Kunjungi PIDI 4.0, Presiden Jerman Apresiasi Digital Transformasi di Indonesia
Jakarta – Indonesia dan Jerman fokus untuk mengakselerasi penerapan industri 4.0 dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu pembahasan utama pada acara German-Indonesia Round Table Business Meeting sebagai rangkaian agenda kunjungan Presiden Republik Federasi Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri State Secretary at the German Ministry for Economic Affairs and Climate Action Anja Hajduk, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan dimoderatori oleh Managing Director EKONID Jan Rönnfeld.
“Saat ini merupakan waktu untuk pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai dengan motto Presidensi G20 Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger,” kata Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dalam sambutannya saat penutupan German-Indonesia Round Table Business Meeting di Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, untuk mempercepat penerapan industri 4.0 dan pemulihan ekonomi, setiap negara perlu memiliki mitra yang percaya terhadap perdagangan yang bebas dan adil (fair and free trade). “Sehingga sangat penting untuk memiliki perjanjian kerja sama,” tuturnya.
Presiden Steinmeier menyampaikan, pemerintah hanya bisa menentukan kerangka kerja sama, dan para pebisnis atau pelaku industri yang mewujudkan. “Karena itu, saya mengundang delegasi bisnis high level dari Jerman untuk mendampingi dalam perjalanan ini, mereka mencari partner dari Indonesia dan peluang untuk berbisnis bersama,” ujarnya.
Presiden Republik Federasi Jerman juga meyakini, transformasi digital dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Ia mengapresiasi adanya Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0).
“Indonesia punya kesempatan yang unik untuk bertransformasi, karena memiliki populasi yang muda dan melek digital,” tandasnya.
Di samping itu, tersedianya sistem pelatihan vokasi di perusahaan menjadi kunci sukses dalam upaya mempercepat transformasi digital. “Perusahaan-perusahaan Jerman sudah mendukung hal tersebut untuk membangun angkatan kerja yang punya kualifikasi. Saya mendorong para pengusaha di sini untuk saling bertukar pengalaman dan mengintesifkan partnership,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, sektor industri telah menghadapi berbagai tantangan, baik domestik maupun global. “Sebagai bentuk adaptasi dengan hal tersebut, kita dapat melihat transformasi digital yang berakselerasi dengan sangat cepat,” katanya.
Upaya digitalisasi industri telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan positif yang ditunjukan dengan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah yang signifikan. Dengan angka ini, dapat kita proyeksikan bahwa pada tahun 2025, total produksi Indonesia akan mencapai USD120 miliar, dengan sektor manufaktur menjadi kontributor paling signifikan.
Menperin mengemukakan, kedua negara sependapat bahwa peningkatan digitalisasi di sektor industri manufaktur akan mendorong kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan, pelaku industri, asosiasi, hingga akademisi. “Masing-masing pihak memainkan perannya dalam ekosistem industri 4.0. Untuk itu, kita berharap Indonesia dan Jerman akan terus memperkuat dan memperluas kerja sama tersebut,” ungkapnya.
Pertemuan bilateral tersebut juga membahas pembangunan infrastruktur untuk memacu produktivitas dan daya saing di sektor industri. Menurut Menperin, ekspansi infrastruktur di Indonesia hanya dapat terjadi apabila mitra pembangunan internasional, bank, sektor swasta dan investor infrastruktur, berada pada kepentingan dan agenda yang sama dalam mengejar tujuan tersebut.
“Roundtable hari ini diakhiri dengan dialog tentang keberlanjutan. Kita setuju bahwa dunia sangat membutuhkan resolusi tentang perubahan iklim dan tekanan lain terhadap lingkungan,” paparnya.
Sebagai negara industrialis, transformasi menuju ekonomi sirkular adalah sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, menjaga kesinambungan sumber daya, meregenerasi sumber bahan baku, dan menggali potensi ekonomi yang belum tergarap, menjadi kunci dari capaian industri 4.0.
Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mewujudkan ekosistem industri 4.0, telah dilakukan kerja sama antara Indonesia-Jerman dengan penandatanganan MoU antara PIDI 4.0 dengan Deutsche Messe Technology Academy (DMTA) dalam bidang pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri 4.0. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan PT Infineon Technologies Batam sebagai industri satelit PIDI 4.0 dan lighthouse industry 4.0 di Indonesia.
Selain menghadiri Round Table Business Meeting, Presiden Steinmeier juga mengunjungi pameran industri 4.0 dan pelatihan SDM Industri 4.0 yang berlokasi di Gedung PIDI 4.0. Pameran diikuti oleh 18 industri yang merupakan mitra PIDI 4.0 dalam mewujudkan program Making Indonesia 4.0.
Setiap industri menampilkan spesialisasi teknologi dan solusi yang mereka miliki dalam bidang industri 4.0. Selanjutnya pelatihan yang diselenggarakan PIDI 4.0 diikuti oleh tenaga kerja dari beberapa sektor industri untuk memenuhi kebutuhan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0.
PIDI 4.0 Kemenperin saat ini memiliki 26 mitra kerja, terdiri dari 24 perusahaan dan dua universitas. Dalam penyelenggaraan pameran industri Hannover Messe 2022, Kementerian Perindustrian menjalin kerja sama dengan Deutsche Messe Technology Academy (DMTA) untuk pengembangan SDM industri dan transformasi industri 4.0 melalui PIDI 4.0. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan Smart Industry Academy di Indonesia serta menguntungkan perusahaan-perusahaan Jerman yang berinvestasi di Indonesia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
