Connect with us

Djoko Tjandra Dikirim ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra

Jakarta – Narapidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, dipindahkan ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat.

“Kami akan pindahkan untuk menjalani pidananya di Salemba sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba,” tutur Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2020).

Djoko diserahkan kembali kepada pihak Ditjen PAS Kemenkumham setelah mendekam sementara di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Penempatan sementara tersebut sebelumnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Djoko dalam kasus pelariannya yang sedang diusut oleh Bareskrim Polri.

Namun, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemeriksaan terhadap Djoko sejauh ini dirasa sudah cukup.

“Terkait dengan pemeriksaan saudara Djoko Tjandra, untuk sementara kami rasa sudah cukup,” tutur Listyo di lokasi yang sama.

“Oleh karena itu, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dirjen PAS untuk penempatan saudara Djoko Tjandra selanjutnya,” sambung dia.

Sebelumnya, penyidik akan memeriksa Djoko Tjandra terkait penerbitan surat jalan dan surat rekomendasi kesehatan.

Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra.

Dalam kasus pelarian Djoko Tjandra, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka karena diduga membantu Djoko keluar-masuk Indonesia.

Pertama, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo yang telah menerbitkan surat jalan dan diduga terlibat dalam penerbitan surat kesehatan untuk Djoko Tjandra. Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan.

Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Selain Prasetijo, penyidik juga telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka. Anita merupakan pengacara atau kuasa hukum Djoko, narapidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020 silam.

Dia dijerat dengan pasal berlapis. Ia disangkakan Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra. Dugaan tindak pidana pada kasus ini adalah penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara.

Pasal yang disangkakan yaitu, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Namun, belum ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice tersebut.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Lantik Enam Pjs Wali Kota/Bupati di Jateng Gantikan Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

Oleh

Fakta News

Semarang – Sebanyak enam penjabat sementara (Pjs) yang akan memimpin enam daerah pelaksana Pilkada serentak resmi dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Semarang pada Jumat (25/9/2020) malam. Enam daerah tersebut antara lain Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Grobogan, Klaten, dan Purworejo. Acara yang digelar pun berlangsung singkat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pelantikan tersebut diikuti oleh wali kota dan bupati secara daring melalui zoom dari tempat masing-masing. Penyematan tanda jabatan juga dilakukan sendiri oleh pejabat yang dikukuhkan. Sementara, prosesi penyerahan Surat Keputusan Mendagri diganti dengan dibacakan.

Ganjar berpesan kepada para penjabat sementara untuk menciptakan pemerintahan yang kondusif. Ganjar juga meminta agar para penjabat sementara mengawal kondisi daerahnya yang sedang dalam suasana Pilkada.

“Pesan pertama tentang penciptaan pemerintahan yang kondusif. Kedua menyukseskan Pilkada, ketiga kita minta mengikuti tahapan karena di situ ada potensi kerumunan. Maka saya tegaskan tidak,” kata Ganjar, Jumat (25/9/2020) malam.

Ganjar meminta para pejabat sementara untuk langsung berkomunikasi dengan wali kota dan bupati yang cuti.

“Lalu yang lain adalah tata kelola pemerintahan karena ini proses membahas APBD maka etisnya mereka kita minta komunikasi dulu dengan incumbent yang cuti. Kemudian besoknya dengan Forkompimda,” jelasnya.

Selain itu, Ganjar juga meminta agar diberikan laporan mingguan terkait perkembangan sosial hingga ekonomi daerah yang ditugaskan.

Sementara enam pejabat yang dikukuhkan tersebut antara lain Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto sebagai Pjs Wali Kota Semarang, Kepala Kesbangpol Haerudin sebagai Pjs Bupati Grobogan, Kepala Dinas ESDM Sujarwanto sebagai Pjs Bupati Klaten, Asisten Pemerintahan Pemprov Jateng Sarwa Pramana sebagai Pjs Bupati Purbalingga, Kabiro Adm Pengadaan Barang dan Jasa Yuni Astuti sebagai Pjs Bupati Purworejo, dan Kabiro Kesra Imam Maskur sebagai Pjs Bupati Rembang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Susun Protokol Kesehatan Keluarga, Menteri PPPA: IRT dan Organisasi Perempuan Ujung Tombak Tekan Penularan dalam Klaster Keluarga

Oleh

Fakta News
Menteri PPPA Bintang Puspayoga

Jakarta – Peran serta anggota keluarga dalam satu rumah tangga dinilai sangat penting dalam mencegah penularan virus Covid-19, terutama ibu rumah tangga (IRT) dan organisasi kewanitaan memiliki peran yang sangat dibutuhkan.

Data per 25 September 2020 jumlah kasus aktif mencapai 60.431 kasus. Dari hasil tracing Kementerian Kesehatan, jumlah klaster sudah mencapai lebih dari 1100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga.

Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga sudah melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dalam mensosialisasikan bahaya Covid-19 secara massif. Juga kedua pihak sedang menyusun Protokol Kesehatan Keluarga.

“Di kementerian kami sejak April sudah me-launching program Berjarak, Bersama Jaga Keluarga Kita. Dalam mencegah klaster keluarga sedapat mungkin menghindari pertemuan fisik bersama keluarga besar, kalaupun harus dilakukan bisa dilakukan secara daring,” katanya dalam dialog bersama Juru Bicara Satgas Covid-19 Reisa yang disiarkan kanal Sekretariat Presiden, Jumat (25/9).

Kementerian PPPA dalam melakukan sosialisasi secara massif sudah melibatkan organisasi kewanitaan dalam menekan persebaran virus Covid-19. Seperti organisasi PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Kowani dan organisasi kewanitaan lainnya yang ada di Indonesia.

Selain itu, Kementerian PPPA sudah memiliki jaringan Forum Anak yang tersebar di 34 provinsi, 451 kabupaten/kota dan ribuan kecamatan dan desa.

“Kalau kita lihat anak-anak kreatif, inovatif mensosialisasikan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan). Kita harapkan langkah-langkah efektif dan massif yang bisa kita lakukan dapat mengurangi klaster keluarga ini,” ungkapnya.

Bintang juga menyampaikan kepada masyarakat, jika ada anggota keluarganya tertular, langsung hubungi puskesmas terdekat atau dinas kesehatan (Dinkes) setempat. Nantinya dinkes melaporkan kepada Satgas Covid-19 di daerahnya masing-masing. Dan biayanya ditanggung pemerintah.

“Saya melihat di masa pandemi ini kita harus berpikir positif. Dibalik tantangan pasti ada peluang, dibalik musibah pasti ada hikmahnya. Kalau dulu kita malas olahraga, nah dalam masa pandemi ini harus kita lakukan. Ini sisi positif yang akan menjadi gaya hidup kita kedepan,” ujarnya.

Tak lupa ia mengajak keluarga-keluarga di Indonesia untuk bergotong royong bersama memerangi pandemi Covid-19 dan menekan penularan dalam klaster keluarga.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa yang memandu dialog menyampaikan 5 langkah menghindari penularan dalam klaster keluarga. Pertama, pahami dengan benar cara penularan Covid-19. Kedua, selalu ikuti protokol kesehatan termasuk protokol kedatangan.

Ketiga, ketahui kondisi kesehatan setiap anggota keluarga di rumah termasuk kalau ada yang sakit harus menggunakan masker. Keempat, pastikan gizi seimbang dan jangan lupa olahraga rutin bersama. Dan kelima, ciptakan suasana tenang di rumah, berantas hoaks dan jauhi sumber kepanikan.

“Mari kita cegah penambahan kasus dari rumah. Lindungi anak, orang tua dan sanak keluarga kita. Lakukan lima langkah tadi, dan salam hangat untuk mereka. Selamat menikmati akhir pekan yang sehat dengan keluarga, perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga tetap sehat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Airlangga: Vaksinasi Covid-19 Diperkirakan Berlangsung Desember atau Awal Januari 2021

Oleh

Fakta News
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan pemberian vaksinasi Covid-19, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 atau awal Januari 2021.

“Terutama mendorong persiapan baik melalui pengetesan. Diharapkan Desember atau awal Januari (2021) kita sudah bisa memulai vaksinasi,” katanya melalui tayangan resmi Kemenko Perekonomian, Jumat (25/9/2020).

Sebelum memulai vaksinasi tersebut, lanjut dia, pemerintah sedang merancang peraturan presiden (perpres) serta peta jalan (road map) terkait dengan distribusi vaksin Covid-19. Airlangga menjelaskan ada beberapa hal yang akan diatur dalam perpres tersebut nantinya.

“Kemudian, terkait distribusi vaksin, ini ada beberapa dimasukkan dalam rancangan perpres. Yaitu yang pertama, terkait dengan pengaturan uang muka. Kemudian penjelasan mengenai kondisi force majeure,” katanya.

Airlangga kembali menjelaskan bahwa keputusan pembelian vaksin covid tersebut akan menjadi ranah dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Menteri Kesshatan yang nanti sebagai pengambil keputusan pembelian vaksin ini,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai peta jalan atau road mapnya telah diatur calon penerima vaksin covid berdasarkan kriteria dan tahapannya.

“Ada yang garda terdepan jumlahnya 1,3 juta, pelayanan publik, dan aparatur negara. Kemudian, ada tahap pertama, kedua, dan ketiga yang sudah disiapkan untuk total 86 juta daripada penerima (vaksin). Yang terbagi dari usia produktif, kemudian peserta BPJS dan penerima bantuan iuran,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mengatakan, sebanyak 30 juta dosis vaksin Covid-19 akan diterima oleh Indonesia pada kuartal IV tahun ini. Vaksin tersebut akan didistribusikan ke masyarakat untuk vaksinasi pada kuartal I 2021.

Airlangga juga menyebut, adanya kerja sama Indonesia dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), G42 Healthcare Holdings yang akan menghasilkan vaksin Covid-19 hingga 110 juta dosis.

Baca Selengkapnya