Kasus Aktif Turun dan Angka Kesembuhan Naik, Satgas Covid-19 Beri Apresiasi kepada Tenaga Medis
Jakarta – Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengatakan angka kasus aktif Corona dalam sebulan terakhir ini menurun drastis. Dibandingkan bulan sebelumnya, per 20 September-20 Oktober terjadi penurunan sebesar 6,79 persen.
“Kasus aktif pada periode 20 September-20 Oktober sekarang itu mengalami penurunan yang luar biasa, sekitar 6,79 persen penurunan kasus aktif, sementara di tingkat global kasus aktifnya bukannya malah menurun, tapi meningkat,” kata Doni dalam siaran langsung yang ditayangkan akun YouTube BNPB, Rabu (21/10/2020).
Begitu juga dengan angka kesembuhan yang meningkat signifikan. Doni menyebut ada peningkatan 7 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
“Angka kesembuhan mengalami peningkatan yang juga sangat signifikan dari posisi tanggal 20 September berada pada angka 72,5 persen, dan tanggal 20 Oktober pada angka 79,63 persen. Jadi ada peningkatan 7 persen lebih yang sembuh, dan hari ini kesembuhan mendekati angka 300 ribu orang, tepatnya 297 ribu orang yang sudah sembuh,” ujarnya.
Untuk itu, Doni menyampaikan apresiasi kepada para dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja keras menangani pasien terpapar COVID-19 serta seluruh pihak terkait pemerintah pusat dan daerah yang bersinergi dalam penanganan COVID-19.
“Ini harus kita berikan apresiasi yang luar biasa, terutama pada dokter yang bekerja keras, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang telah banting tulang mengabdikan waktu tenaga dan raganya untuk kesembuhan pasien di rumah sakit,” katanya.
“Kesembuhan ini adalah sebuah kerja keras dari semuanya, baik dari Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota. Hari ini kita merasa cukup senang karena angka kesembuhan yang tinggi,” lanjut Doni.
Meski begitu, dia meminta masyarakat tidak lengah terhadap penerapan protokol kesehatan. Hilangnya kewaspadaan akan membuat keadaan terkendali menjadi tak terkendali.
“Tapi ingat, kita tidak boleh lengah kehilangan kewaspadaan, akan dapat dengan cepat membalikkan keadaan, yang semula terkendali menjadi tidak terkendali,” ujar Doni.
Di momen libur panjang akhir Oktober nanti, Doni mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Menurutnya, jangan sampai ada lagi peningkatan kasus seperti yang terjadi pada libur panjang Agustus lalu.
“Karena setelah kembali dari cuti atau libur panjang Agustus lalu, kita mengalami hal yang sangat mengkhawatirkan. Kami mencatat angka kematian dokter pada periode akhir Juli dan Agustus serta September itu termasuk yang tertinggi dalam 7 bulan terakhir. Jadi, ketika kasus positif meningkat pasien bertambah, maka secara paralel angka kematian dokter pun bertambah,” ucapnya.
“Sekali lagi, kita hanya dituntut patuh protokol kesehatan selama liburan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan tentunya harus selalu sering mencuci tangan serta juga jangan lupa tetap berdoa memohon kepada Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa, untuk diberikan perlindungan, termasuk juga meningkatkan imunitas tubuh kita dengan olahraga teratur, istirahat cukup, makanan bergizi, tidak panik, harus gembira,” lanjut Doni.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
