Connect with us

Dukung Penguatan KPK, Seknas: Jokowi Tetap Komitmen pada Janjinya, Menjaga dan Memperkuat KPK

Seknas Dukung Jokowi Menguatkan KPK
Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi

Jakarta – Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi) secara tegas menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK.

“KPK itu, kan lembaga negara bukan negara dalam negara. KPK itu lembaga negara yg dibentuk oleh pemerintah bersama parlemen melalui UU. KPK itu bukan mandataris Presiden, maka dalam menjalankan tugasnya sesuai UU 30/2002 harus independen dari kepentingan politik, ideologi maupun individu dan kelompok tertentu. Independen inilah marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia,” kata Dedy Mawardi, Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi.

Ia mengatakan apa yang dikhawatirkan berbagai kalangan, termasuk media mainstream, terkait revisi KPK, merupakan upaya untuk melemahkan KPK, tak sepenuhnya benar. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi semata menjaga kepentingan KPK itu sendiri sekaligus sebagai upaya untuk mengembalikan marwah KPK yang selama 2 periode kepemimpinan KPK terakhir mulai dipersoalkan oleh banyak masyarakat.

“Jokowi berkomitmen memperkuat KPK. Oleh karena itu Jokowi dengan tegas menolak poin-poin di dalam revisi UU KPK yang dinilai bisa melemahkan KPK. Jokowi paham, KPK merupakan anak kandung Reformasi 98. Sebagai anak kandung reformasi, KPK harus dijaga serta diperkuat sifat independennya agar KPK tidak digunakan sebagai alat politik bagi kelompok ideologi maupun politik tertentu,” katanya.

Ia menambahkan di era reformasi ini KPK harus mendinamisasikan diri dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, prinsip keadilan dan kepastian hukum.

“Oleh karena itu Jokowi menyetujui KPK memiliki dewan pengawas sebagaimana dimiliki lembaga negara lain yang berasal dari tokoh independen. Jokowi menyetujui pula KPK harus punya mekanisme SP3 dalam tempo waktu 2 tahun. Tujuan Jokowi menyetujui adanya Dewan Pengawas serta adanya mekanisme SP3 adalah agar KPK tidak abouse of power dalam menjalan tugas utama memberantas korupsi,” katanya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Parlemen Indonesia-Polandia Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan

Oleh

Fakta News
Parlemen Indonesia-Polandia Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin saat menerima kunjungan kehormatan delegasi Polish-Indonesia Parliamentary Group. Foto: DPR RI

Jakarta – DPR RI bersama delegasi Polish-Indonesia Parliamentary Group sepakat untuk meningkatkan neraca perdagangan dan kerja sama investasi antara Indonesia-Polandia. Tak hanya itu, kunjungan delegasi Polish-Indonesia Parliamentary Group yang dipimpin oleh Mr. Bartosz Kownacki juga untuk menindaklanjuti hubungan kerja sama antar Parlemen Indonesia – Polandia dalam bentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin usai menerima kunjungan kehormatan delegasi Polish-Indonesia Parliamentary Group, di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Turut mendampingi Azis, yaitu Anggota DPR RI Charles Honoris (Fraksi PDI-Perjuangan) dan Nurul Arifin (Fraksi Partai Golkar).

“Tujuan delegasi Parlemen Polandia untuk berkunjung ke Indonesia, di samping mengunjungi beberapa obyek wisata di Indonesia juga ingin bagaimana meningkatkan neraca perdagangan antara Indonesia-Polandia. Khususnya, dalam hal minyak kelapa sawit dan juga hal-hal lain (antara Indonesia dan Polandia) yang bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu,” ujar Azis kepada awak media, usai pertemuan.

Terkait hubungan kerja sama kedua negara, khususnya dalam bentuk GKSB, legislator Partai Golkar ini menjelaskan, Bartosz selaku delegasi Polish-Indonesia Parliamentary Group mengundang Parlemen Indonesia untuk melakukan kunjungan ke Polandia. “Tentunya, nanti kami akan mempersiapkan segala sesuatunya setelah terbentuknya GKSB untuk negara Polandia,” sambung legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II itu.

