Connect with us

Percepatan Penerbitan KTR, Bima Arya Sampaikan 5 Kunci Penegakan Perda KTR

Jakarta – Wali Kota Bogor, Bima Arya menjadi narasumber dalam video conference Percepatan Penerbitan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang diikuti oleh 75 kabupaten/kota dari 15 provinsi di Indonesia yang belum memiliki peraturan daerah (Perda) KTR.

Ia berbagi kisah sukses dan pesan kunci dalam implementasi KTR di Kota Bogor, untuk berbagai apa yang telah dilakukan dan sedang dilakukan dan terus akan dilakukan di Kota Bogor mengenai lima kunci tentang pengendalian tembakau.

Dalam kisah sukses dan pesan kunci dalam implementasi KTR di Kota Bogor Bima Arya menyampaikan lima pesan kunci yakni, kemauan politik, regulasi, implementasi, basis data yang kuat, kolaborasi dan jaringan.

Political will atau kemauan politik merupakan faktor yang menjadi dasar utama.

“Tidak hanya eksekutif tapi juga DPRD, jadi eksekutif dan legislatif harus kuat politiknya,” ujarnya di Balai Kota Bogor, Rabu (23/11/2022).

Selanjutnya adalah regulasi yang menjadi payung hukum harus memiliki poin-poin penting yang kuat, sehingga kata Bima Arya, Pemkot Bogor bersama DPRD merumuskan berbagai revisi dan mengawal serta terus melakukan evaluasi.

Dari sisi pengawasan, dan bentuk implementasi, Kota Bogor memiliki pasukan khusus yang tugas utamanya adalah berkeliling ke semua tempat.

“Pemukiman, warung, minimarket, ruang publik, instansi, ke semuanya yang ada dalam tim itu, polisi, jaksa, hakim, Satpol PP Dinkes, camat dan lurah. Jadi kalau ada yang ketahuan melanggar langsung kita denda,” tegasnya.

Faktor kunci yang keempat adalah database yang valid dengan melakukan survei untuk terus melakukan pemetaan rutin.

Selanjutnya, faktor kunci kelima, kata Bima Arya adalah kolaborasi dengan menggandeng tidak hanya instansi tapi juga komunitas, pemuda yang kemudian pihak tersebut menjadi garda terdepan.

“Kepala dinas akan berganti, wali kota juga akan berganti, makanya kita membuat pagar pengaman. Kami membangun jejaring kolaborasi tidak hanya dalam kota, tapi juga komunitas dan jaringan nasional hingga internasional,” ujarnya.

Sejak dibentuknya APCAT pada tahun 2016, di tahun 2017 Bima Arya dipilih menjadi ketua bersama dalam ketua wali kota anti tembakau se-asia pasifik.

“Ini membuat jejaring kami cukup luas, di asia pasifik ada negara negara yang keren yang kita berbicara tentang pengendalian tembakau,” jelasnya.

Selain lima faktor kunci, inovasi, edukasi dan sosialisasi harus dilakukan dengan berbagai cara, seperti langkah monumental yang dilakukan Kota Bogor dengan melakukan pembaharuan regulasi diantaranya adalah menerbitkan aturan pelarangan iklan rokok, display rokok, dan sebagainya.

“(Banyak yang mengkritisi) Kata mereka nanti akan drop PAD-nya. Tapi ternyata data menunjukan bahwa perda ini tidak berdampak pada penurunan PAD Kota Bogor. Sejak 2014 PAD Kota Bogor meningkat. Jadi rokok hilang yang lain datang,” ujarnya.

Selanjutnya adalah edukasi dan sosialisasi dengan cara yang inovatif, diantaranya Pemkot Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor melakukan demonstrasi menghancurkan iklan rokok di depan publik, memasang stiker dilarang merokok di kawasan tanpa rokok dan sarana transportasi umum, kampanye anti rokok secara menarik melibatkan anak-anak muda dengan membangun smoking stop generation.

“Kami juga meluncurkan aplikasi baru untuk masyarakat yang akan memilih cafe dan resto, hotel di Bogor yang jauh dan bebas dari asap rokok,” katanya.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menyampaikan arahan dalam pengendalian konsumsi tembakau melalui regulasi KTR.

Ia menyebutkan, bahwa kegiatan ini sangat penting, karena mengingat situasional yang emergency dalam pengurangan jumlah konsumsi tembakau yang sudah menjadi mandatoring yang harus dilakukan untuk mencegah berbagai macam penyakit .

“Ini (pengendalian konsumsi tembakau) tidak bisa dilakukan secara eksklusif oleh Kemenkes saja, tapi harus secara inklusif oleh berbagai lembaga instansi dan komitmen, dari kepala daerah masing-masing, sehingga membentuk KTR menjadi salah satu ujung tombak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Dari data yang dimiliki Kemenkes, kata Dante, enam dari 10 penyebab kematian tertinggi adalah penyakit tidak menular yang dipengaruhi oleh konsumsi rokok yang berada di posisi kedua dari penyebab kematian tersebut.

