Connect with us

Kemendagri Gencar Perkuat layanan Digital Hingga Daerah Terpencil

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh

Jakarta – Jelang 100 hari masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Dalam Negeri perkuat layanan digital. Dalam 20 hari tersisa ini, layanan digital akan terus gencar hingga daerah terpencil.

“Maka kami ingin memastikan, 514 kabupaten kota besok digital semua, hingga ada yang namanya tanda tangan elektronik (TTE),” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 14 Januari 2020.

Selanjutnya, kabupaten maupun kota mampu melaksanakan Dukcapil mandiri. Sehingga masyarakat bisa mencetak dokumennya kapanpun dan di manapun, tanpa harus datang ke dinas Dukcapil.

Pada tahap awal, ada delapan jenis dokumen yang bisa dicetak secara mandiri lewat sistem yang diberi nama Anjungan Dapil Mandiri (ADM). Diantaranya KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan hingga Perceraian.

“Saat ini sudah terdapat empat daerah yang bisa registrasi menggunakan ADM. Yakni Tangerang Selatan, Magetan, Musi Banyuasin, dan Wonogiri,” lanjut dia.

Untuk menggunakan ADM penduduk datang ke dinas Dukcapil untuk mendapatkan pin dan barqode. Penduduk nantinya mengisi identitas, nomor telefon dan email secara online ataupun secara langsung di dinas dukcapil.

Nantinya penduduk akan menerima notifikasi via email maupun sms, jika dokumen telah siap cetak dengan pin dan barqode yang telah didapatkan. Penduduk tinggal membawa pin dan barqode itu ke ADM untuk mencetak dokumen.

Agar lebih menyeluruh, dokumen yang dikeluarkan juga akan dilengkapi TTE. Dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan tanda tangan basah, maupun cap basah.

“Untuk yang TTE sudah dilakukan di 496 kabupaten kota. Keuntungannya tentu saja lebih aman karena kalau dokumen ini asli. Saat QR code nya discan akan keluar data lengkapnya. lebih sulit dipalsukan,” jelas Zudan.

Lebih lanjut, TTE akan membuat proses administrasi lebih efisien. Karena tak perlu menunggu pejabat dukcapil berwenang untuk membubuhkan tanda tangan.

“Dengan adanya tanda tangan elektornik ini Dukcapil bisa bekerja darimanapun dan kapanpun,” ucap dia.

Namun pihaknya tak muluk-muluk. Layanan publik digital secara menyeluruh tak bisa dipatok selesai 100 persen dalam 100 hari kerja.

“Tidak dalam 100 hari kerja juga ya. Kapanpun kita kerjakan. Apapun kita percepat. Agar nantinya seluruhnya seperti pilkada sampai sensus penduduk juga berjalan lancar,” pungkas dia.

 

Chrst

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KKKS Diminta Perjelas Target ‘Lifting’ Minyak Nasional

Oleh

Fakta News
KKKS Diminta Perjelas Target ‘Lifting’ Minyak Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat RDP dengan 10 Besar KKKS membahas produk lifting migas tahun 2019, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyepakati target produksi siap jual atau lifting minyak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar 755 barrel oil per day (BOPD) pada akhir Agustus 2019 lalu. Target lifting minyak 2020 tersebut lebih tinggi dibanding target dalam nota RAPBN 2020 sebesar 734 BOPD, lebih rendah APBN 2019 sebanyak 775 BOPD.

Namun Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan kejelasan target lifting minyak nasional, apakah berbasis offline budget base atau APBN base. “Kalau memang base-nya adalah APBN, target kita lifting APBN maka dihitung semua berbasis target itu. Semua pekerja mengarah ke situ kalau tidak pasti yang dikerjakan offline budget,” paparnya saat RDP dengan 10 Besar KKKS membahas produk lifting migas tahun 2019, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Politisi PKS itu mengungkapkan, pihaknya sudah merancang anggaran, sehingga diharapkan tidak meleset dari target. “Namun APBN yang mengikat ini Komisi VII kemudian bangga memutuskan target lifting ini, APBN mengikat secara nasional. Ini menjadi perhatian untuk dilaksanakan. Supaya kita tidak punya visi yang berbeda. Target lifting itu apakah offline budget base atau APBN base ini harusnya clear,” ungkap Mulyanto.

Sementara target lifting gas bumi tahun depan tidak berubah. Sama seperti target dalam RAPBN 2020 sebesar 1,19 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Artinya, target lifting minyak dan gas bumi (migas) 2020 sebesar 1.946 barel BOEPD. Jumlah tersebut naik 21 BOEPD dari target RAPBN 2020. Namun, lebih rendah 79 BOEPD dari target APBN 2019. (eko/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Hadapi Pilkada 2020, PDIP Surabaya Perkuat Akar Rumput agar Sinergi dengan Rakyat

Oleh

Fakta News

Surabaya – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memilih bersekutu dengan rakyat dalam menghadapi Pilkada 2020 yang digelar 23 September 2020 dengan terus memperkuat akar rumput.

