Connect with us

Najib Razak Divonis Penjara 12 Tahun dan Wajib Bayar Denda Rp717 Miliar

Najib Razak Ditangkap
Mantan PM Malaysia Najib Razak (jas biru)

Jakarta – Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dinyatakan bersalah dalam sebuah persidangan Selasa, 28 Juli 2020 dan divonis penjara hingga 12 tahun penjara untuk dakwaan penyalah gunaan kekuasaan. Najib juga diwajibkan membayar uang denda 210 juta ringgit atau Rp 717 miliar.

Kasus hukum yang dialami Najib dipandang sebagai sebuah ujian bagi Malaysia yang ingin memerangi korupsi dan hal ini bisa memiliki implikasi yang besar pada politik. Hakim Pengadilan Tinggi, Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali menjatuhkan vonis lebih dari satu dekade kepada Najib, 67 tahun, untuk satu dakwaan terhadapnya dipersidangan pertama skandal multi-miliar-dolar dana negara di lembaga 1MDB, di mana kasus ini sudah merambat ke negara-negara teluk hingga ke Hollywood.

Dikutip dari reuters.com, Najib juga menerima vonis masing-masing 10 tahun untuk tiga dakwaan pelanggaran kepercayaan dan tiga dakwaan pencucian uang setelah secara ilegal menerima hampir US$ 10 juta dari SRC International, yakni anak perusahaan 1MDB.

“Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini, saya menemukan bahwa jaksa penuntut telah berhasil membuktikan kasus ini tanpa keraguan,” kata Mohamad Nazlan.

Hakim Mohamad Nazlan memerintahkan agar hukuman penjaran dijalankan, namun tim pengacara Najib segera mengajukan permohonan penundaan hukuman. Najib menyatakan diri tidak bersalah dan berniat mengajukan banding ke Pengadilan Federal Malaysia jika dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat pertama.

Dana sebesar US$ 10 juta atau sekitar Rp 145 miliar di SRC Internasional adalah sebagian kecil dana yang diduga sudah disalah-gunakan oleh Najib dari 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Lembaga 1MDB adalah badan investasi keuangan milik negara.

Jaksa penuntut menyebut ada lebih dari US$ 1 miliar dana dari 1MDB yang lari ke rekening pribadi Najib. Dia saat ini sudah menghadapi total 42 dakwaan kriminal.

Otoritas di Malaysia dan Amerika Serikat mengatakan total uang yang dicuri Najib dari 1MDB sekitar US$ 4,5 miliar atau Rp 65 triliun. Uang di 1MDB itu seharusnya digunakan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi Malaysia. Namun dana itu diantaranya dipakai untuk membeli benda seni, kapal pesiar dan mendanai pembuatan film ‘Wolf of Wall Street’.

Jaksa penuntut juga menyebut ada dana US$ 27 juta atau Rp 393 miliar yang digunakan untuk membeli kalung berlian dengan bandul warna merah jambu untuk Rosmah Mansor, istri Najib. Sebagian dari uang haram tersebut, digunakan untuk mendanai kampanye pemilu Najib.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

ALIANSI GERAK TUTUP TPL : “TUTUP PT. TOBA PULP LESTARI (PT. TPL) DAN BERIKAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, SERTA PENGHORMATAN KEPADA MASYARAKAT ADAT SERTA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA!”

Oleh

Fakta News

Jakarta – Aliansi Gerak Tutup TPL bersama beberapa perwakilan dari komunitas Masyarakat Adat dari sekitaran Danau Toba gelar aksi di depan kantor PT. TPL, Gedung Uniplaza, Jl. Letjend. Haryono MT No.A-1. Aksi ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi untuk penutupan PT TPL.

Pimpinan aksi Brema Sitepu, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, menyatakan beberapa hal dibawah ini sehubungan dengan aksi mereka tersebut.

Menelisik polemik PT. TPL (Toba Pulp Lestari), sejak awal kehadirannya perusahaan yang dahulu bernama PT. Inti Indorayon Utama tersebut menimbulkan beragam kontroversi, utamanya persoalan bagi Rakyat dan Lingkungan Hidup, hingga mendapat banyak penolakan dari warga.

