Connect with us

Pasien Sembuh COVID-19 Bertambah 252 Orang, Delapan Wilayah Tak Laporkan Penambahan Kasus Positif

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Jumat (29/5) ada sebanyak 678 orang sehingga totalnya menjadi 25.216. Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.492 setelah ada penambahan 252 orang dan kasus meninggal menjadi 1.520 dengan penambahan 24 orang.

“Konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang, sehingga totalnya 25.216,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 300.545 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 53 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 173 lab. Secara keseluruhan, 205.165 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.216 positif (kulumatif) dan 179.949 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 49.212 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.499 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.128 orang, Jawa Timur 4.414, Jawa Barat 2.211, Sulawesi Selatan 1.468, Jawa Tengah 1.350 dan wilayah lain sehingga totalnya 25.216.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.739, Jawa Barat ada 592, Jawa Timur sebanyak 570, Sulawesi Selatan 532, Bali 320, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 6.492 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selain itu, Yuri juga menjelaskan ada beberapa wilayah yang tidak melaporkan penambahan kasus positif seperti, Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Kemudian ada juga provinsi yang hanya melaporkan adanya penambahan sebanyak satu hingga tiga, seperti Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bengkulu, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

“Beberapa daerah ada juga penambahan kasus antara tiga sampai dengan satu penambahan kasus, Kepulauan Riau, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara,” jelas Yuri.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 443 kasus, Banten 845 kasus, Bangka Belitung 42 kasus, Bengkulu 72 kasus, Yogyakarta 230 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 184 kasus, Kalimantan Timur 285 kasus, Kalimantan Tengah 367 kasus, Kalimantan Selatan 893 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 178 kasus, Nusa Tenggara Barat 590 kasus, Sumatera Selatan 953 kasus, Sumatera Barat 541 kasus, Sulawesi Utara 306 kasus, Sumatera Utara 400 kasus, dan Sulawesi Tenggara 241 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 126 kasus, Lampung 131 kasus, Riau 117 kasus, Maluku Utara 139 kasus, Maluku 215 kasus, Papua Barat 158 kasus, Papua 640 kasus, Sulawesi Barat 88 kasus, Nusa Tenggara Timur 90 kasus, Gorontalo 68 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Pembobolan Data Telkomsel Jadi Pintu Masuk Erick Thohir Perketat Rekrutmen di BUMN

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus pembobolan data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini sontak mengejutkan publik. Pasalnya pembobolan data ini terjadi di institusi pemerintahan yakni operator seluler Telkomsel milik BUMN PT Telkom.

Untuk diketahui data pribadi Denny Siregar di Telkomsel tersebut dibobol karyawan outsourcing GraPari Telkomsel di Surabaya berinisial FPH.

Pengamat Kebijakan Publik Harits Hafiid menilai kasus ini harus menjadi perhatian lebih semua pihak terutama menteri Erick Thohir untuk melakukan pengawasan lebih ketat di BUMN. Selain itu menjadi pintu masuk untuk pembenahan di BUMN vital atau objek vital negara agar tak mudah disusupi dan disabotase.

“Yang menarik pelaku pembobolan adalah pekerja kontrak yang begitu mudahnya mengakses dan menyebarkan ke pihak-pihak tak bertanggungjawab. Apalagi kasus ini terjadi di BUMN telekomunikasi yang notabene terhitung ketat soal keamanan dan kerahasiaan dalam mengelola data pelanggan. Jangan dianggap ringan sekedar pelanggaran privacy, ini bisa jadi puncak gunung es sengkarut tata kelola lembaga vital,. Kasus kasus sebelumnya mengindikasikan ada kelompok kepentingan tertentu yang secara sistemik menguasai lembaga ini.” tutur Hafiid saat dihubungi, Sabtu (11/7).

“Dengan adanya kasus ini jelas bisa menjadi entry point bagi Erick Thohir untuk lebih bertindak tegas terhadap direksi yang ada di PT Telkom ataupun BUMN vital lainnya. Kita harus dukung Erick Thohir untuk melaksanakan tugasnya ini,” lanjutnya.

Menurut Hafiid, jika hal ini tidak ditindaklanjuti akan sangat berbahaya. Pasalnya kasus ini bukan karena ketidaksukaan semata, namun ada kemungkinan penjualan data atau juga cyber espionage yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan.

“Pelaku bisa saja mengatakan pembobolan data Denny Siregar karena tidak suka kepadanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana nantinya data-data tersebut digunakan untuk hal-hal negatif,” ucapnya.

”Bukan mustahil kasus yang sama terjadi namun belum terungkap, bisa saja ada pihak-pihak yang melakukan pembobolan data untuk menyerang pemerintah. Misalnya saja digunakan sebagai bagian cyber espionage pihak asing, dengan pemerintah sebagai objek lalu melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara. Jelas ini sangat berbahaya,” imbuh Hafiid.

Hafiid sekali lagi menegaskan sudah sewajarnya Menteri BUMN Erick Thohir untuk memanggil pimpinan PT Telkom untuk ikut bertanggungjawab terhadap kasus pembobolan data tersebut. Ia pun menyarankan agar Erick Thohir sudah saatnya untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam menunjuk pimpinan direksi maupun komisaris BUMN dengan melibatkan instansi pemerintah terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

“Pimpinan PT Telkom dan PT Telkomsel harus segara dipanggil untuk ikut bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam mengawasi kinerja pegawai. Jangan berhenti di level terendah saja, pimpinan pun harus bisa menjawab permasalahan ini,. Ini pelajaran pahit yang harus segera diantisipasi. Kita tidak pernah tahu sudah berapa banyak data sensitif yang bocor keluar, Direksi harus memperbaiki SOP di internal. Kalau tenaga outsourcing saja bisa bobol, tidak tertutup kemungkinan ada kolaborator di jenjang yang lebih tinggi,” tegasnya.

Ia melanjutkan, tentu saja Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri, BUMN tidak mungkin menyelami latar belakang seseorang, diluar track record profesionalnya. Menurutnya BUMN tidak mempunyai tools untuk melihat potensi ancaman.

“Perlu pelibatan lembaga lain yang memang tupoksinya dibidang ini. BIN, BNPT dan lembaga sejenis harusnya bisa membantu menghilangkan potensi ancaman dan sabotase yang dapat membahayakan sendi-sendi bernegara,” paparnya.

“Satu hal lagi, kita harus beri dukungan kepada Erick Thohir untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam penempatan posisi direksi maupun komisaris di BUMN dengan melibatkan BIN dan BNPT. Jangan sampai pejabat-pejabat di BUMN malah orang-orang yang berpotensi merongrong dan membahayakan negara. BIN juga harus lebih proaktif mengawal proses ini, jangan menunggu,” pungkas Hafiid menambahkan.

Selain itu, lanjut Hafiid, proses rekrutmen juga harus diperketat bukan hanya di BUMN saja. Namun juga di instansi pemerintah seperti kementerian. Hal ini diperlukan untuk menyaring dan mendapatkan aparatur yang mempunyai dedikasi tinggi dan loyal terhadap negara.

“Proses rekrutmen yang ketat juga harus diterapkan di kementerian maupun lembaga negara lainnya. Jangan sampai negara kecolongan dengan merekrut orang-orang yang malah menjelek-jelekan pemerintah atau ingin mengganggu ketertiban berbangsa dan bernegara dari dalam. Kita patut waspadai itu juga,” tandas Hafiid.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

13 Juli Tahun Ajaran Baru, Pemkot Bogor Belum Izinkan KBM Tatap Muka

Oleh

Fakta News
Kepala Disdik (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin

Bogor – Tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada, Senin, 13 Juli 2020. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) digelar secara tatap muka di sekolah sehubungan Kota Bogor belum memasuki wilayah zona hijau.

“Kota Bogor ini belum memasuki wilayah zona hijau. Maka, pembelajaran harus dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh (daring),” kata Kepala Disdik (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin, Sabtu (11/07/2020).

Sementara ini kata Fahrudin, siswa belajar di rumah, guru mengajar dari rumah atau guru mengajar dari sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, pembelajaran jarak jauh tentunya tidak mengutamakan pada pencapaian target secara keseluruhan yang ditetapkan dalam kurikulum, namun lebih mengutamakan pada pendidikan keterampilan hidup atau life skill pada pembentukan karakter, tanggung jawab, penambahan pengetahuan, pembentukan akhlak yang baik melalui pembiasaan baik yang dilakukan di rumah.

“Pendidikan atau proses pembelajaran jarak jauh itu harus dilakukan dengan menyenangkan, tidak membebani siswa dan orang tua,” kata Fahmi sapaan akrabnya.

Untuk itu, perlu ada kerja sama yang baik, sinergi antara sekolah guru, siswa dan orang tua sehingga hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran daring bisa diselesaikan atau didiskusikan secara bersama-sama.

“Selamat menyambut tahun ajaran baru 2020/2021. Mari kita wujudkan pembelajaran jarak jauh yang bermutu, efektif. Tetap jaga kesehatan, semoga Allah SWT melindungi kita semua,” harapnya.

Sekedar informasi, meskipun pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan tanggal 13 Juli 2020 masuk sekolah tahun ajaran baru.

Tidak semua sekolah dan daerah dibolehkan untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka. Kemendikbud menetapkan hanya daerah zona hijau boleh sekolah tatap muka.

Penetapan daftar zona hijau kabupaten dan kota oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

KSAD Andika Umumkan Jumlah Positif Covid-19 di Secapa AD Bandung Capai 1.280 Orang

Oleh

Fakta News
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Bandung – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa mengunjungi Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) untuk melihat kondisi kesehatan anggota yang terpapar COVID-19.

“Baru saja saya mengunjungi prajurit yang ada di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, saya ketemu mereka, saya lihat kegiatan mereka secara sepintas, kemudian saya titip pesan, titip pesan bukan nyenang-nyenangin, yang saya sampaikan sesuai fakta dan teori sesuai diyakini yang ada hubungan dengan COVID-19,” kata Andika di Kodam III Siliwangi, Sabtu (11/7/2020).

Andika berujar, kondisi kesehatan anggotanya saat ini dalam keadaan baik. Andika menjelaskan, total anggota, staf termasuk anggota keluarga staf di Secapa AD mencapai 1.280 orang. Sebelumnya Gugus Tugas mengungkapkan jumlah yang positif COVID-19 di Secapa AD 1.262. Dengan data baru yang diungkapkan KSAD, berarti ada penambahan 18 orang.

“Jumlah dari pasien yang positif COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat total 1.280, dari 1.280 itu 991 adalah perwira siswa, sedangkan sisanya ada 289 adalah staf atau anggota Perwira Angkatan Darat beserta keluarga nya,” ungkapnya.

Ada enam orang anggota keluarga staf yang terpapar COVID-19. “Terhitung ada enam anggota keluarga di antara 289,” tambahnya.

Andika menjelaskan kronologi terungkapnya 1.280 orang di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung positif COVID-19.

“Jadi tepatnya dua Minggu lalu laporan pertama dari Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat pada saya, Hari Sabtu juga, diawali dari ketidaksengajaan, ada dua prajurit perwira siswa yang berobat ke Rumah Sakit Dustira,” kata Andika.

Andika mengungkapkan, Rumah Sakit Dustira merupakan rumah sakit terbesar milik TNI AD yang ada di Jawa Barat tepatnya di Kota Cimahi.

“Satu (prajurit) keluhan karena bisul, demam karena ada infeksi. Satu lagi, masalah tulang belakang, selanjutnya mereka diswab dan positif,” ungkap Andika.

Hari itu juga, pihaknya langsung mengirimkan alat rapid test untuk mengetahui kondisi anggota lainnya.

“Sehingga, Hari itu juga saya bantu alat rapid test dari Jakarta sejumlah 1.250 karena jumlah siswa Secapa adalah 1.198, tapi ada pertimbangan ada pelatih maka akhirnya kita kirim 1.400 (alat rapid test),” ujarnya.

Usai dilakukan rapid test, ternyata ada 187 anggota yang reaktif. Dari sana, lalu dilakukan swab test.

“Dari rapid test itu, ternyata ada 187 yang reaktif,” ucapnya.

Karena ingin mengetahui kondisi anggotanya, swab test pun dilakukan.

“Dari situ kita ingin meyakinkan dan dilakukan swab test. Saya kirim VTM alat untuk swab, kemudian dilakukan swab dan dilakukan tes di laboratorium PCR, dari situlah kemudian sampai akhirnya ditemukan (siswa positif),” ujarnya.

Usai melakukan tinjauan di Secapa AD dan melakukan konferensi pers di Kodam III Siliwangi, Andika beserta jajarannya langsung menuju Pusdikpom Cimahi.

“Dari sini, saya akan menuju ke Pusat Pendidikan Polisi Militer Cimahi untuk melihat 101 prajurit kami yang juga positif COVID-19. 101 itu, 25 staf, sedangkan 79 adalah siswa,” pungkasnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya