Hibah Barang Milik Negara Sebesar Rp1,32 Triliun Diserahkan Kepada Daerah
Daerah Dapat Jakarta – Hibah aset barang milik negara bidang infrastruktur permukiman senilai Rp1,32 triliyun, kembali diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada pemerintah daerah serta yayasan.
Terkait penyerahan asset tersebut, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, bahwa penyerahan aset barang milik negara (BMN) bidang infrastruktur permukiman ini merupakan ketiga kalinya dilakukan sepanjang tahun ini.
“Yang pertama pada April kami serahkan BMN senilai Rp774 miliar, lalu pada Juni kemarin kami serahkan senilai Rp421 miliar, dan sekarang yang paling banyak capai Rp1,32 triliun kepada sejumlah pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (16/11/2017).
Penyerahaan aset BMN kali ini, memiliki nilai mencapai Rp1,32 triliun yang mencakup bidang air minum sebanyak 348 aset senilai Rp625,40 miliar, bidang penyehatan lingkungan permukiman sebanyak 114 aset senilai Rp292,30 miliar, bidang pengembangan kawasan permukiman sebanyak 63 aset senilai Rp107,60 miliar, bidang penataan bangunan sebanyak 88 aset senilai Rp278,20 miliar, dan bidang tanggap darurat permukiman sebanyak 99 aset senilai Rp17,50 miliar.
Hibah aset ini diberikan kepada 176 penerima hibah, yang terdiri atas 8 pemerintah provinsi, 32 pemerintah kota, 135 pemerintah kabupaten, dan 1 Yayasan Mangkunegara Surakarta.
Perolehan aset tersebut, bersumber dari dana APBN melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Ditjen Cipta Karya yang selesai dibangun pada 2005 hingga 2016. “Kami tengah menelusuri terus aset-aset. Idealnya setelah bangun selesai, kami proses untuk serahkan. Kami berharap pada pemerintah daerah atau penerima hibah dapat menggunakan secara baik aset BMN yang diserahkan sehingga aset tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya dan dikelola dengan baik,” katanya.
Serah terima aset BMN ini, menurut Sri, bertujuan sebagai pembelajaran bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola aset yang lebih baik.
Hal ini, sekaligus sebagai upaya Ditjen Cipta Karya untuk memperbaiki kualitas catatan dan laporan keuangan BMN di lingkungan Kementerian PUPR. “Penyerahan aset BMN bukan berarti putusnya kegiatan bersama antara Cipta Karya dengan pemerintah daerah, melainkan juga dilakukan peningkatan nilai manfaat dari aset yang diserahkan,” ucapnya.
Aset tersebut, merupakan aset pemerintah yang harus dimanfaatkan secara baik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional.
Sri berharap, para penerima hibah aset sebagai barang milik daerah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota, memelihara, mengoperasikan, melakukan perawatan melalui APBD, serta dapat memanfaatkan dan mempergunakan barang tersebut sesuai dengan peruntukannya.
“Pemilik aset ini mempunyai tanggung jawab dalam perawatan dan bahkan pengembangan lebih lanjut. Misalnya, saat ini kami bangunkan SPAM [sistem penyediaan air minum] dan transmisi serta jaringan distribusi, nanti bisa dikembangkan oleh mereka melalui penambahan sambungan rumah,” tutur Sri.
M Riz
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
