Pertamina Kejar Nilai Pasar US$ 100 Miliar, Resmikan 6 Subholding
Jakarta – PT Pertamina (Persero) meresmikan 6 subholding, ini merupakan komitmen pemerintah dalam melakukan transisi energi. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan holding migas yang dibentuk sejak tahun 2018 terus berjalan.
Walaupun tahun lalu dunia diterpa pandemi COVID-19, namun sesuai arahan pemegang saham agenda transformasi tidak boleh berhenti, bahkan harus dipercepat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri selaku pemegang saham yang membawa agenda ini ke rapat-rapat sesama kementerian maupun ke Ratas, sehingga berbagai regulasi akhirnya berhasil kita dapatkan pada akhir Agustus kemarin,” ungkap Nicke dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).
Menurut Nicke, transformasi yang dijalankan Pertamina ini sejalan dengan global transition yang terjadi, dimana Pemerintah memberikan komitmennya untuk melakukan transisi energi sesuai dengan Paris Agreement. Sehingga Pertamina harus mendukung langkah ini, karena Pertamina adalah satu-satunya perusahaan milik negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi besar dalam suplai energi bagi negara.
Nicke menyampaikan Pertamina memiliki 3 tugas yang harus dilakukan secara paralel, yakni Pertamina harus menyediakan dan mendistribusikan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga industri. Namun, Pertamina juga ditantang untuk melakukan pengembangan dan melangkah untuk menjawab energi transisi.
“Bagaimana cara kita melaksanakan? Kita membagi kapal besar Pertamina dengan membuat 6 kapal-kapal kecil yang kita sebut Subholding. Ada yang bertugas hari ini. Ada yang bertugas untuk transisi menjajaki di laut yang berbeda. Dan ada yang harus berpindah kapalnya di lautan sebelah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, 3 Subholding yakni Subholding Upstream, Subholding Refining & Petrochemical dan Subholding Commercial & Trading harus tetap menjalankan tugas saat ini, karena Pertamina mempunyai amanah sesuai Undang-Undang Energi yakni menjaga kehandalan atau availability, accessibility, affordability, acceptability dan sustainability. Untuk itu, investasi Pertamina sebesar 55% di lini bisnis eksisting tersebut, karena Indonesia memiliki cadangan yang harus dioptimalkan.
Sementara itu, Subholding Gas akan bergerak ke tengah untuk mengelola energi transisi dari fosil fuel ke new and renewable energy yakni Gas dengan porsi dalam bauran energi tetap di angka 22% hingga 25 %. Dengan peningkatan demand energi 5 kali lipat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, maka porsi gas ini harus ditingkatkan.
Saat ini, Pertamina memiliki pipa gas sepanjang 24 ribu kilometer dan terpanjang di Asia Tenggara. Kunci kekuatan bisnis gas itu adalah infrastruktur, karena gas hanya bisa ditransfer dengan pipa.
Adapun untuk Subholding Power & NRE telah bergerak menuju energi terbarukan. Saat ini, Pemerintah telah memulai integrasikan geothermal yang nantinya kapasitas terpasang ketiga terbesar di dunia. Ke depan, Pertamina akan mengintegrasikan antara hulu Geothermal dengan hilir yakni Petrokimia.
Untuk mendukung kelima Subholding tersebut, Pertamina memiliki Subholding Integrated Marine Logistic. “Subholding ini harus ada di masa kini, di masa transisi dan di masa depan. Harus selalu relevan, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Apapun energinya, kita tetap membutuhkan transportasi laut. Bahkan, sekarang Integrated Marine Logistic ini mulai bergerak ke arah virtual pipelines,” kata Nicke.
Sementara itu, Erick Thohir menyampaikan bahwa selama delapan bulan ini, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN yang termasuk dalam 88 proyek strategis BUMN hingga tahun 2023 yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
“Dari 88 proyek yang kita targetkan itu, alhamdulillah di tahun ini 90 persen terjadi. Dan tentu banyak dari transformasi ini ada di Pertamina,” ucap Erick
Erick menambahkan, Jokowi berharap Pertamina terus meningkatkan pelayanan publik, tetapi yang terpenting adalah membangun ekosistem supaya Pertamina bisa bersaing dan mendorong value added.
“Buktikan kepada dunia, Indonesia juga bisa punya perusahaan yang valuasi-nya mencapai US$ 100 billion. Kita bisa, dan saya yakin legacy ini untuk kita semua. Saya memastikan transformasi akan tetap berjalan, karena ini bagian terpenting buat kita sebagai bangsa besar. Tidak mungkin kita akan terus menjadi bangsa besar kalau tidak ada ketahanan energi,” imbuh Erick.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
