Jubir Reisa Ajak Terapkan 3M dalam Keseharian Agar Putus Mata Rantai Pandemi
Jakarta – Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, menyampaikan kepada masyarakat untuk menerapkan 3M dalam keseharian dan lebih baik di rumah saja agar memutus mata rantai pandemi yang harus dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia.
Data Kementerian Kesehatan per 18 September 2020, menurut Reisa, penambahan pasien sembuh hari ini tercatat paling tinggi sejak kasus pertama di umumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret lalu yakni mencapai 4.088 kasus.
“Saat ini angka kesembuhan semakin baik berada di kisaran 71%, artinya 7 dari 10 orang yang terpapar dari Covid-19 telah sehat dan produktif kembali,” ungkap Reisa saat jumpa pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (18/9).
Total pasien sembuh, menurut Reisa, sudah mencapai 170.774 kasus dan untuk kasus aktifnya ada 56.409 kasus. Ia juga menyatakan dari data-data itu menunjukkan bahwa saat ini pasien positif yang sedang dirawat kurang dari 1/3 total kasus yang ada.
Sekadar mengetahui, tambah Reisa, kasus aktif itu adalah jumlah pasien yang saat ini dalam perawatan atau isolasi kaenanya kondisi baik ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. “Yang utama bagi kita semua adalah memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mari terus biasakan diri dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar,” imbaunya.
Presiden Jokowi, kata Reisa, sudah mengingatkan, agar pemerintah daerah tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan. Menurut Reisa, Presiden meminta Pemda menggunakan data sebaran kasus dalam mengambil keputusan dan juga meminta untuk mencegah penularan dengan cara membatasi kegiatan.
“Jadi apabila daerah, kabupaten/kota, tempat kita tinggal, mencatat adanya transmisi lokal, kita sebaiknya membatasi kegiatan. Untuk informasi, transmisi lokal adalah penularan yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri,” jelas Reisa.
Dalam menekan penyebaran Covid-19, menurut Reisa, Pemerintah telah melaksanakan langkah 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Dalam konteks tracing atau pelacakan, Reisa sampaikan bahwa Kemenkes telah menemukan lebih dari 1.000 klaster.
Disampaikan Reisa bahwa klaster sendiri dapat terjadi di rumah, tempat kerja, atau di tempat kerumunan lainnya. Ia menambahkan bahwa biasanya diawali salah satu orang yang positif dan tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat, lalu menularkan orang-orang di sekitarnya.
“Klaster bisa terjadi dimana saja, tidak hanya di perkantoran, bisa terjadi di berbagai komunitas termasuk rumah tangga,” jelasnya. Ia mengingatkan masyarakat menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
Untuk testing, Reisa sampaikan bahwa jumlahnya semakin meningkat per haridan data Kemenkes mencatat lebih dari 10 ribu tes per 1 juta penduduk sehingga perlu diapresiasi bagi masyarakat yang mendukung penuh.
Soal treatment, Reisa sampaikan juga telah diupayakan penanganan pasien Covid-19 dilakukan dengan terbaik dan pola perawatan di berbagai fasilitas kesehatan pun sudah dilakukan secara optimal.
“Jadi kompak dan disiplin yuk, kita kan orang Indonesia, warga dunia yang luar biasa dan orang Indonesia optimis, bisa, Pemerintah 3T, kita 3M, Indonesia pasti bisa!” ajak Reisa.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
