Gugus Tugas Antisipasi Isu Keamanan dan Ketertiban di Tengah Pandemi COVID – 19
Jakarta – Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID – 19 menyikapi situasi keamanan dan ketertiban di tengah wabah virus SARS-CoV-2 sedini mungkin. Memantau berita di media massa, indikasi tindakan kriminal meningkat selama pandemik.
Pandemi COVID – 19 telah memberikan imbas yang besar di berbagai sektor kehidupan. Beberapa faktor dapat dinilai sebagai pemicu terhadap isu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Lesunya perekonomian dapat memicu masalah keamanan. Di sisi lain, adanya penetapan kebijakan untuk membebaskan narapidana.
Terkait dengan pembebasan tersebut, Direktur Keamanan dan Ketertiban Kementerian Hukum dan HAM Tejo Harwanto menyampaikan bahwa pihaknya mengeluarkan kebijakan membebaskan sekitar 38.907 tahanan. Pembebasan ini bersyarat melalui program asimilasi dan integrasi sebagai upaya menghindari kemungkinan peningkatan infeksi virus corona di dalam penjara. Saat ini kondisi lembaga-lembaga permasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas.
Namun, ia mengatakan bahwa tidak ada angka kejahatan yang signifikan maupun meningkat karena pelepasan bersyarat dan asimilasi. Angka berada di sektiar 0,001 persen yang melakukan pengulangan tindak pidana.
“Tidak semua yang diberitakan media benar sehingga perlu memberikan informasi-informasi positif,” kata Tejo saat diskusi di ruang digital pada Jumat lalu (24/4).
Ia menambahkan perlu untuk melakukan tidak saja mengendalikan kepanikan atau kegalauan tetapi juga mengurangi motif melakukan kriminalitas melalui media dan informasi ke publik.
Sementara itu, Data Polda Metro Jaya mencatat tidak terjadi peningkatan signifikan kriminalitas, seperti pencurian motor, curas, dan sebagainya. Pelaku asimilasi yang bebas telah melakukan tindak kriminal kembali sudah ditangkap dan diproses peradilan.
Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa eskalasi kejadian memang perlu diantisipasi, potensi kejadian tindakan pidana ada yaitu tawuran dan penjarahan, di mana terjadi eskalasi pada saat Ramadan.
“Ini disebabkan oleh situasi ekonomi saat ini. Pertambahan orang miskin baru bisa menyebabkan tingginya ancaman kemanan dan ketertiban,” tambah Suyudi.
Sementara itu, dalam waktu dekat yakni 1 Mei ada momen politik May Day yang perlu mendapat perhatian. Tanggal tersebut bisa menimbulkan kumpulan massa karena kondisi saat ini mereka terkena dampak finansial. Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti Centre for Strategic and International Studies Iis Gindarsah.
Sedangkan pendapat lain dari Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu dan Sosial Politik UI Iqrak Sulhin menyampaikan munculnya kejahatan saat situasi bencana biasanya karena situasi sosiologis, ekonomi, politik.
“Mostly karena ekonomi, tidak hanya kejahatan untuk bertahan hidup tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar-profesional crime,” ujar Iqrak.
Ia menyampaikan bahwa pengalaman di Amerika Serikat pada saat badai Katrina 2005 memperlihatkan terjadinya crime displacement atau perpindahan kejahatan karena orang-orang yang mengungsi.
Kemudian, New Orleans dan negara bagian lain yang menjadi tujuan pengungsi naik angka kejahatan, kekerasan hingga pembunuhan, pencurian pembobolan rumah, dan curanmor. Tantangan kondisi saat ini adalah pengendalian sosial yang baik perlu regulasi, sosialisasi, fasilitasi, sanksi.
Koordinator Bidang Perencanaan Gugus Tugas Wisnu Widjaja menyampaikan bahwa kondisi tekanan ekonomi yang berat selama pandemi COVID – 19 memicu peningkatan kelompok miskin baru. Ini bisa mendorong perilaku kejahatan.
“Kita memerlukan adanya rencana kontijensi sehingga upaya-upaya pencegahan dilaksanakan sistematis, tanpa represif yang berlebihan. Tantangan selama pandemi banyak, tekanan ekonomi dan sosial, dan ancaman kesehatan mental karena rutinitas berada di rumah,” ujar Wisnu yang juga Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB.
Ia mengatakan bahwa social engineering sebagai modalitas sosial dalam penanganan COVID – 19 dari tingkat nasional hingga daerah (RT-RW) serta peta dan skema tingkatan keamanan harus terlihat untuk upaya early warning system dalam isu keamanan.
(mjf)
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
