Connect with us

Menkeu: Reformasi Perpajakan Upaya Kemudahan Berusaha di Indonesia

Paparan Menkeu Sri Mulyani dalam seminar “Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan”, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (19/11).

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai perlu dilakukan redesigning dan reformasi pada peraturan perundangan di bidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP). Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

“Sekarang adalah tren digitalisasi, kita perlu untuk meyakinkan bahwa kita bisa mengoleksi pajak di era digital. Kita juga perlu untuk meyakinkan bahwa kita bisa menjaga hak perpajakan Indonesia dan tidak terjadi erosi perpajakan kita karena orang bisa melakukan tax avoidance dan tax allowance, di sisi lain kita juga perlu untuk membuat daya tahan Indonesia di bidang perpajakan yang kompetitif. Inilah yang coba untuk kita masukkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di bidang perpajakan,” tegas Menkeu.

Beberapa latar belakang dalam klaster kemudahan berusaha yang di dalamnya menyangkut bidang perpajakan adalah upaya untuk memperkuat perekonomian Indonesia dan mendorong investasi di tengah perlambatan ekonomi dunia agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.

“Maka, diperlukan berbagai perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk tiga undang-undang perpajakan yaitu UU PPh, UU PPN, dan UU KUP dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini juga perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim usaha,” ujar Menkeu.

Pada UU PPh dilakukan perubahan di mana subjek pajak orang pribadi makin diperjelas. Ini semua menurut Menkeu untuk memberikan klarifikasi dan kepastian status dari subjek pajak tersebut.

“Apabila mereka tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka mereka menjadi wajib pajak atau subjek pajak dalam negeri. Apabila warga negara Indonesia berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari mereka bisa menjadi subjek pajak di luar negeri dengan syarat-syarat yang tertentu,” ujar Menkeu.

Perubahan juga dilakukan pada pengenaan PPh untuk warga negara asing yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu, hanya atas penghasilannya di Indonesia saja.

“Kita membutuhkan pertukaran teknologi, knowledge yang makin tinggi, dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan ini muncul apabila ada interaksi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di bidang yang memang mereka kuasai pada teknologi dan pengetahuan. Untuk bisa menarik mereka ke dalam negeri, maka dibutuhkan kepastian pajak bagi mereka,” sebut Menkeu.

Perubahan pada UU PPh juga ada pada penghapusan PPh atas deviden dari dalam negeri. Deviden dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia.

“Penghasilan dari luar negeri selain BUT juga akan diberikan insentif apabila mereka diinvestasikan di Indonesia,” ujar Menkeu.

Di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja ini, imbuhnya, juga dimasukkan berbagai non objek PPh yang bagi laba atau sisa hasil usaha dari koperasi. Hal ini untuk mendorong agar masyarakat berlomba untuk membuat koperasi dan jumlah dari keanggotaan diperkecil sehingga bisa menciptakan koperasi yang makin produktif.

“Non objek PPh juga dikenakan untuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk PPh pasal 26 mengenai tarif atas bunga juga dilakukan penyesuaian, dan penyertaan modal yang dalam bentuknya aset (inbreng) tidak terutang PPN,” imbuhnya.

Selanjutnya pada UU PPN, Menkeu juga mengatakan bahwa dilakukan beberapa perubahan. Masyarakat terutama usaha kecil menengah yang selama ini sering melakukan konsinyasi dalam usahanya, kini konsinyasi bukan merupakan kategori penyerahan barang kena pajak.

“Ada relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak, pencantuman NIK pembeli dibolehkan yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak, dan adanya pengaturan mengenai faktur pajak untuk PKP ((Pengusaha Kena Pajak) pedagang eceran,” ujarnya.

Menkeu melanjutkan bahwa di bidang KUP, sanksi administrasi pengungkapan sendiri dan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak juga telah diatur. Pemerintah juga melakukan pengaturan ulang mengenai sanksi administrasi pajak dan imbal bunga yang dilihat agar lebih adil, sehingga bisa menimbulkan sikap dari pengusaha yang lebih kooperatif dan produktif. Pemerintah mencoba merasionalkan ini untuk mendorong sikap yang lebih positif dan kooperatif, tapi tetap akan melakukan enforcement apabila ada wajib pajak yang tidak patuh.

“Kepastian mengenai perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi dunia usaha dan kami mencoba untuk betul-betul menciptakan kepastian sehingga kita betul-betul menciptakan playing field yang makin pasti dan makin baik. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa omnibus law di bidang cipta kerja adalah upaya yang nyata bagi Indonesia untuk melakukan langkah fundamental secara struktural agar Indonesia bisa benar-benar maju menjadi negara yang makin sejahtera dengan income per kapita makin tinggi dan tentu makin adil,” tutup Menkeu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Umumkan Tarif Listrik Januari-Maret 2021 Tidak Naik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik Januari-Maret 2021 untuk 13 pelanggan nonsubsidi per 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021 tidak mengalami perubahan besaran tarif tenaga listrik atau tetap.

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, besaran tarifnya tetap.

“Meskipun terdapat perubahan parameter ekonomi makro 3 bulan terakhir, pemerintah menetapkan tidak ada perubahan tarif listrik, baik bagi pelanggan listrik subsidi maupun pelanggan nonsubsidi,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi melalui siaran pers, Jumat 4 Desember 2020.

Sebanyak 25 golongan pelanggan ini tetap diberi subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukkan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial.

Pemerintah juga memberi perlindungan sosial atas dampak Covid-19 melalui pemberian diskon tarif tenaga listrik untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, serta pelanggan bisnis kecil 450 VA dan industri kecil 450 VA.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi, yang dihitung secara 3 bulanan (untuk periode triwulan I menggunakan realisasi Agustus—Oktober 2020), maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik.

Sepanjang Agustus-Oktober 2020 terdapat perubahan parameter ekonomi makro rata-rata per 3 bulan dengan realisasi kurs sebesar Rp14.773,87 per dollar AS, ICP sebesar US$39,04 per barrel, tingkat inflasi sebesar -0,01 persen, dan Harga Patokan Batubara (HPB) sebesar Rp651,72 per kg.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Minta TNI-Polri Kerja Sama dan Sinergi Sukseskan Pilkada Serentak 2020

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Manado – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta aparat keamanan, TNI-Polri bekerja sama dan bersinergi guna menyukseskan perhelatan demokrasi di 270 daerah. Hal itu dikatakannya saat menjadi Inspektur di Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (04/12/20).

“Rekan-rekan yang BKO (Bawah Kendali Operasi) dari Polda ke daerah-daerah, baik rekan-rekan dari jajaran TNI maupun jajaran Polri, yang utama saya minta bisa bekerja sama, itu dulu, bisa bekerja sama baik TNI dan Polri sebagai satu tim,” kata Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga meminta TNI-Polri sebagai tiang utama pengamanan Pilkada untuk menjaga kekompakan, serta menjaga fisik dan mental untuk mengawal proses demokrasi yang panjang.

“Karena TNI dan Polri lah tiang utama, kalau kita berbicara mengenai masalah pengamanan. Kemudian antar tiap-tiap orang, tiap-tiap regu yang ditunjuk di titik-titik tertentu juga harus kompak, kemudian siapkan mental dan fisik karena ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan kesiapan, setelah itu bekerja sama dengan kewilayahan yang di back up, koordinasi antar pimpinan, koordinasi juga di tingkat bawah, karena sekali lagi perlu adanya teamwork, kerjasama, sinergi,” tuturnya.

Sinergi juga perlu dibangun dengan jajaran penyelenggara Pemilu, serta aparat pengaman lainnya untuk mengamankan setiap tahapan pilkada, utamanya untuk menghindari konflik pada saat pemungutan suara.

“Selain itu juga perlu membangun hubungan dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu, unsur pengaman lainnya yaitu Linmas dan Satpol PP, karena nanti yang masuk di TPS yang diperbolehkan secara hukum hanya Linmas, TNI dan Polri ada di luar garis TPS. Amankan betul agar satu tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, kemudian money politic, serangan fajar, apalagi konflik,” terangnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menekankan pentingnya membangun hubungan dan komunikasi dengan semua pihak. Sinergi dan kerja sama yang baik menjadi salah satu elemen penting kesuksesan penyelenggaraan Pilkada.

“Oleh karena itu deteksi intelijen rekan-rekan, bangun hubungan dengan semua pihak menjadi sangat penting, mendengar suara sedikit yang akan panas segera selesaikan, lebih baik mencegah sedini mungkin dibanding masyarakat sudah berkumpul setelah itu terjadi aksi massal, akan lebih sulit mengatasi, kemudian jaga juga hubungan baik dengan tokoh masyarakat, jangan bersikap arogan,” pesan Mendagri Tito.

Baca Selengkapnya

BERITA

Sepanjang 2020, Polri Sudah Tangkap 32 Orang Kelompok MIT

Oleh

Fakta News
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Tim Densus 88 Antiteror Polri sudah menangkap sebanyak 32 orang terduga teroris yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Penangkapan puluhan anggota MIT tersebut dilakukan sepanjang tahun 2020.

“Sepanjang 2020 sebanyak 32 terduga teroris kelompok MIT yang diamankan tim Densus 88,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Desember 2020.

Argo menjelaskan, 32 terduga teroris yang ditangkap ini berperan dalam mendukung dana maupun orang-orang yang akan masuk ke wilayah Poso, Sulawesi Tengah.

“Ini yang terkait dengan simpatisan di luar Sulawesi Tengah seperti di Jakarta, Sumatera dan tempat lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Argo menerangkan bahwa kelompok MIT juga mendapatkan bantuan dari jaringan teroris yang berada di Filipina Selatan.

Diketahui, saat ini aparat gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Tinombala masih memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kelompok MIT kembali berulah usai diduga menjadi pelaku pembunuhan empat warga yang merupakan satu keluarga di Desa Lembontonga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Kapolri Jenderal Idham Azis pun memerintahkan anak buahnya terus memburu kelompok Ali Kalora cs tersebut. Bahkan, jenderal bintang empat tersebut menegaskan agar anak buahnya tak segan menembak mati jika ada perlawanan dari kelompok tersebut.

Baca Selengkapnya