Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Wabah Cacar Monyet
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan meski wabah cacar monyet atau monkeypox belum terkonfirmasi di tanah air, namun pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan berbagai langkah antisipasi. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia dipandang harus meningkatkan kewaspadaan.
“Sejauh ini cacar monyet memang belum ditemukan di Indonesia. Tapi mengingat bahwa kasus sudah menyebar di 88 negara. Ini berarti cacar monyet sudah sampai di teras negara kita. Jadi tidak ada pilihan, kita harus merespon dengan melakukan tindakan-tindakan antisipatif,” kata Handoyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (11/8/2022).
Handoyo menyebut peningkatan kasus cacar monyet yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai keadaan darurat kesehatan global ini sangat signifikan. “Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan, melakukan berbagai langkah antisipasi, mencegah penyebaran cacar monyet ini agar nantinya bila terdeteksi di kita tidak semakin meluas,” katanya.
Ia mengatakan kasus cacar monyet yang melanda berbagai negara memang mengalami peningkatan secara signifikan. Dikatakan, sewaktu pada 23 juli 2022, ketika penyakit ini dinyatakan oleh WHO sebagai darurat kesehatan global, jumlah kasus lebih dari 16 ribu orang dari 75 negara, dengan kematian.
“Dari data yang kami terima, sebulan sebelum penetapan itu jumlah kasusnya baru 3.040 orang dari 47 negara. Nah, pada 6 Agustus 2022 ternyata kasus sudah mencapai 28.220 dan terkonfirmasi 88 negara. Artinya, dalam satu bulan, ada peningkatan lebih 100 persen jumlah kasus serta jumlah negara yang disasar,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa langkah antisipasi yang mendesak untuk segera dilakukan. Dikatakan, yang utama, masyarakat harus diedukasi menyangkut apa dan bagaimana sebenarnya cacar monyet itu. “Masyarakat harus memahami bagaimana gejala wabah cacar monyet, cara penularannya dan sebagainya. Masyarakat juga harus tahu kapan waktunya harus konsultasi ke petugas kesehatan,” katanya.
Menambahkan keterangannya, Handoyo mengatakan, hal yang tak kalah penting adalah pemahaman tenaga kesehatan tentang cacar monyet. Termasuk peningkatan kemampuan deteksi laboratorium . “Para nakes harus paham betul apa itu cacar monyet sehingga nantinya, ia bisa mendiagnosisnya dengan tepat. Mungkin perlu juga dipertimbangkan agar para nakes diberi pelatihan khusus soal cacar monyet ”katanya.
Selain itu, lanjutnya, surveilance epidemiologi perlu digalakkan dan di intensifikasikan. ‘’Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bisa melakukan tracing ketat dan isolasi bagi suspek cacar monyet agar tidak menyebar dan bisa cepat ditangani,” katanya.
Selanjutnya, Handoyo mengatakan, untuk mencegah masuk ke Indonesia dan pengendalian bila terdeteksi, maka perlu adanya dipikirkan ketersediaan vaksin cacar monyet ini. Selain itu ia mengatakan, sebagai langkah antisipasi, kesiapan rumah sakit pun harus jadi perhatian pemerintah, termasuk ketersediaan obat-obatan yang sesuai.
“Kita sudah punya pengalaman buruk ketika Covid-19 mengganas beberapa waktu lalu, rumah sakit tak mampu melayani pasien. Sempat juga terjadi kelangkaan obat-obatan. Hal seperti itu jangan sampai terulang,” katanya. Ditambahkan Handoyo, untuk melakukan langkah-langkah antisipasi tersebut pemerintah juga hendaknya membentuk suatu sistem atau mekanisme koordinasi multisektoral guna memperkuat semua aspek.
“Saya kira, dengan melakukan langkah-langkah antisipasi tersebut, kita akan lebih siap mengendalikan wabah cacar monyet bila kelak terdeteksi di kita. Tapi tentunya, kita tetap berharap wabah tersebut tidak sampai masuk ke Tanah Air.” tandas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
