Connect with us

Ketua KPK: Hari Bhayangkara Jadi Momentum Sinergitas Antar Penegak Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri

Jakarta – Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pesan pada peringatan Hari Bhayangkara ke-74. Firli berharap peringatan Hari Bhayangkara dijadikan momentum penyemangat upaya pemberantasan korupsi.

“Hari Bhayangkara perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi. Hari Bhayangkara seyogianya juga diisi dengan aksi pemberantasan korupsi, sebagai bentuk pengabdian diri kepada ibu pertiwi. Semoga semangat Hari Bhayangkara yang memiliki nilai-nilai suci penuh arti tanpa korupsi, selalu mewarnai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Firli dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020).

Firli yang juga perwira aktif Polri bintang tiga ini merasa bersyukur selama ini banyak anggota-anggota Polri terbaik menjadi bagian dari KPK. Dia menilai dalam upaya pemberantasan korupsi KPK tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, harus ada sinergitas dengan aparat penegak hukum lain, salah satunya Polri.

“KPK tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ibarat pepatah menegakkan benang basah, berbicara perihal penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, KPK tentunya tak dapat berdiri sendiri namun perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Peran serta dan sinergitas seluruh elemen bangsa khususnya lembaga penegak hukum di negeri ini, termasuk dari Korps Bhayangkara, jelas sangat dibutuhkan KPK,” ujarnya.

Firli mengatakan KPK dan Polri juga telah menyepakati tiga fokus isu yang nantinya dikerjakan bersama. Ketiga fokus isu itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

“Fokus pertama adalah tentang bagaimana KPK dan Polri bersinergi dalam tata niaga dan pelayanan publik guna pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna, akuntabel, transparan dan tidak timbul korupsi; kedua, tentang pengelolaan keuangan negara, dan yang ketiga, ihwal penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh aparat penegak hukum di Indonesia menjalin sinergitas yang kuat. Ia yakin cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud jika seluruh elemen aparat penegak hukumnya saling menjalin sinergitas.

“Insya Allah dengan sinergi seluruh elemen bangsa khususnya penegak hukum di negeri ini, cita-cita bangsa dimana pemerintahan negara Indonesia dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, akan terlaksana dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Polri yang melakukan berbagai kegiatan sosial serentak di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Sebab, ia menyebut menjaga keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi.

“Mari, kita jadikan momentum Hari Bhayangkara untuk mematri diri sendiri sebagai penjaga dan pengawal keutuhan NKRI. Bhayangkara menjaga keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi (salus populi suprema lex ecto),” tutur Firli.

 

(edn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Polri: Anita Kolopaking Kunci Ungkap Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Oleh

Fakta News
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono

Jakarta – Bareskrim Polri hari ini memeriksa Anita Kolopaking, pengacara Djoko Tjandra terkait kasus surat jalan yang melibatkan oknum Polri. Anita diyakini tahu betul soal kasus surat jalan Djoko Tjandra.

“ADK (Anita Dewi Kolopaking) ini kunci karena selama ini hubungan antara Djoko Tjandra kemudian BJP PU semua melalui ADK. Jadi yang bersangkutan ini yang menjembatani selama ini terkait kasus surat palsu,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, Jumat (7/8/2020).

Awi menjelaskan pemeriksaan Anita hari ini untuk menelusuri apa saja peranan Anita dalam kasus surat jalan Djoko Tjandra. Awi memastikan Polri akan menggalinya secara tuntas.

“Untuk hari ini seluruhnya akan kita tuntaskan terkait apa yang selama ini perannya ADK dalam kasus surat palsu yang melibatkan BJP PU,” ujar Awi.

Anita Kolopaking telah resmi menjadi tersangka di kasus surat jalan kliennya, Djoko Tjandra. Ia sedianya diperiksa pagi ini (4/7/2020) pukul 09.00 WIB.

Saat ini polisi belum menahan Anita meskipun diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 dan 223 KUHP. Namun, Polri telah mengajukan surat pencekalan Anita ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Covid-19 di Indonesia Per 7 Agustus: 121.226 Positif, 77.557 Sembuh, dan 5.593 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memberikan data terbaru mengenai perkembangan jumlah kasus dan data pasien penyakit yang disebabkan virus corona di Indonesia. Data Satgas Covid-19 memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat hingga Jumat (7/8/2020).

