Connect with us

Ketua KPU Arief Budiman Adik Soe Hok Gie? Ini Penjelasannya

Ketua KPU Arief Budiman dibilang adik Soe Hok Gie
Arief BudimanFoto: SINDO

Jakarta – Jagat maya tiba-tiba dihebohkan dengan postingan sebuah akun media sosial yang mengungkap identitas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Di akun itu disebutkan bahwa Ketua KPU Arief Budiman adalah adik dari aktivis mahasiswa tahun 1966 Soe Hok Gie.

Akun tersebut juga mengatakan bahwa Arief terlahir dengan nama Soe Hok Djin. Informasi ini pun kemudian menyebar di kalangan pengguna media sosial.

Setelah ditelusuri, informasi tersebut ternyata Hoaks.

Seperti dilansir dari Antara dan Tim Subdit Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ketua KPU Arief Budiman bukanlah Arief Budiman adik dari Soe Hok Gie. Jadi informasi sebagaimana yang dimaksud oleh postingan di akun media sosial tersebut murni salah.

Baca Juga:

Meminjam keterangan dari buku berjudul Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia karya Sam Setyutama, Soe Hok Gie memang memiliki adik dengan nama Arief Budiman. Adiknya itu lahir di Jakarta pada 3 Januari 1941.

Namun jelas itu bukan Ketua KPU. Arief yang Ketua KPU lahir di Surabaya pada 2 Maret 1974.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Berharap Indonesia Tak Lagi Impor Petrokimia

Oleh

Fakta News

“Kita tahu semuanya PT Chandra Asri ini adalah pionir industri petrokimia yang ada di Tanah Air. Oleh karena impor kita di bidang petrokimia masih besar, kita harapkan bahwa investasi penanaman modal yang terus menerus di bidang ini harus terus kita berikan ruang agar nantinya yang namanya impor bahan-bahan petrokimia itu betul-betul setop dan kita justru bisa mengekspornya,” ujar Presiden saat memberikan sambutan.

Presiden mengapresiasi investasi yang dilakukan untuk pembangunan pabrik baru tersebut yang hasil produksinya dapat dijadikan produk substitusi impor. Sebagaimana diketahui, impor minyak dan gas serta petrokimia untuk kebutuhan industri nasional masih terlampau besar sehingga memberatkan neraca perdagangan.

“Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara kita ini adalah defisit transaksi berjalan, juga yang namanya defisit perdagangan. Karena barang-barang yang kita produksi di dalam negeri bahan bakunya kebanyakan masih impor. Termasuk di dalamnya adalah yang paling besar adalah petrokimia dan juga yang namanya impor minyak dan gas,” ucapnya.

Presiden mengungkap, berdasarkan data yang diterima, kebutuhan domestik polietilena sebagai bahan baku industri mencapai 2,3 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi nasional untuk bahan baku tersebut baru mencapai 780 ribu ton.

“Artinya kita masih impor 1,52 juta ton. Jangan berikan dong peluang-peluang seperti ini ke negara lain. Kalau kita bisa membuat sendiri kenapa harus impor?” kata Presiden.

Pembangunan pabrik baru polietilena tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor komoditas tersebut. Kepala Negara berharap bahwa di masa mendatang industri nasional mampu memproduksi sendiri seluruh bahan-bahan petrokimia sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan bahkan melakukan ekspor ke negara lainnya.

“Pembangunan pabrik baru polietilena PT Chandra Asri Petrochemical merupakan langkah konkret. Seperti ini yang diperlukan oleh negara kita, bukan wacana-wacana,” tuturnya.

Lebih jauh, investasi yang dilakukan oleh industri juga dipandang akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja yang besar sehingga dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang berada di sekitar wilayah industri atau pabrik-pabrik yang didirikan.

“Inilah pentingnya kenapa saya selalu menyampaikan penanaman modal dan investasi. Larinya ke mana sih? Pembukaan lapangan kerja yang sebesar-besarnya yang akan membantu dan berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi, tidak hanya di Cilegon dan Banten saja, tetapi juga perekonomian nasional kita,” kata Presiden.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Erwin Ciputra dalam laporannya mengatakan, pabrik baru berkapasitas 400 ribu ton per tahun tersebut dibangun dengan nilai investasi sebesar USD380 juta. Pabrik baru tersebut menjadikan kapasitas produksi perusahaan meningkat menjadi 736 ribu ton per tahun.

Hasil produksi pabrik tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional sebagai produk substitusi impor mengingat hingga saat ini sejumlah produk petrokimia masih harus diimpor untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah selama ini melalui insentif pajak dan tax holiday yang sangat berguna dalam mendatangkan investasi,” ucap Erwin.

Ke depannya, Erwin melanjutkan, pihaknya akan kembali berinvestasi untuk mengembangkan kompleks pabrik petrokimia kedua mereka dengan nilai investasi berkisar antara Rp60 triliun hingga Rp80 triliun yang diperkirakan akan selesai dalam waktu empat tahun.

“Kami berharap agar kompleks petrokimia Chandra Asri dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo berharap agar investasi yang akan kembali dilakukan tersebut dapat segera meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan impor petrokimia sehingga beban defisit negara menjadi berkurang. Bahkan, Kepala Negara berharap agar penyelesaian pengembangan kompleks baru tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari target semula.

“Segera selesaikan pabriknya. Kalau bisa jangan sampai empat tahun, dua tahun selesai. Dikebut,” kata Presiden.

Mendampingi Presiden dalam acara peresmian tersebut di antaranya ialah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Sidak Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Kota Cilegon

Oleh

Fakta News

Cilegon – Presiden Joko Widodo menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon setibanya di kota tersebut dalam rangka kunjungan kerja. Kegiatan sidak di RSUD Cilegon ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan telah diberikan dengan baik kepada para pasien.

“Saya ingin memastikan apakah yang berada di (ruang perawatan) kelas III itu BPJS. Hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS. Memang sama seperti rumah sakit yang lain. Saya kira 70-80 persen itu PBI (penerima bantuan iuran), yang gratis, dan sisanya 20 persen itu memakai yang mandiri, bayar sendiri,” ujarnya.

Tiba sekira pukul 09.13 WIB, Presiden yang tampak didampingi oleh di antaranya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta Wakil Wali Kota Cilegon Ati Marliati langsung menuju tempat registrasi pasien dan berbincang langsung dengan mereka terkait pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut.

Setelahnya, Kepala Negara juga menuju instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang perawatan pasien kelas III. Presiden juga berbincang dengan sejumlah pasien yang sedang dirawat.

Berdasarkan pengamatan dan perbincangannya dengan para pasien di RSUD Kota Cilegon dan rumah sakit lain yang dikunjunginya dalam kunjungan kerja sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa pelayanan terhadap para peserta BPJS Kesehatan secara garis besar tidak mengalami kendala.

“Pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira memang ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi intinya kalau keluhan pelayanan (BPJS Kesehatan) di tiga rumah sakit itu saya enggak mendengar,” tuturnya.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran dalam APBN, ditambah dengan ABPD masing-masing daerah, untuk membiayai kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan dari kategori penerima bantuan iuran (PBI). Kurang lebih sebanyak 133 juta peserta atau sekitar 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan ditanggung oleh negara.

Menurut Presiden, dengan proporsi kepesertaan dan pembiayaan tersebut, BPJS harus mampu mengendalikan defisit yang saat ini tengah dialami. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga terus berupaya untuk mencarikan solusi atas persoalan itu.

“Itu yang mau kita atasi di empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di rapat terbatas kemarin bahwa tahun depan sudah ketemu jurusnya. Nanti tanyakan ke Menkes,” tandasnya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Fuad Rizal Resmi Jadi Plt Dirut Garuda Gantikan Ari Askhara

Oleh

Fakta News
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Fuad Rizal Ditunjuk sebagai Plt Dirut Garuda

Jakarta – Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia telah menetapkan Fuad Rizal untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama maskapai plat merah itu. Sebelum jadi Plt, Fuad merupakan Direktur Keuangan Garuda Indonesia.

“Supaya Garuda bisa berjalan baik semua prosesnya, maka (Plt) akan diambil dari internal. (Statment) Kita sama Menhub (Budi Karya) kompak (Fuad Rizal jadi Plt Dirut Garuda),” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di kantornya, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Arya menambahkan, Fuad akan menjadi Plt Dirut Garuda Indonesia sampai dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

“Kita mau operasional (Garuda Indonesia) tetap jalan juga. Beliau (Fuad) juga orang keuangan,” kata Arya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara soal penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia pengganti I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara. Budi mengatakan, pihaknya telah bermusyawarah menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal menjadi Plt Dirut Garuda Indonesia.

Fuad ditunjuk sebagai Plt setelah Menteri Bahan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mencopot Ari Askhara kemarin Kamis, (5/12/2019). Ari dicopot karena telah menyelundupkan motor klasik Harley Davidson keluaran 1972 dengan kisaran harga Rp 800 juta.

Dikutip dari laman resmi Garuda Indonesia, Fuad Rizal merupakan pria kelahiran Jakarta, 2 Januari 1978. Dia lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2000.

Fuad telah menduduki jabatan penting di Garuda Indonesia sejak Februari 2015. Saat itu, dia didapuk menjadi Direktur Keuangan dan Perbendaharaan hingga September 2018.

Kemudian, dia ditunjuk menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia hingga saat itu. Hingga akhirnya, dia diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama menggantikan Ari Askhara yang tersandung kasus penyelundupan barang mewah.

Bila menyelisik lebih jauh sebelum malang-melintang di maskapai pelat merah itu, Fuad pernah menduduki jabatan AVP di PT Bank Cimb Niaga (Persero) Tbk sejak 2007 hingga 2010. Kemudian, dia menjadi Direktur Asosiasi di ANZ hingga 2011.

Kariernya sebagai Direktur Asosiasi tidak berhenti sampai di situ. Fuad kembali menduduki jabatan yang sama di Bank Standard Chartered hingga 2015.

 

Yuch

Baca Selengkapnya