Direvitalisasi, Lokananta Reborn Diharap Bisa Jadi “School of Music”
Surakarta – Studio musik tertua di Indonesia, Lokananta akan disulap lebih modern dan menghilangkan kesan mistis yang menyelimutinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak bisa menutupi antusiasmenya dan menantikan Lokananta Reborn. Memori masa kuliah pun bangkit kala Ganjar mengunjungi satu per satu ruangan berisikan kaset lagu-lagu rock era 80-an.
“Keren kalau di museum ini juga disiapkan, alat untuk bisa mendengarkan langsung rekaman-rekaman yang ada di sini,” kata Ganjar, saat berkeliling Lokananta, Kamis (14/7/2022).
Ditambahkan, studio musik Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956. Bangunannya kini sudah menjadi situs cagar budaya. Nama Lokananta digagas oleh Raden Maladi, yang berarti gamelan dari khayangan bersuara merdu. Hingga kini pun masih dipilih musisi Indonesia untuk merekam lagunya.
“Lha gamelan yang jadi cerita mistis itu juga bisa dijadikan daya tarik sendiri lho, mungkin bisa nanti disiapkan satu ruangan dan momen kalau ada pengunjung yang ingin melihat gamelan bunyi sendiri. Tapi sebenarnya kita yang bunyiin pakai musik,” gurau Ganjar, pada perwakilan Kementerian BUMN.
Nantinya Lokananta akan direvitalisasi lebih modern dan menghilangkan kesan mistis yang menyelimuti. Ganjar pun berharap Lokananta Reborn jadi titik balik bergeliatnya industri musik dan menjadi destinasi wisata.
“Fungsinya ditambah terus kemudian harapannya ini menjadi destinasi wisata yang baru. Mudah-mudahan keren,” ujar Ganjar.
Ganjar juga mendorong Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk membantu menghidupkan creative hub yang berbasis seni. Ganjar membayangkan Lokananta Reborn tak hanya sebagai museum dan studio musik, sekaligus bisa menjadi sekolah musik.
“Sehingga kalau ada orang konser ya dia suruh nyumbang lah pengalamannya, apakah bukunya, apakah rekamannya, dan orang bisa belajar sejarah musik dari sini lebih banyak,” katanya.
Revitalisasi juga akan memaksimalkan setiap ruang dan lahan yang ada di Studio Lokananta. Nantinya akan disiapkan untuk UMKM dan kuliner lokal seperti angkringan dengan hiburan musik.
“Jadi artinya mereka punya panggung yang bisa kita kelola dengan gampang dan bakat-bakat itu akan muncul dan kemudian industri kita akan hidup lagi,” tuturnya.
Revitalisasi akan dimulai awal bulan depan. Targetnya selesai pada akhir 2022. Ganjar siap mengawal dan siap membawa Lokananta jadi destinasi wisata baru.
“Ini kerjanya agak cepat, kira-kira Desember nanti sudah ada hasilnya. Permintaan dari panitia ke Pemprov, Pak ini jadikan destinasi wisata. Oke. Ini jadi prioritas, oke. Begitu saja. Pokoknya saya oke terus ini,” tandasnya.
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyampaikan rencana revitalisasi sudah lama dibahas. Inisiasi ini mendapat sambutan baik dari Kementerian BUMN yang akan men-support penuh proses revitalisasi.
“Ini saya kawal dari awal. Banyak masukan bagus dari Pak Gubernur. Terutama yang sekolah musik tadi,” kata Gibran.
Dalam kesempatan itu hadir Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Arisudono Soerono, Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media YB Priyatmo Hadi, Direktur Utama PT PPA (Persero) Yadi Jay Ruchandi, serta Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi PT PPA (Persero) Rizwan Rizal Abidin.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
