Connect with us

Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Polres Jayapura Tetapkan 20 Orang Simpatisan Papua Merdeka Jadi Tersangka Kasus Makar

Jayapura – Polres Jayapura menangkap 34 orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Sebanyak 20 orang di antaranya ditetapkan menjadi tersangka kasus makar.

“Dua puluh orang ditetapkan menjadi tersangka kasus makar dari 34 orang simpatisan Papua Merdeka yang diamankan Polres Jayapura,” ujar Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon saat konferensi pers di Polres Jayapura, Senin (2/12/2019).

Ke-34 orang yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) wilayah Distrik Demta dan Kab Sarmi itu ditangkap tim gabungan Polres Jayapura pada Sabtu (30/11) malam. Mereka diamankan di pertigaan lampu merah Bandara Sentani saat hendak menuju Lapangan Trikora Abepura untuk melaksanakan upacara pada 1 Desember 2019.

“Dari hasil pemeriksaan dan barang bukti yang berhasil disita, berupa beberapa setel pakaian loreng TNI dengan lambang bendera bintang kejora, berbagai macam senjata tajam dan kartu anggota TPNPB, serta dokumen terkait West Papua ke-20 orang jadi tersangka makar,” jelasnya.

Dari 20 orang tersangka, enam orang di antaranya dijerat Undang-Undang Darurat terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan diduga melakukan kegiatan makar Pasal 106 dan Pasal 2 ayat (1) KUHP. Sedangkan 13 orang terjerat kasus makar pasal 106 KUHP dan seorang lagi tersangka makar serta penghasutan Pasal 106 dan Pasal 160 KUHP.

Sementara itu, 14 orang lainnya tak ditemukan unsur pidana. Mereka kemudian dibebaskan.

Ke-34 orang itu mengaku diperintah untuk melaksanakan kegiatan di Lapangan Trikora Abepura. Polisi saat ini masih mendalami pihak yang menyuruh mereka.

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PBNU Kembali Tegaskan Ikut Serta dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam kunjungannya ini Nadiem Makarim diterima langsung oleh Sekjen PBNU H. A. Helmy Faishal Zaini yang didampingi Ketua PBNU KH. Eman Suryaman, Wasekjen H. Imam Pituduh dan Ketua PP LP Ma’arif NU KH. Arifin Junaidi di kantor PBNU lt 3.

Dalam kunjungan itu, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan NU akan tetap ikut program organisasi penggerak (POP).

“NU menegaskan jika tetap ikut serta di dalam program organisasi penggerak yang akan dilaksanakan Januari 2021 yang akan datang,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakpus, Rabu (12/8/2020).

Lebih lanjut, Yahya mengatakan NU akan terus bekerja sama dengan Kemendikbud dalam bidang pendidikan. Menurutnya NU harus terus terlibat dalam perkembangan dunia pendidikan bangsa ini.

“Dan Rais Am menegaskan kembali, arahan beliau bahwa Nahdatul Ulama harus terus bekerja sama erat dengan Kemendikbud, karena ini masalah yang sangat strategis, menyangkut masa depan anak kita, menyangkut masa depan bangsa, NU harus terus terlibat dan tidak boleh menarik diri dari keterlibatan di dalam dunia pendidikan ini,” jelas Yahya.

Yahya juga menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi antara Kemendikbud dan PBNU. Selain itu, Nadiem juga menjelaskan banyak terkait gagas inovasi pendidikan yang sedang dirancangnya.

“Telah bersilaturahmi, mohon dukungan dan doa restu dan membicarakan menerangkan banyak hal kepada Rais Aam tentang gagasan-gagasan inovasi pendidikan yang sedang beliau kerjakan,” ujar Yahya.

Dalam kesempatan yang sama, Nadiem mengucapkan terima kasih atas keputusan PBNU yang tetap ikut POP. Dia mengapresiasi PBNU yang tetap memberikan dukungan di POP.

“Saya ingin mengucapkan sekali lagi, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PBNU dan Rais Aam yang telah memberikan dukungannya dan telah memutuskan untuk kembali berpartisipasi di dalam program POP mulai Januari 2021,” kata Nadiem.

Lebih lanjut, Nadiem mengungkapkan akan terus melakukan penyempurnaan dalam POP. Dia berharap melalui POP dan seluruh reformasi pendidikan nasional dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia.

“Kami akan terus belajar, kami akan terus menyempurnakan programnya, dan dengan dukungan organisasi masyarakat seperti PBNU. Kami harap program POP dan juga seluruh reformasi pendidikan nasional Indonesia bisa lebih sukses dan lebih menyeluruh, dan lebih berkualitas,” tuturnya.

