Mengapa Gempa Sering Terjadi
Gorontalo – Dalam dua hari berturut-turut, dua daerah di Indonesia, yakni Padangsidempuan, Sumatera Utara (Sumut) dan Gorontalo, Sulawesi Utara (Sulut), dilanda bencana gempa bumi. Dua gempa yang masing-masing berkekuatan 5,0 magnitudo dan 6,0 magnitudo tersebut cukup membuat warga panik. Namun Pemerintah telah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena gempa masih dalam batas wajar dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Meski demikian, gempa yang melanda Provinsi Gorontalo sekitar pukul 19.12 tersebut sempat membuat warga berhamburan keluar rumah. Pasalnya gempa tersebut cukup terasa di Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, serta Kota Gorontalo dalam rentang 3-7 detik.
“Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7). Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ia menyebut pusat gempa menengah itu terletak di laut yakni di Teluk Tomini pada kedalaman 100 kilometer. Namun ia memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
“Gempa ini kemungkinan disebabkan oleh sesar aktif Gorontalo, khususnya segmen sesar Gorontalo yang terdapat di laut. Sesar Gorontalo merupakan struktur sesar yang berarah tenggara-barat laut yang melintasi Kota Gorontalo dan memotong lengan utara Sulawesi, hingga menghubungkan laut Sulawesi dan perairan Teluk Tomini,” terangnya.
Sehari sebelumnya, gempa serupa juga melanda Padangsidempuan sekitar pukul 08.25 kemarin. Gempa tersebut terbilang cukup kuat dan menimbulkan dampak kerusakan. Setelah mengguncang selama 20 detik—yang getarannya bahkan terasa di Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, hingga Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau itu, sekurangnya 60 rumah mengalami kerusakan.
“Atap rumah bergetar cukup keras. Perabotan rumah berbunyi dan bergoyang. Namun belum ada laporan kerusakan dan korban jiwa,” jelas Sutopo, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7). Pusat gempa sendiri berada di 9 km barat daya Padangsidempuan atau 25 km Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.
Berbeda dengan di Gorontalo, Badan Geologi USA pun melaporkan gempa berkekuatan 5 magnitudo itu berpusat di darat. Namun sumbernya juga berasal dari sesar. “Wilayah yang merasakan kuatnya getaran gempa ada di kabupaten Padang Lawas, kabupaten Padang Lawas Utara, kabupaten Tapanuli Selatan, dan kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau. Posko BNPB masih terus memantau dampak gempa. Petugas BPBD dan aparat setempat masih melakukan pemantauan dampak gempa di lapangan.
Baru Aktif Lagi
BMKG menjelaskan seringnya terjadi gempa, utamanya seperti di Sulut merupakan fenomena yang wajar. Di Kepulauan Talaud, misalnya, gempa sempat terjadi 15 kali dalam sehari.
“Zona gempa subduksi lempeng sebelah timur laut Kepulauan Talaud yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina memang mengalami peningkatan aktivitas kegempaan. Di zona tersebut Lempeng Laut FIlipina menunjam ke bawah Lempeng Eurasia pada palung Filipina (Philippine Trench) dengan laju penunjaman 80-100 mm/tahun,” kata Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Dr. Daryono, seperti pernah ia berikan dalam keterangan persnya, beberapa waktu lalu.
Hasil monitoring BMKG, lanjutnya, menunjukkan bahwa khusus zona subduksi timur laut Talaud ini sebenarnya sudah lama tidak terjadi gempa besar. Menurutnya, catatan terakhir gempa kuat pada segmen ini terjadi pada 24 September 1957 dengan kekuatan M7,7 (Magnitudo pengganti Skala Richter). Pada 10 April 2017, zona ini ini kembali aktif dengan serangkaian gempabumi signifikan yang diawali oleh gempa utama (main shock) berkekuatan M5,6 dengan kedalaman 72 km.
“Gempabumi ini menimbulkan guncangan yang dirasakan tidak saja di Kepulauan Sangihe dan Talaud seperti daerah Melonguane dan Tahuna dalam skala intensitas II SIG-BMKG (III MMI), tetapi gempa juga gempa dirasakan mengguncang wilayah Filipina tenggara khususnya wilayah Davao dalam skala Intensitas II SIG-BMKG (III MMI),” urai dia.
Meski telah dinyatakan hal biasa, tetap saja banyak menimbulkan pertanyaan dari warga. Namun sekali lagi Daryono memastikan bahwa hal ini wajar terkait dengan karakteristik batuan di zona gempa.
“Perlu kami jelaskan bahwa gempabumi yang terjadi di wilayah tersebut merupakan fenomena wajar. Artinya gempa bumi yang terjadi memang meniliki tipe pola aktivitas Mainshock-Aftershocks. Tipe gempa semacam ini diawali oleh gempa utama dan disusul oleh serangkaian gempa susulan. Masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir, karena setelah proses pelepasan tegangan batuan yang dimanifestasikan dalam kejadian gempa bumi selesai dan tercapai kondisi keseimbangan tektonik, maka stabilitas tektonik akan kembali pulih dan gempa susulan akan berakhir. Kami meyakini bahwa fenomena rentetan gempa yang terjadi bukan pertanda akan terjadinya gempa yang lebih besar. Sehingga masyarakat diimbau agar tetap tenang.
W. Novianto
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