Selama 30 tahun lebih PT. Toba Pulp Lestari diduga menyebabkan berbagai persoalan bagi masyarakat di Kawasan Danau Toba. Diketahui bahwa PT. TPL sampai saat ini memiliki konsesi seluas 167.192 Hektar dan tersebar di 12 Kabupaten, Simalungun, Asahan, Toba, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, Humbang Hasundutan, kota Padang Sidempuan.

Melalui izin konsesi 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 jo SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 Tanggal 28 Juli 2020 dengan status permodalan PMA & Perusahaan Terbuka B-139/Pres/5/1990 Tanggal 11 Mei 1990 (Surat Pemberitahuan Tentang Keputusan Presiden RI No. 07/V/1990 dan Izin Usaha Industri SK Nomor 627/T/INDUSTRI/1995.

Diketahui bahwa aktifitas PT. TPL berkontribusi terhadap deforestasi skala besar di Bentang Alam Tele. Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menemukan bahwa setidaknya 22.000 Ha kawasan hutan di Bentang Alam Tele sudah dihancurkan oleh PT. TPL dan kemudian ditanami dengan eukaliptus dengan sistem Perkebunan Monokultur.

Dari total 22.000 Ha hutan yang terdampak, 4000 ha diantaranya berada di dalam kawasan Hutan Lindung. Dugaan tindakan perusakan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh PT. TPL di Bentang Alam Tele menunjukkan bahwa PT. TPL telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan besarnya potensi bencana ekologis serta kerusakan lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mayoritas DPW Seknas Jokowi Tolak Plt Ketum dan Munassus

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang dilakukan oleh oknum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi dan segelintir Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dinilai ilegal karena tidak memiliki legal standing.

Beberapa waktu lalu telah diadakan pertemuan di Jalan Dharmawangsa yang dipimpin Ketua Dewan Penasihat Sidarto Danusubroto, dan diikuti unsur Badan Pendiri dan unsur DPN yang diwakili Rambun Cahyo, Wakil Ketua Umum, Alm. Dedi Mawardi (mantan Sekjen), Ismarilda, Helmi Fauzi, Don K. Marut, Tumpak Sitorus dan 6 perwakilan dari DPW DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, dan Lampung. Hasilnya, kesepakatan bersama untuk segera mengadakan Munas dengan opsi Munaslub atau Kongres Seknas Jokowi. Dan itu diserahkan kepada caretaker.

Namun, sepeninggalan Dedi Mawardi (Sekjend), dinilai secara sepihak oknum di DPN Sereida Tambunan mengeluarkan surat yang mengangkat dirinya sendiri sebagai pelaksana tugas ketua umum. Padahal, sesuai Anggaran Dasar Perubahan di tahun 2017 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, di mana pada Pasal 22 tertulis periode kepengurusan DPN berakhir pada Desember 2020. Itu artinya, DPN Seknas Jokowi sudah demisioner.

“Kami tegak lurus dan taat pada hasil Kesepakatan Dharmawangsa yang telah menugaskan caretaker pimpinan Helmi Fauzi untuk menyelenggarakan Munaslub atau Kongres Seknas Jokowi di 2021 ini,” kata Ketua DPW DKI Jakarta dalam siaran pers bersama yang diterima innews, Selasa (27/7/2021).

Ditegaskannya, pihak DPW DKI menolak seluruh intrik, kegiatan atau pribadi/pihak-pihak yang mengaku DPN Seknas Jokowi.

“Seharusnya semua pihak menghormati Konsensus Dharmawangsa yang telah disetujui bersama. Namun ternyata ada pihak-pihak yang melangkahi hasil kesepakatan dengan mengadakan pengangkatan sendiri sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dan mengadakan Munassus,” jelas Bambang Wahyono, Pengurus DPW Jawa Tengah.

Hal senada dikatakan Joutje Wakil Ketua DPW Sulawesi Utara. Menurutnya, penetapan Plt Ketum dan Munassus yang dibuat oleh sekelompok orang itu akal-akalan, tidak berdasar, dan legal standing-nya tidak jelas.