Pada survei yang dilakukan Kemenkes pada 2009 dan 2019 angka kematian tinggi ada pada stroke, ischemic heart disease, diabetes yang salah satu penyebabnya adalah mengkonsumsi yang berada di urutan tertinggi.

Tak hanya berimbas pada kematian, konsumsi rokok juga berdampak pada kerugian ekonomi makro yang mencapai tiga kali lipat dari jumlah penerimaan cukai rokok.

Dari data tahun 2017, jumlah penerimaan cukai yang diterima negara dari hasil konsumsi tembakau sebesar Rp 147,7 triliun, namun jumlah cukai tersebut tidak mencukupi untuk membayar kerugian ekonomi makro sebesar Rp 431,8 triliun.

“Jadi selisihnya banyak. Walaupun ada cukai-cukai tersebut tidak bisa membayar kerugian produktivitas 21 jenis penyakit yang berkaitan dengan konsumsi tembakau. Biaya medis, rawat inap pasien akibat sakit karena konsumsi tembakau, biaya medis rawat jalan pasien akibat tembakau dan jumlah total belanja rokok aktif sehingga kerugian ekonomi menjadi tiga kali lipat lebih tinggi dari penerimaan cukai,” katanya.

Untuk itu kata Dante, aturan KTR ini harus menjadi atensi bersama untuk diterapkan dan ditegakkan.

Dalam video conference, Direktur pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, Kemenkes, Eva Susanti menyampaikan bahwa KTR ditetapkan dan diterapkan sebagai upaya pemerintah melindungi masyarakat dari paparan asap rokok untuk mendapatkan udara bersih dan sehat.

Sementara itu Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Makmur Marbun menyampaikan terkait dasar hukum dan tahapan serta pentingnya pembuatan perda KTR, implementasi dan penegakan aturan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO

Oleh

Fakta News
Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung PT PN (Perkebunan Nusantara) melakukan IPO (Initial Public Offering) dalam rangka mencari tambahan modal bagi aksi korporasi. Sehingga Negara jangan lagi kalah terhadap oligarki, pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang seenaknya menetapkan harga, sehingga pada akhirnya merugikan rakyat.

“Kita memahami bahwasanya IPO atau Initial Public Offering itu dalam rangka mencari tambahan modal untuk melakukan aksi korporasi. Kita tahu bahwa kejadian minyak goreng itu menampar kita semua di mana negara tidak mampu mengintervensi, sehingga oligarki mempermainkan kita semua. Negara kalah terhadap oligarki negara kalah terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI tapi pengusaha-pengusaha itu seenak perutnya menetapkan harga yang akhirnya merugikan rakyat. Ini merupakan PR (pekerjaan rumah) kita,” ujar Andre dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Padahal,lanjut Andre, pengusaha-pengusaha itu menikmati sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan oleh negara, tapi negara lemah dan kalah terhadap oligarki- oligarki itu.  Sehingga menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini aksi IPO yang dilakukan PTPN ini harus didukung, dalam rangka perbaikan dan pengembangan PTPN. Sehingga ke depan negara tidak kalah dengan oligarki lagi.

“Kita beri dukungan, tapi catatan kami, bagaimana betul-betul IPO ini bisa mengembangkan PTPN PalmCo ini hadir di tengah masyarakat nantinya. Kita tidak boleh ada lagi kejadian seperti yang kemarin. Di saat negara kalah melawan oligarki BUMN, kita tidak mampu menopang dan membantu Negara. Akhirnya rakyat yang rugi ini. Ini PR besar kita. Saya bingung juga, negara bisa kalah dengan pengusaha-pengusaha yang dikasih HGU oleh negara itu sendiri,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya

Oleh

Fakta News
Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menangkap sejumlah orang yang terlibat aksi gangster di Surabaya, Jawa Timur. Ia meminta Korps Bhayangkara itu rutin melakukan penyisiran. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui potensi munculnya gangster di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, tugas itu tentunya tidak bisa hanya dilakukan kepolisian. Masyarakat diminta ikut berpartisipasi memberantas gangster. “Fenomena gangster terutama yang belakangan terjadi di Surabaya sudah sangat meresahkan. Kedua elemen tersebut harus bersinergi untuk memerangi apa pun yang kerap melakukan kekerasan. Mau itu ormas, preman atau gangster sekali pun ” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/12/2022).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil DKI Jakarta III itu menjelaskan, peran masyarakat memerangi gangster dan berbagai bentuk kekerasan sangat vital. Sebab, potensi tersebut sulit untuk diprediksi. “Jika terlihat potensi-potensi kejadian, langsung bangun solidaritas antarwarga untuk berani bubarkan,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Polres Surabaya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar razia gangster pada Sabtu, 3 Desember 2022. Hasilnya, sebanyak 26 orang ditangkap dalam razia tersebut dan Dua di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam (sajam) jenis pisau dan kerambit.

Baca Selengkapnya

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya