Menteri PPN: Bappenas Bantu Hitung Tingkat Penularan Awal dan Angka Reproduksi
Pada kesempatan itu, Menteri PPN juga sampaikan bahwa yang dihitung oleh Bappenas adalah atas suggestion dari WHO. Bersama WHO dan ahli epidemiologi, lanjut Kepala Bappenas, telah dilakukan juga konferensi pers atas arahan Presiden untuk menyampaikan keadaan di Indonesia dan bagaimana menggunakan suggestion WHO itu berdasarkan 3 kriteria.
“Yaitu kriteria epidemologi yang juga kita sama-sama tahu, mengenai sistem kesehatan, dan yang ketiga surveilans. Tetapi, Bapak Presiden berulang kali mengingatkan untuk tes, tes, tes, tes, dan tes,” ujarnya.
Jadi beberapa kali, menurut Kepala Bappenas, Presiden mengingatkan tes dan juga diskusi dengan WHO itu terkait dengan jumlah tes, yang berdasarkan data, Selasa (26/5) kemarin, hari ini ada 264.098 tes dan ada 23.165 kasus.
“Yang saya ingin sampaikan adalah mengenai jumlah tes per 1 juta penduduk. Per 1 juta penduduk kita telah naik dari tanggal 19 Mei yang pada 743 per 1 juta penduduk, sekarang menjadi 967 per 1 juta penduduk,” katanya.
Itu belum cukup, menurut Kepala Bappenas, karena persyaratan yang diminta oleh WHO itu adalah 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Kalau misalnya Jakarta ada 10 juta penduduk, lanjut Suharso, maka Jakarta itu harus punya hasil tes 10.000 per minggu.
“Karena ini sudah berjalan kira-kira 12 minggu terhitung tanggal 2 Maret, maka di Jakarta harusnya yang dites sudah 120.000. Realitanya Jakarta sudah dites di atas 120.000, kira-kira sekitar 132.000,” ungkap Kepala Bappenas seraya menambahkan itu dengan kapasitas 3.100 per hari uji tes di Jakarta.
Jika dilihat, Kepala Bappenas sampaikan sisanya 140-an ribu itu tesnya di luar Jakarta dan inilah yang ingin dikejar supaya jumlah tesnya memenuhi syarat. Satu contoh saja, Kepala Bappenas sampaikan Brasil sampai hari ini masih mencapai sekitar 30% dari total yang memang harus dites, dalam pengertian untuk mencapai jumlah yang diharapkan oleh WHO.
“Jadi WHO misalnya mengatakan dengan penduduk 212 juta, Brasil pada minggu ke-12 itu harusnya sudah 2.552.000 yang dites, tetapi hari ini baru 817 (ribu), jadi baru sampai 30%,” ujarnya.
Rusia itu, tambah Kepala Bappenas, misalnya Brasil telah melakukan tes 9,1 juta dan yang disyaratkan pada saat sekarang itu 1,7 juta, artinya sudah jauh di atas itu.
“India misalnya yang dites itu sudah 3.126.000 sementara harusnya hari ini mereka sudah mencapai 16 juta, artinya baru 20%. Dan kemudian dengan negara-negara lain itu bisa dihitung,” imbuh Kepala Bappenas.
Jadi sekali lagi, menurut Suharso, surveillance itu menjadi penting karena itu Bappenas men-suggest, demikian juga suggestion dari WHO, agar PDP dan ODP untuk dites lebih awal sehingga Pemerintah benar-benar tahu.
“Dan PDP dan ODP-lah sumber untuk kita lakukan tracing dengan cepat. Jadi kalau PDP dan ODP dites dengan demikian mereka statusnya sudah tidak lagi PDP atau ODP,” terang Kepala Bappenas.
Paling tidak, menurut Kepala Bappenas, untuk PDP yang dianjurkan adalah dites minimal 2 kali, sekali di tes misalnya negatif kemudian setelah itu 14 hari di tes lagi supaya confirm sakitnya apa dan sesuai suggestion WHO ODP itu minimal dites sekali.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