Penolakan terhadap Plt Ketum dan Munassus serta dukungan pada caretaker juga ditegaskan oleh 16 DPW Seknas Jokowi lainnya dari Provinsi Banten, Jogjakarta, Jawa Timur, NTB, Sulsel, Kalimantan Utara, Kaltim, Kalbar, Aceh, Kepri, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Lampung.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Apresiasi Dua Anak Bangsa yang Terlibat Pembuatan Vaksin Aztrazeneca

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan rasa bangga dan apresiasi, kepada dua anak bangsa yang terlibat aktif dalam pembuatan vaksin Astrazeneca.

Keduanya adalah Carina Citra Dewi (Postdoctoral Research Scientist, Jenner Institute University of Oxford), dan Indra Rudiansyah (PhD Candidate, Jenner Institute University Oxford).

“Anda membikin kita bahagia dan bangga,” ujar Ganjar Pranowo saat bertemu dengan keduanya, dalam live instagram bersama Desra Percaya (Ambassador of The Republik of Indonesia to the UK, Irland, and the IMO), Minggu (25/7/2021) malam. Dilansir dari jatengprov.go.id

Dalam dialog tersebut, kedua narasumber lebih banyak menerangkan pentingnya vaksin Covid-19 untuk menghentikan pandemi.

Selain itu, vaksin disebutnya sangat efektif untuk mencegah penularan virus dengan risiko tinggi.

“Saya mau tanya, kalau untuk herd immunity butuh berapa persen sih yang harus divaksin dari jumlah populasi. Dan, bagaimana dengan adanya opini kalau Astrazenece banyak yang mengalami KIPI,” tanya Ganjar kepada kedua narasumber.

Carina Citra Dewi menjawab, semua obat memiliki efek samping bagi penggunanya. Namun, penggunaan vaksin lebih efektif untuk menanggulangi penularan Covid-19 agar tidak berisiko tinggi.

“Sudah ada 700 juta vaksin Astrazeneca yang digunakan di banyak negara. Mereka bilang aman dan efektif. Kalau adanya laporan KIPI, semua obat ada efek sampingnya. Jadi, pemakaiannya memang harus dikonsultasikan ke dokter,” jelasnya.

Menurut Carina, pemberian vaksin merupakan bentuk pencegahan, bukan pengobatan.

Jadi, dia berharap kepada masyarakat untuk mengambil kesempatan suntik vaksin segera mungkin.

“Kalau ada akses vaksin harus digunakan. Risiko kena Covid-19 lebih tinggi kalau tidak vaksin, dan risiko kematian lebih besar dari rasa ketakutan,” terangnya.

Sementara, Indra Rudiansyah mengatakan, ada banyak jenis vaksin Covid-19 dengan penggunaan teknologi yang beragam.

Namun, vaksin berfungsi melatih imunitas dalam tubuh untuk merespon saat ada virus yang datang.

“Ada banyak jenis vaksin yang dibuat menggunakan teknologi masing-masing. Tapi vaksin itu berfungsi agar imun tubuh bisa merespon saat ada virus yang asli datang,” jelasnya.

Untuk vaksin Astrazeneca, papar Indra, sudah dilakukan uji klinis aman digunakan untuk usia 18 tahun sampai tak terbatas.

“Namun, di masing-masing negara punya kebijakan sendiri-sendiri. Tapi dari hasil uji klinis kita aman dan efektif dipakai untuk usia 18 tahun sampai tak terbatas,” katanya.

Ditambahkan, herd immunity dapat terjadi melalui dua jalan, yakni vaksinasi dan natural infeksi.

“Kalau vaksin efek samping ringan, tapi kalau natural infeksi bisa berisiko tinggi,  bahkan sampai kematian,” ungkap Indra.

Untuk herd immunity vaksin, menurutnya, bisa bekerja maksimal kalau jumlah populasi sebagian besar sudah divaksin.

“Kalau hitungan persen saya bukan ahlinya. Tapi bisa bekerja maksimal herd immunity vaksin kalau sebagain besar populasi sudah divaksin,” tandasnya.

Dialog tersebut menjadi gayeng saat Duta Besar, Desra Percaya menutupnya dengan bermain saxophone lagu “Ibu Pertiwi”.

Baca Selengkapnya