Selain itu, Nadiem juga mengatakan banyak membahas persoalan pendidikan di PBNU. Dia pun mengaku mendapat banyak masukkan terkait POP dan inovasi pendidikan ke depannya.

“Kami membahas juga dengan berbagai macam petinggi PBNU, dan alhamdulillah kami berdiskusi menyelaraskan pendidikan di Indonesia seperti apa, kami banyak belajar dari perbincangan itu. Dan mendapatkan banyak sekali ide-ide mengenai bagaimana kita bisa menyempurnakan, bukan hanya POP tapi berbagai inisiatif kita ke depannya,” ucap Nadiem.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Arifin Junaidi menyangkal pernyataan Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf terkait Program Organisasi Penggerak (POP). Arifin menegaskan lembaganya tetap tidak bergabung ke POP hingga program itu direvisi.

“Sampai saat ini, LP Ma’arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komprehensif atas konsep POP Kemendikbud,” kata Arifin dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (6/8).

Arifin menjelaskan LP Ma’arif NU adalah lembaga yang dikoordinasikan Pengurus Tanfidziyah NU. Menurutnya, keputusan LP Ma’arif akan mengikuti arahan dari Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Akan Diberikan pada 12 Juta Pelaku Usaha

Oleh

Fakta News
Menkop UKM Teten Masduki

Jakarta – Program bantuan produktif usaha mikro akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/8).

“Tahap awal kita sudah dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp22 triliun,” ujar Menteri KUKM.

Latar belakan pemberian bantuan ini, menurut Teten, karena pandemi Covid-19 memberikan dampak yang serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, dan dari permintaan/dari market.

“Pemerintah dalam program PEN yang awal sudah meng-address masalah pembiayaan bagi UMKM yang sudah bankable ya dengan program restrukturisasi dari kredit, subsidi bunga, subsidi pajak,” kata Teten.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, bersama Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, OJK, Kemenkumham, Seskab, BPKP, dan Satgas Pemulihan dan transformasi Ekonomi, Teten sampaikan Pemerintah telah menyiapkan landasan kebijakannya pengalokasian anggaran termasuk mekanisme pendataan, penyaluran, hingga pengawasan.

“Sampai saat ini telah terkumpul data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK terutama untuk Bank Wakaf Mikro dan LKM, HIMBARA, kementerian/lembaga, BUMN dalam hal ini PNM dan Pegadaian dan BLU,” ujarnya.

Dari data tersebut, menurut Teten, akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK.

“Kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat,” katanya.

Semua, menurut Menteri KUKM, harus berpartisipasi melakukan pengawasan agar program bantuan produktif usaha mikro ini dapat disalurkan secara tepat dan tepat waktu sehingga UMKM yang saat ini sedang mengalami masalah bisa segera produktif kembali.

Teknisnya, menurut Teten, nanti penerima usaha mikro yang kriterianya adalah tidak/belum pernah menerima atau sedang menerima pinjaman dari perbankan, akan ditransfer sebesar Rp2,4 juta sekali transfer.

“Si penerimanya itu ya langsung ditransfer ke rekening si penerima. Jadi ini kami sudah siapkan, pertengahan Agustus ini juga sudah bisa kita kickoff,” pungkas Teten.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Luncurkan Program Bantuan Produktif untuk UMKM

Oleh

Fakta News
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) meluncurkan bantuan produktif untuk usaha mikro atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/8).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa pagu program tersebut sekitar Rp22 triliun dan sifatnya hibah bukan pinjaman.

Menurut Ketua Satgas PEN, Program untuk UMKM ini juga sudah ada beberapa dan besar-besar.

Pertama, bantuan likuiditas restrukturisasi untuk kredit UMKM dengan Pagu anggaran sebesar Rp78 triliun sudah disalurkan ke bank-bank HIMBARA Rp10 triliun dan telah merestrukturisasi kredit UMKM dari 620 usaha mikro atau UMKM dengan total volume kredit sebesar Rp35 triliun.

Kedua, program subsidi bunga usaha mikro atau UMKM, Pagu anggarannya Rp35 triliun, sampai sekarang baru diserap Rp1,3 triliun.

“Tetapi, penyerapan Rp1,3 triliun ini yang juga kita amati per bulannya akan sekitar tambahan Rp1 triliun, memberikan dampak kepada 13 juta usaha mikro atau UMKM dengan outstanding pinjaman sebesar Rp204 triliun,” ujar Ketua Satgas PEN.

Dengan 1 triliun ini, Budi menyampaikan bahwa sebulan dampaknya sudah sangat besar. “Sehingga kita nanti akan melihat sisa Pagu yang Rp35 triliun mungkin kita bisa usahakan ke program lain,” jelas Ketua Satgas PEN.

 

(hels)

Baca Selengkapnya