Sementara itu, Anggota DPR RI Charles Honoris menyampaikan, industri kelapa sawit adalah industri yang memengaruhi hajat hidup orang banyak di Indonesia. Untuk itu, ia berharap akan adanya dukungan dari Polandia agar bisa mencabut larangan ekspor industri kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. “Saya rasa, Pak Bartosz menyambut baik dan akan mengupayakan agar produk dari Indonesia, bukan saja kelapa sawit, akan bisa juga masuk ke pasar Uni Eropa,” ungkap legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Sementara itu, Anggota DPR RI Nurul Arifin menilai Bartosz Kownacki adalah seorang tokoh yang membina hubungan baik Parlemen Polandia dengan Parlemen Indonesia. “Sementara GKSB kita belum terbentuk. Saya berharap kita bisa cepat terbentuk GKSB dengan Polandia agar bisa menjalin hubungan antar Parlemen Indonesia-Polandia dengan lebih baik dan lebih intensif,” harap legislator dapil Jawa Barat I itu. (pun/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Masuk Kabinet Jokowi, Mahfud MD Sipil Pertama yang Menjabat Menkopolhukam

Oleh

Fakta News
Menkopolhukam Mahfud MD

Jakarta – Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) dalam kabinet baru Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, yang diumumkan dan dilantik pada Rabu (23/10/2019).

Rupanya, Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang menjabat Menkopolhukam dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika serah terima jabatan dengan Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (23/10/2019).

Dia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan dari mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono sehari sebelum dilantik.

“Tadi malam saya dapat pesan dari Jenderal Hendropriyono. Begini bunyinya, ‘saya sangat bangga Adinda Mahfud MD itu adalah orang sipil murni pertama yang menjadi Menkopolhukam di dalam sejarah Republik Indonesia,” ujar Mahfud mengulang pesan yang diterimanya.

“Saya baru tahu tadi malam bahwa saya orang pertama dari Pak Hendropriyono, bahwa saya orang sipil pertama yang memimpin kementerian ini,” kata Mahfud.

Sebab menjadi orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku sangat bersyukur karena sebelumnya sudah mempunyai bekal menjadi Menteri Pertahanan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menerima buku-buku yang berisi tugas Kemenpolhukan dari Wiranto dan berjanji akan membaca buku tersebut. “Saya akan baca ini semua, lalu kita saling mencocokan ritme kemana kita melihat pandangan, persepsi, keinginan dan potensi yang Bapak (Wiranto) miliki untuk melakukan tugas dengan apa yang saya pikirkan,” kata dia.

“Setelah mendengar dan membaca, saya kira minggu ini harus selesai sehingga ada gambaran apa. Saya gembira karena pokoknya sudah disampaikan Pak Wiranto. Saya ingat betul, karena yang dikatakannya bagus dan pointernya sudah disampaikan Pak Jokowi,” lanjut Mahfud.

Mahfud juga berterima kasih kepada Wiranto dan berjanji akan melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan Wiranto. Dua Kali Gantikan Wiranto Mahfud MD mengaku telah mengganti posisi Wiranto sebanyak dua kali. Pertama sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2000-2001 dan kali ini sebagai Menkopolhukam.

“Saya sudah dua kali mengganti posisinya Pak Wiranto. Dulu saya jadi Menhan. Selalu ada kesan yang sangat baik dari tempat kerja, dari orang-orang di mana Pak Wiranto meninggalkan tempat kerjanya,” kata Mahfud.

Wiranto sebelumnya menjabat sebagai Menhan pada tahun 1998-1999 pada masa Presiden Soeharto dan BJ Habibie. Sementara Mahfud menggantikannya saat Presiden Abdurahman Wahid berkuasa, tepatnya pada tahun 2000-2001.

Mahfud pun bercerita tentang bagaimana ketika dirinya menjabat sebagai Menhan usai ditinggal Wiranto. Dia mengatakan, saat itu orang-orang di Menhan sangat terkesan dengan Wiranto karena pembawaannya yang sangat mengayomi dan dekat dengan pegawainya.