“Kami terus memperkuat akar di rakyat dan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, persoalan yang konkrit menghimpit rakyat,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Senin (20/1).

Adapun persoalan yang dimaksud, kata Adi, adalah perbaikan jalan, persoalan saluran air, penerangan jalan umum (PJU), pendidikan, bedah rumah yang tidak layak, pelayanan kesehatan, kemiskinan, adalah concern PDI Perjuangan.

Selain itu, lanjut dia, PDI Perjuangan Surabaya juga bergerak mengampanyekan program-program kerakyatan, yang selama hampiri 10 tahun dijalankan pemerintahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Bu Risma adalah kader PDI Perjuangan, begitu juga Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana. Surabaya dipimpin Bu Risma, terbukti banyak keberhasilan yang dirasakan langsung oleh rakyat dan membawa Surabaya di banyak forum internasional. Tentu rakyat Surabaya bangga dengan kiprah Bu Risma,” kata Adi.

PDI Perjuangan juga tengah aktif membangun struktur organisasi yang berakar kuat di masyarakat, salah satunya dengan menyusun pengurus Anak-Anak Ranting di tingkat RW, Ranting di tingkat kelurahan dan Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan.

“Struktur partai yang berakar kuat di bawah, membuat partai ini mampu bergerak secara sinergis bersama rakyat, dalam memenangkan Pilkada Surabaya 2020,” kata Adi.

Para kandidat wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang kader PDI Perjuangan seperti Whisnu Sakti Buana, Dyah Katarina dan Armuji, Anugerah Aryadi, Oni Setiawan dan Eddy Tarmidi, terus bergerak langsung ke masyarakat mengampanyekan program-program kerakyatan dan melayani rakyat.

“Kami berpendapat, Pilkada langsung sejati-jatinya merupakan upaya merebut hati dan pikiran rakyat sehingga kemenangan di pesta demokrasi itu, merupakan kemenangan rakyat,” ujarnya.

Terlebih, lanjut dia, rata-rata masyarakat Kota Surabaya adalah pemilih yang rasional dan terdidik. Masyarakat Surabaya tentu mencatat kader PDI Perjuangan dan semua kiprahnya dalam membangun Kota Pahlawan ini. Sejak era Wali Kota Surabaya Bambang D.H. dan kini dipimpin Wali Kota Bu Risma, Kota Surabaya terbukti berubah dan berkembang lebih baik.

“Karena itu, PDI Perjuangan Kota Sudabaya saat ini memilih bersekutu dengan rakyat. Sampai ada keputusan dan arahan lebih lanjut dari DPP PDI Perjuangan,” katanya.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Kolaborasi Aparat di Natuna Akan Segera Dibentuk

Oleh

Fakta News
Kolaborasi Aparat di Natuna Akan Segera Dibentuk
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhitio Rizaldi. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhitio Rizaldi menyampaikan bahwa Anggota Dewan telah bersepakat dengan Pemerintah terhadap klaim Republik Rakyat Tiongkok atas perairan Natuna. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara aparat seperti TNI Angkatan Laut (AL) dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta aparat lainnya akan segera dibentuk guna merespon dengan cepat permasalahan-permasalahan sengketa Laut Natuna.

Ucapan tersebut ia sampaikan kepada Parlementaria usai Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Bakamla dan jajaran terkait lainnya guna membahas isu Natuna dan upaya pengembangan kekuatan TNI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2020). Menurutnya klaim China harus terus dilawan dalam bentuk diplomasi aktif.

“Pemerintah sudah bersepakat bahwa klaim China itu harus dilawan terus dalam bentuk diplomasi aktif juga. Dan upaya koordinasi di antara aparat penegak hukum dan militer agar kejadian kemarin (coast guard China memasuki ZEE Indonesia di Natuna) itu bisa direspon dengan cepat efektif dan juga efisien. Jadi usulannya adalah kita meningkatkan kekuatan kita di Laut Natuna Utara baik itu dari TNI Angkatan Laut dan juga dari protokol,” jelas Bobby.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa nantinya bentuk kolaborasi itu bisa meliputi segala bidang, baik dalam penentuan kebijakan di laut maupun dalam implementasi patroli gabungan. Ia mengatakan bahwa bentuk kerja bersama ini sebelumnya memang sudah terbentuk, namun masih adanya perbedaan visi menyebabkan kurang efektifnya kinerja, sehingga ini yang akan benar-benar diperbaiki bersama oleh Pemerintah dan DPR RI.

Baca Selengkapnya