Connect with us

Mengapa PAN Pilih Walkout dari Rapat RUU Pemilu

Anggota Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf (kedua kanan), Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto (ketiga kanan), Wakil Ketua F-Demokrat Benny K Harman (keempat kanan) dan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani (kanan) berjabat tangan dengan lima pimpinan DPR untuk meninggalkan ruang sidang (walk out) sebelum pengambilan keputusan pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. Istimewa

Jakarta – “Penggunaan threshold itu menjadi sesuatu yang tidak relevan dan melanggar konstitusi,” demikian pernyataan Ketua Fraksi Partai Amanan Nasional DPR RI Mulfachri Harahap saat mengantar partainya melakukan walkout dalam rapat pembahasan RUU Pemilu, Kamis (20/7). Dengan demikian, PAN menjadi satu-satunya partai koalisi pemerintah yang menentang opsi Paket A.

Mulfachri berpendapat pihaknya sudah berusaha mencari jalan tengah untuk musyawarah mufakat. Presidential threshold (PT) di angka 10-15 persen dan sistem konversi suara quote share menjadi salah satu opsional yang ditawarkan. Namun opsi ini tidak sependapat dengan partai pendukung pemerintah lainnya termasuk PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, ataupun PPP.

Baca: UU Pemilu: Kemenangan Presidential Threshold 20 Persen

Menurutnya, keenam partai tidak memberi cukup ruang bagi keempat partai yang tersisa untuk mencapai kesepakatan musyawarah untuk mufakat. Hal ini lantas mendasari pihaknya untuk ikut walkout. Namun Mulfachri mengaku tetap mengakui hasil pengesahan RUU Pemilu yang diputuskan dalam lanjutan rapat paripurna yang berjalan alot tersebut. Ia pun memastikan tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini sebuah pilihan yang tidak bisa dihindari, kita harus menerimanya,” lanjutnya mengomentari rapat paripurna DPR RI ke-32 itu.

W. Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

OneWeb Akan Luncurkan Satelit Generasi Kedua dengan Peluncur dari Relativity Space

Oleh

Fakta News

Jakarta – OneWeb pesaing Starlink dalam bisnis Internet mengunakan Satelit Orbit Rendah atau LEO (Low Earth Orbit), berencana untuk meluncurkan lebih banyak lagi satelit generasi kedua ke ruang angkasa dengan peluncur atau roket yang disiapkan oleh Relativity Space, peluncuran tersebut direncanakan paling cepat pada awal 2025 seperti dikutip dari Spacenews.

Roket Relativity Space yang diberi nama Terran R adalah roket yang dapat digunakan kembali (reusable) sama seperti roket Falcon 9 yang dimiliki oleh SpaceX perusahaan pemilik layanan Starlink.

Satelit LEO sendiri adalah Satelit dengan ketinggian 500-1.400 km yang mampu memberikan layanan dengan latensi rendah, throughput tinggi dan didukung oleh perangkat stasiun bumi yang mudah diinstalasi dan portable. Saat ini OneWeb, perusahaan yang berkantor pusat di London ini telah mempunyai 648 satelit di angkasa.

Awalnya Satelit generasi pertama OneWeb diluncurkan dengan roket Soyuz milik Rusia namun dengan adanya kejadian perang antara Rusia dan Ukrania, OneWeb menghentikan kerjasama dengan Soyuz tersebut. OneWeb berencana mengalihkan peluncuran yang direncanakan akhir tahun ini dengan Falcon 9 dari SpaceX atau dengan Geoynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mark 3 milik India.

Secara layanan OneWeb telah melakukan uji coba dibeberapa mode yaitu sebagai cellular backhaul untuk 5G, bekerjasama dengan European Space Agency (ESA) dan penyediaan in flight connectivity di pesawat Boeing 777 dan tentu saja layanan internet untuk rumah, semua uji coba tersebut dilakukan pada Juni tahun ini. Namun untuk komersialisasi layanan tersebut masih menunggu izin dari pihak terkait.

Di Indonesia Oneweb akan bekerjasama dengan salah satu perusahaan nasional yakni PT Dwi Tunggal Putra (DTP) yang akan membangun gateway di Serang Banten, diketahui bahwa proses pembangunan saat ini sudah mencapai 50%. Disamping itu DTP juga sedang memproses pengajuan hak labuh (landing right) kepada Kominfo agar Oneweb dapat beroperasi di Indonesia.

Beroperasinya Oneweb di Indonesia akan memperbanyak alternatif penyediaan akses internet yang handal dan terjangkau yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Mensos Ad Interim, Muhadjir Effendy Langsung Cabut Izin ACT Kumpulkan Dana

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi Menteri Sosial Ad Interim karena Tri Rismaharini atau Risma sedang melaksanakan ibadah haji.

Baru menjabat Mensos Ad Interim, Muhadjir langsung mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan izin itu diteken Muhadjir pada Selasa (5/7).

Muhadjir mengatakan salah satu alasan pencabutan izin PUB itu lantaran adanya indikasi pelanggaran pemotongan dana sumbangan. Pencabutan izin itu juga termaktub dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Effendi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Juli 2022.

Aturan soal pengumpulan sumbangan juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi. Dalam pasal itu disebutkan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Sedangkan, Presiden ACT Ibnu Khajar dalam pengakuannya menerangkan mengambil donasi rata-rata 13,7 persen dari hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat. Kemensos menilai angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%.

Kemensos juga menyebut PUB Bencana seluruhnya disalurkan ke masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana terkumpul. Pemerintah, lanjut Muhadjir, akan menyisir perizinan lembaga pengumpul donasi lain buntuk indikasi penyimpangan dana ACT.

“Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap ijin-ijin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali,” kata Muhadjir. []

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Bertolak ke Nias, Presiden Jokowi akan Tinjau Sejumlah Infrastruktur dan Bagikan Bansos

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi bertolak menuju Kota Gunungsitoli, Rabu (06/07/2022). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Jakarta – Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatra Utara, Rabu (06/07/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Kota Gunungsitoli. Pesawat ATR-Pelita Air yang membawa Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo, Kota Medan sekitar pukul 07.20 WIB.

Setibanya di Bandar Udara (Bandara) Binaka, Presiden Jokowi beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Nias Utara untuk membagikan bantuan sosial (bansos) kepada para penerima di Pasar Alasa dan kemudian meninjau lokasi proyek peningkatan struktur jalan.

Setelah itu, Presiden bersama rombongan terbatas akan menuju helipad Lapangan Alasa untuk selanjutnya bertolak ke Kabupaten Nias Barat dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dan tiba di helipad Lapangan Sepak Bola Sirombu.

Presiden diagendakan untuk meninjau infrastruktur jalan nasional dan jembatan serta menyerahkan sejumlah bantuan sosial di Pasar Mandrehe. Bansos yang diserahkan yaitu Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan pedagang.

Pada sore harinya, dari Kabupaten Nias Barat Presiden Jokowi dan rombongan akan kembali ke Bandara Binaka menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dan selanjutnya bertolak menuju Kota Medan.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kota Gunungsitoli antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Selain itu, turut serta juga Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.

Baca Selengkapnya