Mahfud juga bercerita bahwa di Kementerian Pertahanan ada masjid besar bernama Attaqwa yang dibangun Wiranto semasa menjabat. “Kemudian juga bekal-bekal persoalan jelas disampaikan, apa yang harus dilakukan. Tadi saya bicara tidak sampai 1 jam, tapi saya sudah mendapat banyak hal yang menjadi persis apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, pesan kepada saya ketika bertemu dan pidato tadi, apa yang harus saya lakukan sebagai Menkopolhukam,” kata dia.

Beberapa permasalahan seperti radikalisasi, pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan sebagainya merupakan persoalan yang selalu muncul seperti diamanatkan Jokowi menjadi tanggung jawabnya.

“Nah tadi sudah dijelaskan kepada saya (oleh Wiranto) sampai apa yang sudah dilakukan. Karena tidak pernah dibiarkan terus, tentu akan saya lanjutkan,” kata dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Baru Dihadapkan Berbagai Tantangan Pendidikan

Oleh

Fakta News
Mendikbud Baru Dihadapkan Berbagai Tantangan Pendidikan
Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Ferdiansyah. Foto: DPR RI

Jakarta – Presiden Joko Widodo baru saja melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru, dengan nomenklatur yang mencakup Pendidikan Tinggi (Dikti), dalam Kabinet Indonesia Maju Masa Jabatan 2019-2024. Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Ferdiansyah mengimbau segera dilakukannya hubungan dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan pada sektor pendidikan.

“Saya hanya berkomentar, mudah-mudahan Pak Menteri yang baru itu segera melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dia bisa menjawab kebutuhan di masyarakat dengan keinginan Presiden,” kata Ferdi, sapaan akrabnya, usai menerima kunjungan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Adanya penggabungan nomenklatur Pendidikan Tinggi ke dalam Kemendikbud, setelah sempat disatukan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 2014 lalu, membuat sektor pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Menengah, hingga Pendidikan tinggi akan terkonsentrasi menjadi satu. Ferdi menilai hal ini bukannya akan berjalan tanpa hambatan.

“Kita punya pengalaman adanya pembagian antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman itu memang pasti ada sedikit hambatan-hambatan dengan digabungkannya kembali antara pendidikan tinggi dan jenjang pendidikan dari PAUD, yang dulunya terpisah kini digabung lagi,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Meski demikian, Ferdi mengatakan hambatan bisa diatasi dengan kembali melakukan koordinasi. Dirinya mengarisbawahi hal tersebut sebagai bagian yang kerap kali mudah untuk dikatakan, namun ketika dilaksanakan sering menemui hambatan. “Saya punya keyakinan, ini bisa berjalan tapi jangan terlalu lama. Seandainya ada penyesuaian, kami minta pada Pemerintah penyesuaian selama 3-4 bulan aja. Jangan lebih dari itu,” imbuhnya.

SDM Unggul menjadi poin pertama yang disampaikan Presiden Jokowi saat resmi dilantik pada akhir pekan lalu di hadapan Anggota MPR RI. Dengan demikian, pendidikan selayaknya menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Namun, Ferdi menyayangkan meski sudah menjadi prioritas utama, agenda pendidikan yang mengarah vokasi masih belum mendapatkan perhatian di masyarakat.

“Nampaknya ketika mengarah pada vokasi masih yang dianggap orang pemahamannya masih beda di masyarakat bahwa pendidikan vokasi itu tidak keren, pendidikan vokasi itu bukan sarjana, ini yang harus juga diberikan karena image masyarakat masih agak kurang pas mengenai pendidikan vokasi,” tandas Ferdi.

Untuk itu, legislator dapil Jawa Barat XI tersebut menyarankan perlu adanya kampanye mengenai pendidikan vokasi guna meminimalisir kelemahan dan kekurangan yang saat ini belum optimal dijalankan oleh pemerintah. “Padahal, untuk ke depannya dan saat ini sudah ada Sarjana Terapan, bahkan Profesor Terapan pun sudah ada, itu sebagai kebijakan DPR bersama Dikti saat itu,” tutup Ferdi. (alw/sf)

Baca Selengkapnya