/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hari Ini 8 Provinsi Catat Nihil Kasus Covid-19

Oleh

Fakta News
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona, Achmad Yurianto

Jakarta – Sudah ada 412 kabupaten/kota yang terkena dampak virus Corona (COVID-19) dengan jumlah kasus positif mencapai lebih dari 24 ribu orang. Pemerintah melaporkan, ada 8 provinsi yang nihil kasus baru pada 28 Mei 2020.

“Kita dapatkan kenaikan dari kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 687 orang, sehingga totalnya 24.538,” ungkap juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona, dr Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube BNPB Kamis (28/5/2020).

Sementara itu, ada tambahan 183 pasien yang sembuh dari virus Corona sehingga total menjadi 6.240 orang. Pasien positif Corona yang meninggal bertambah 23 orang dan totalnya kini 1.496.

Yuri merinci orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terkait Corona. Hingga hari ini, jumlah ODP sebanyak 48.749 dan PDP ada 13.250 orang.

Dia mengatakan ada 8 provinsi yang tidak ada penambahan kasus baru. Yuri juga mengungkap ada 3 provinsi yang penambahannya kasus positif Corona-nya hanya 1.

“Ada 3 provinsi yang ada penambahan 1, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,” kata Yuri.

Berikut ini daftar daerah yang tidak memiliki penambahan kasus positif Corona pada 28 Mei:

1. Bangka Belitung: 0 kasus baru
2. DIY: 0 kasus baru
3. Jambi: 0 kasus baru
4. Kalimantan Utara: 0 kasus baru
5. Lampung: 0 kasus baru
6. Riau: 0 kasus baru
7. Sulawesi Barat: 0 kasus baru
8. Nusa Tenggara Timur: 0 kasus baru

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Lawan Covid-19 Apresiasi ‘Masterplan’ Kemenag Hadapi ‘New Normal’

Oleh

Fakta News
Satgas Lawan Covid-19 Apresiasi ‘Masterplan’ Kemenag Hadapi ‘New Normal’
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai diskusi dengan Menag beserta jajaran di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Foto : Yoga/Man

Jakarta – Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap skenario menuju new normal bagi sektor sektor keagamaan yang sebelumnya kegiatannya dinonaktifkan. Hal ini diungkapkan saat Dasco memimpin kunjungan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI ke Kementerian Agama, guna mengetahui masterplan Kemenag menghadapi new normal.

Secara khusus, Dasco juga berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi tentang  kesiapan menerapkan protokol kesehatan, khususnya rumah ibadah dan pesantren. “Kami mendapatkan banyak pesan dari masyarakat mengenai kapan sih rumah ibadah bisa dibuka. Kami sudah melakukan diskusi, ternyata alhamdulillah Kemenag sudah sangat siap terhadap protokol Covid-19 dalam rangka menormalkan fungsi rumah ibadah,” ujar Dasco usai diskusi dengan Menag beserta jajaran di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Usai berdiskusi dengan Menag dan jajaran, politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa Kemenag akan segera mengambil keputusan pembukaan kembali rumah ibadah dengan normal dalam waktu dekat. Saat ini pun Kemenag masih menyusun keputusan draf soal protokoler kesehatan di rumah ibadah.

Dasco memastikan bahwa lembaga pendidikan pesantren juga akan diberlakukan new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun sekali ini, protokol itu masih dalam penyusunan draf yang saat ini masih disusun di Kemenag. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu pun berharap protokol kesehatan di lembaga pendidikan pesantren dapat diimplementasikan dengan ketat.

Dalam kesempatan yang sama, Menag Fachrul menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih menyusun protokoler kesehatan di rumah ibadah, sehingga saat dibuka nantinya mempunyai SOP yang jelas dan tidak multitafsir. Ia berharap panduan protokol kesehatan di tempat ibadah dapat rampung pada awal Juni. (hs/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 687 Orang, Total 24.538, Sembuh 6.240, Meninggal 1.496

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Kamis (28/5) ada sebanyak 687 orang sehingga totalnya menjadi 24.538. Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.240 setelah ada penambahan 183 orang dan kasus meninggal menjadi 1.496 dengan penambahan 23 orang.

“Kita dapatkan kenaikan dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 687 orang, sehingga totalnya 24.538,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (28/5).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 289.906 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 87 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 50 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 167 lab. Secara keseluruhan, 201.311 orang telah diperiksa dan hasilnya 24.538 positif dan 176.773 negatif.

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 48.749 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.250 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 412 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak adalah mulai dari DKI Jakarta 7.001 orang, Jawa Timur 4.313, Jawa Barat 2.181, Sulawesi Selatan 1.427, Jawa Tengah 1.336 dan wilayah lain sehingga totalnya 24.538.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.702, Jawa Barat ada 586, Jawa Timur sebanyak 548, Sulawesi Selatan 520, Bali 314, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 6.240 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 420 kasus, Banten 831 kasus, Bangka Belitung 42 kasus, Bengkulu 71 kasus, Yogyakarta 228 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 184 kasus, Kalimantan Timur 281 kasus, Kalimantan Tengah 337 kasus, Kalimantan Selatan 819 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 175 kasus, Nusa Tenggara Barat 562 kasus, Sumatera Selatan 942 kasus, Sumatera Barat 541 kasus, Sulawesi Utara 297 kasus, Sumatera Utara 362 kasus, dan Sulawesi Tenggara 240 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 126 kasus, Lampung 118 kasus, Riau 111 kasus, Maluku Utara 128 kasus, Maluku 188 kasus, Papua Barat 152 kasus, Papua 584 kasus, Sulawesi Barat 88 kasus, Nusa Tenggara Timur 85 kasus, Gorontalo 65 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya