Pertamina Kejar Nilai Pasar US$ 100 Miliar, Resmikan 6 Subholding
Jakarta – PT Pertamina (Persero) meresmikan 6 subholding, ini merupakan komitmen pemerintah dalam melakukan transisi energi. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan holding migas yang dibentuk sejak tahun 2018 terus berjalan.
Walaupun tahun lalu dunia diterpa pandemi COVID-19, namun sesuai arahan pemegang saham agenda transformasi tidak boleh berhenti, bahkan harus dipercepat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri selaku pemegang saham yang membawa agenda ini ke rapat-rapat sesama kementerian maupun ke Ratas, sehingga berbagai regulasi akhirnya berhasil kita dapatkan pada akhir Agustus kemarin,” ungkap Nicke dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).
Menurut Nicke, transformasi yang dijalankan Pertamina ini sejalan dengan global transition yang terjadi, dimana Pemerintah memberikan komitmennya untuk melakukan transisi energi sesuai dengan Paris Agreement. Sehingga Pertamina harus mendukung langkah ini, karena Pertamina adalah satu-satunya perusahaan milik negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi besar dalam suplai energi bagi negara.
Nicke menyampaikan Pertamina memiliki 3 tugas yang harus dilakukan secara paralel, yakni Pertamina harus menyediakan dan mendistribusikan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga industri. Namun, Pertamina juga ditantang untuk melakukan pengembangan dan melangkah untuk menjawab energi transisi.
“Bagaimana cara kita melaksanakan? Kita membagi kapal besar Pertamina dengan membuat 6 kapal-kapal kecil yang kita sebut Subholding. Ada yang bertugas hari ini. Ada yang bertugas untuk transisi menjajaki di laut yang berbeda. Dan ada yang harus berpindah kapalnya di lautan sebelah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, 3 Subholding yakni Subholding Upstream, Subholding Refining & Petrochemical dan Subholding Commercial & Trading harus tetap menjalankan tugas saat ini, karena Pertamina mempunyai amanah sesuai Undang-Undang Energi yakni menjaga kehandalan atau availability, accessibility, affordability, acceptability dan sustainability. Untuk itu, investasi Pertamina sebesar 55% di lini bisnis eksisting tersebut, karena Indonesia memiliki cadangan yang harus dioptimalkan.
Sementara itu, Subholding Gas akan bergerak ke tengah untuk mengelola energi transisi dari fosil fuel ke new and renewable energy yakni Gas dengan porsi dalam bauran energi tetap di angka 22% hingga 25 %. Dengan peningkatan demand energi 5 kali lipat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, maka porsi gas ini harus ditingkatkan.
Saat ini, Pertamina memiliki pipa gas sepanjang 24 ribu kilometer dan terpanjang di Asia Tenggara. Kunci kekuatan bisnis gas itu adalah infrastruktur, karena gas hanya bisa ditransfer dengan pipa.
Adapun untuk Subholding Power & NRE telah bergerak menuju energi terbarukan. Saat ini, Pemerintah telah memulai integrasikan geothermal yang nantinya kapasitas terpasang ketiga terbesar di dunia. Ke depan, Pertamina akan mengintegrasikan antara hulu Geothermal dengan hilir yakni Petrokimia.
Untuk mendukung kelima Subholding tersebut, Pertamina memiliki Subholding Integrated Marine Logistic. “Subholding ini harus ada di masa kini, di masa transisi dan di masa depan. Harus selalu relevan, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Apapun energinya, kita tetap membutuhkan transportasi laut. Bahkan, sekarang Integrated Marine Logistic ini mulai bergerak ke arah virtual pipelines,” kata Nicke.
Sementara itu, Erick Thohir menyampaikan bahwa selama delapan bulan ini, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN yang termasuk dalam 88 proyek strategis BUMN hingga tahun 2023 yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
“Dari 88 proyek yang kita targetkan itu, alhamdulillah di tahun ini 90 persen terjadi. Dan tentu banyak dari transformasi ini ada di Pertamina,” ucap Erick
Erick menambahkan, Jokowi berharap Pertamina terus meningkatkan pelayanan publik, tetapi yang terpenting adalah membangun ekosistem supaya Pertamina bisa bersaing dan mendorong value added.
“Buktikan kepada dunia, Indonesia juga bisa punya perusahaan yang valuasi-nya mencapai US$ 100 billion. Kita bisa, dan saya yakin legacy ini untuk kita semua. Saya memastikan transformasi akan tetap berjalan, karena ini bagian terpenting buat kita sebagai bangsa besar. Tidak mungkin kita akan terus menjadi bangsa besar kalau tidak ada ketahanan energi,” imbuh Erick.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