Hal ini menyebabkan jumlah kasus Covid-19 terus bertambah. Data hingga Jumat pukul 12.00 WIB memperlihatkan ada penambahan 2.473 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kini ada 121.226 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Covid-19 melalui situs Covid19.go.id yang di-update pada Jumat sore.

Sebanyak 2.473 kasus baru itu didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 30.159 spesimen dari 15.599 orang yang diambil sampelnya dalam sehari. Pemerintah secara akumulasi sudah melakukan pemeriksaan 1.663.315 spesimen dari 951.910 orang yang diambil sampelnya. Artinya, satu orang bisa menjalani lebih dari satu kali pemeriksaan spesimen.

Meski jumlah kasus terus bertambah, pemerintah menumbuhkan harapan dengan kabar bahwa semakin banyak pasien Covid-19 yang sembuh. Data yang sama memperlihatkan bahwa ada penambahan 1.912 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona. Sehingga, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 77.557 orang. Angka ini mencapai 64 persen dari keseluruhan kasus Covid-19 yang sudah terkonfirmasi.

Akan tetapi, pemerintah juga memperlihatan kabar duka dengan masih adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 6 – 7 Agustus 2020, diketahui ada penambahan 72 pasien Covid-19 yang tutup usia. Dengan demikian, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 5.593 pasien sejak awal pandemi terjadi di Indonesia.

Perubahan data mengenai jumlah kasus, serta perubahan angka pasien sembuh dan meninggal menyebabkan kini masih ada 38.076 pasien Covid-19 dalam perawatan. Selain itu, tercatat ada 80.200 orang yang berstatus suspek.

Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia tercatat di 34 provinsi, atau semua provinsi dari Aceh hingga Papua. Secara khusus, sudah ada 479 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kutuk Keras Teror Molotov di DPC Cianjur, Ono Minta Kader PDIP Jaga Ketat Kantor Partai

Oleh

Fakta News
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono

Bandung – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono meminta agar seluruh kader PDI Perjuangan khususnya di Cianjur untuk tetap tenang dan tidak terpancing serta tetap menjaga kondusifitas. Hal itu ditegaskannya terkait kembali terjadinya aksi pelemparan bom molotov di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Jumat (7/8) dinihari.

“DPD PDI Perjuangan Jabar mengutuk keras aksi pelemparan bom molotov ini. Insiden ini merupakan ancaman bagi rakyat Indonesia, khususnya PDI Perjuangan,” kata Ono, Jumat.

Ono mengatakan, insiden pelemparan bom molotov terhadap PDI Perjuangan ini sudah ketiga kalinya, yakni di Kecamatan Cileungsi dan Megamendung Kabupaten Bogor dan kemudian di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur.

Menurut Ono, tindakan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab ini merupakan tindakan yang tak mencerminkan nilai inti Pancasila.

“Tidak ada satu agamapun yang membenarkan atau melegalkan tindakan anarkisme seperti ini,” tegasnya.

Ono menginstruksikan agar seluruh kantor DPC PDI Perjuangan di seluruh Jawa Barat dijaga ketat 24 jam untuk mengantisipasi aksi serupa.

Ia juga mengimbau agar Kader PDI Perjuangan melakukan silaturahmi dengan masyarakat disekitar kantor DPC PDI Perjuangan agar berpartisipasi aktif, mencegah kejadian serupa.

“Pengurus partai di seluruh daerah Jabar agar melibatkan masyarakat di sekitar kantor DPC PDI Perjuangan untuk bersama-sama menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

Selain itu, Ono juga meminta agar pihak kepolisian serius menuntaskan kasus ini.

Apalagi, kata dia, pihaknya telah melakukan pelaporan sejak insiden pertama namun belum ada titik terang.

“Aparat keamanan, baik TNI atau Polri agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan kami berharap agar kejadian ini tak terulang kembali,” tandasnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya