Connect with us

Najib Razak Divonis Penjara 12 Tahun dan Wajib Bayar Denda Rp717 Miliar

Najib Razak Ditangkap
Mantan PM Malaysia Najib Razak (jas biru)

Jakarta – Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dinyatakan bersalah dalam sebuah persidangan Selasa, 28 Juli 2020 dan divonis penjara hingga 12 tahun penjara untuk dakwaan penyalah gunaan kekuasaan. Najib juga diwajibkan membayar uang denda 210 juta ringgit atau Rp 717 miliar.

Kasus hukum yang dialami Najib dipandang sebagai sebuah ujian bagi Malaysia yang ingin memerangi korupsi dan hal ini bisa memiliki implikasi yang besar pada politik. Hakim Pengadilan Tinggi, Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali menjatuhkan vonis lebih dari satu dekade kepada Najib, 67 tahun, untuk satu dakwaan terhadapnya dipersidangan pertama skandal multi-miliar-dolar dana negara di lembaga 1MDB, di mana kasus ini sudah merambat ke negara-negara teluk hingga ke Hollywood.

Dikutip dari reuters.com, Najib juga menerima vonis masing-masing 10 tahun untuk tiga dakwaan pelanggaran kepercayaan dan tiga dakwaan pencucian uang setelah secara ilegal menerima hampir US$ 10 juta dari SRC International, yakni anak perusahaan 1MDB.

“Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini, saya menemukan bahwa jaksa penuntut telah berhasil membuktikan kasus ini tanpa keraguan,” kata Mohamad Nazlan.

Hakim Mohamad Nazlan memerintahkan agar hukuman penjaran dijalankan, namun tim pengacara Najib segera mengajukan permohonan penundaan hukuman. Najib menyatakan diri tidak bersalah dan berniat mengajukan banding ke Pengadilan Federal Malaysia jika dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat pertama.

Dana sebesar US$ 10 juta atau sekitar Rp 145 miliar di SRC Internasional adalah sebagian kecil dana yang diduga sudah disalah-gunakan oleh Najib dari 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Lembaga 1MDB adalah badan investasi keuangan milik negara.

Jaksa penuntut menyebut ada lebih dari US$ 1 miliar dana dari 1MDB yang lari ke rekening pribadi Najib. Dia saat ini sudah menghadapi total 42 dakwaan kriminal.

Otoritas di Malaysia dan Amerika Serikat mengatakan total uang yang dicuri Najib dari 1MDB sekitar US$ 4,5 miliar atau Rp 65 triliun. Uang di 1MDB itu seharusnya digunakan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi Malaysia. Namun dana itu diantaranya dipakai untuk membeli benda seni, kapal pesiar dan mendanai pembuatan film ‘Wolf of Wall Street’.

Jaksa penuntut juga menyebut ada dana US$ 27 juta atau Rp 393 miliar yang digunakan untuk membeli kalung berlian dengan bandul warna merah jambu untuk Rosmah Mansor, istri Najib. Sebagian dari uang haram tersebut, digunakan untuk mendanai kampanye pemilu Najib.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Teladan Santri atas Jihad Tanah Air Jadi Semangat Membangun Indonesia

Oleh

Fakta News
Teladan Santri atas Jihad Tanah Air Jadi Semangat Membangun Indonesia
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan, Hari Santri Nasional yang diperingati pada setiap tanggal 22 Oktober adalah wujud penghormatan atas jasa para santri dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Puan berharap peringatan Hari Santri ini dijadikan momentum untuk terus menjaga persatuan dan menguatkan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini dan masa depan.

“Semoga keteladanan para santri dan jihad cinta Tanah Air menjadi semangat yang nyalakan cita-cita kita untuk terus gotong royong membangun Indonesia,” papar Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (22/10/2020).

Puan mengungkapkan, Hari Santri Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 didasari pada fatwa resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Resolusi Jihad merupakan fatwa yang dicetuskan KH. Hasyim Asy’ari bersama kiai-kiai lainnya untuk merespons pertanyaan Presiden Sukarno mengenai hukum membela Tanah Air.

“Semangat ini harus kita kuatkan kembali, yakni kebersamaan menghadapi pandemi Covid-19. Kami di DPR RI berharap para santri mau dan mampu berperan sebagai agen perubahan,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Puan mengharapkan, semua elemen masyarakat harus bergotong-royong untuk dapat menghadapi pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya adalah para santri yang menjadi elemen penting menjaga nilai-nilai gotong royong menghadapi persoalan tersebut. “Seluruh elemen masyarakat, termasuk para santri, menjadi faktor penting dalam mengendalikan kasus Covid-19,” ungkapnya.

Puan menyampaikan, DPR RI berkomitmen mendukung pesantren melalui fungsi dan tugasnya. Salah satu produk legislasi yang diharapkan dapat mendukung jalannya proses pendidikan di pesantren adalah Undang-Undang tentang Pesantren, untuk itu pemerintah didorong segera menerbitkan aturan turunan undang-undang tersebut.

“Dengan adanya aturan turunan UU Pesantren, DPR RI berharap pesantren dapat lebih berkembang lewat program afirmasi serta fasilitas seperti rumah susun (rusun) bagi pesantren, pusat kesehatan pesantren, pendidikan vokasi di pesantren, dan lainnya,” pungkas perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu. (eko/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Terbitkan SE Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang ditandatangani pada Hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada para kepala daerah gubernur, bupati/walikota. Beberapa butir yang termuat dalam surat edaran tersebut di antaranya imbauan kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan di libur panjang dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“Surat edaran ini tolong dapat diterima dan sekaligus diterjemahkan kembali, semua kembali kepada Local Wisdom, karakteristik wilayah masing-masing. Ini silakan mengambil dengan rapat Forkopimda mengambil keputusan,” kata Mendagri pada “Rapat Koordinasi Antisipasi Libur Panjang Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW” yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, (22/10/2020) di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.

Menurut Mendagri, pelaksanaan antisipasi kerawanan penularan Covid-19 selama libur panjang itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh kepala daerah dengan Forkopimda. Untuk itu, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kekompakan seluruh pihak tersebut. Apabila di daerahnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan, dapat dikatakan pengendaliannya tidak berjalan sukses.

“Prinsip satu saja ukurannya kalau nanti di media muncul kerumunan, yang tidak bisa menjaga jarak, teman-teman Forkopimda daerah itu dapat dikatakan gagal, tidak kompak, kira-kira begitu. Kekompakan rekan-rekan menjadi kunci,” ujar Mendagri menekankan.

Mendagri mengharapkan setelah rakor itu para kepala daerah bersama Forkopimda melakukan rapat untuk mengidentifikasi potensi kerawanan penularan di daerah masing-masing. Mendagri juga meminta kepala daerah mengaktifkan kembali mekanisme pertahanan pengendalian Covid-19 seperti pada saat lebaran Idul Fitri silam.

Misalnya melalui Kampung Tangguh, Desa Tangguh, RT Tangguh, RW Tangguh, dan lain-lain. Kepala daerah diminta pula berkoordinasi dengan seluruh pihak, seperti pengelola tempat wisata.

“Antisipasi, identifikasi dan lakukan koordinasi dengan semua stakeholder: hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain,” kata Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga meminta agar ikut diantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi selama masa liburan panjang, khususnya bencana hidrometeorologi. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem akan melanda Indonesia terutama wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagian wilayah timur Indonesia.

“Persiapkan diri, lingkungan dari potensi bencana hidromet. Berdasarkan prediksi BMKG, banjir longsor yang sudah terjadi di beberapa tempat,” imbuh Mendagri.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Siapkan Aturan Penyebaran Vaksin Agar Tepat Sasaran

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, yang juga adalah Menko Perekonomian, mengatakan pengadaan vaksin menjadi prioritas pemerintah. Alasannya, menurut Menko Airlangga, vaksin bisa menghentikan pandemi Covid-19 dan membantu kepercayaan publik untuk pemulihan ekonomi.

“Dua hal ini bisa diselesaikan dengan imunisasi,” ujar Menko Airlangga dalam talkshow “Keseimbangan Baru Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi” di Media Center Satgas Penangaan Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Kamis (22/10) siang.

Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan seluruh akses guna mempercepat pengadaan vaksin di tengah masyarakat. Salah satunya dengan mengeluakan peraturan presiden (Perpres) terkait pembelian vaksin dan sekarang disiapkan peraturan menteri kesehatan (Permenkes).

“Metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa mengakses pada kelompok prioritas untuk mendapatkannya di akhir tahun 2020 ini,” papar Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga menambahkan pemerintah menempuh dua jalur dalam pengadaan vaksin tersebut.

Pertama jalur mandiri melalui pengembangan Virus Merah Putih yang dalam pengembangannya siap masuk ke produksi pada akhir tahun 2021.

Yang kedua adalah jalur kerja sama internasional. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi kelas dunia seperti Sinovac, Sinopharm, Cansino, dan Astra Zeneca yang dikembangkan Oxford University, Inggris.

Sebagai contoh vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis yang diharapkan masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2020. Selain itu Sinovac juga akan mengirimkan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di akhir tahun. Bahan baku itu akan diproduksi di Bio Farma.

Terkait prioritas yang mendapatkan vaksin, berdasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemberian vaksin tahap pertama diberikan pada garda terdepan. Yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan – seperti dokter dan perawat – dan aparat penegak hukum sebagai penunjangnya.

“Pemerintah sedang menyiapkan road map dan master plan. Kami akan melaporkan ke Bapak Presiden yang nantinya akan memutuskan siapa yang didahulukan,” jelas Menko Airlangga.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan dari awal memang keberadaan laboratorium terbatas dengan petugas yang sedikit. Beberapa laboratorium masih menggunakan teknologi lama, bahkan laboratorium yang diprioritaskan itu untuk penyakit TBC. Namun sekarang ini, berkat kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 bersama lembaga lainnya, jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 terus berkembang.

“Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 sekarang sudah ada 374 laboratorium dan bakal ada penambahan tiga laboratorium lagi dalam waktu dekat ini. Secara umum jumlah laboratorium sudah memadai, Namun petugas laboratorium yang masih terbatas,” ungkap Doni.

Jenderal bintang tiga dari TNI AD ini menyebutkan semakin bertambahnya laboratorium ini membuat rata-rata harian pemeriksaan spesimen di atas 40 ribu per hari. Bahkan pernah mencapai 50 ribu per hari. Sementara untuk pemeriksaan rata-rata sudah 270 ribu spesimen, namun adakalnya satu orang itu lebih dari satu. Sehingga kemampuan rata-rata sekitar 33 ribu orang per hari.

“Artinya ini peningkatan luar biasa. Saat awal melakukan pemeriksaan hanya belasan persen dari ketetapan WHO. Sekarang sudah 82,51%, sebuah angka yang cukup membanggakan,” kata Doni yang baru saja mendapatkan gelar doktor kehormatan dari IPB University.

Baca Selengkapnya