Connect with us

Didi Kempot dan Fenomena Pertahanan Identitas

Jakarta – Pagi ini, Selasa (5/5), langit seakan-akan runtuh. Saat berada di puncak popularitas, ia harus menutup layar kehidupan hingga ke tanah. Jutaan penggemar lintas etnis dan bangsa yang sedang gandrung kapilangu, lekas ditinggalkannya tanpa pamit, tak seperti di atas panggung dibarengi lagu penutup dan sejumput pesan arif.

Dengan tembang berbahasa Jawa, seniman berambut gondrong itu melumerkan perbedaan kelas. Lagu sederhana dan njawani yang keluar dari mulutnya laksana sirep Sunan Kalijaga. Buahnya, semua pendengar diajak bergoyang tanpa canggung.

Didi Kempot tanpa diikuti kabar sakit berat, akhirnya “neruske lampah”: bercampursari di kayangan. Siapa sangka, bulan April bangsa Indonesia dihujam kesedihan. Grafik pagebluk korona belum melorot, hari ini kita tertunduk sedih atas kehilangan pelantun lagu campursari masyur itu. Lelaki asal Kota Bengawan itu baru saja menggalang dana kemanusiaan untuk korban terdampak Covid-19.

Sorot mata serta cara berbicaranya tak mampu menyembunyikan bahwa dia masih merasa sebagai wong cilik. Penyanyi yang berangkat dari arena jalanan, ngamen ke sana kemari berteman sengatan mentari. Mundur ke belakang, jauh sebelum populer di Tanah Air, adik pelawak Mamiek Prakoso ini lebih dulu kondang di Suriname. Tahun 1993, “Raja Campursari” ini kali pertama berangkat ke negara itu. Didi Kempot mengaku, sudah belasan kali mengajak berdendang masyarakat Suriname.

Dalam konteks ini, Didi Kempot laksana penyambung tali paseduluran sekaligus pengobat rindu keturunan wong Jawa di tlatah Suriname dengan orang Jawa di Indonesia. Sepotong pertanyaan yang menarik adalah bagaimana pandangan orang Jawa diwakili Didi Kempot sendiri terhadap “Jawa Suriname”? Menjawab sepenggal pertanyaan ini memang butuh turun lapangan, tak cukup bila bekerja di belakang meja.

Beberapa tahun lalu, saya berbekal metode sejarah lisan mengorek keterangan Didi Kempot, ditambahi informasi dari maestro keroncong Waljinah demi menjawab pertanyaan di atas. Tahun 1971, Waljinah tampil mengenalkan lagu keroncong Jawa. Biduan cantik yang bertanggal lahir 7 November 1943 itu kaget lantaran warga Suriname sebagian besar hafal lagu Walang Kekek, Jangkrik Genggong, dan Titit Tuit. Alhasil, Waljinah tidak mlindher gandang di depan publik. Gandang merupakan terminologi lokal Suriname untuk menyebut kegiatan menyanyi seseorang. Tahun 1991, Waljinah kembali bersemuka dengan mereka.

Sementara untuk pentas Didi Kempot, para fansnya di Suriname hafal banyak lagu miliknya. Mereka ikut larut terbuai tatkala mendengar bait lagu buah hati seniman Edy Gudel itu. Mereka ikut bergoyang mengikuti alunan lagu yang dipentaskan Didi Kempot, seraya melambaikan tangan maupun menyentuh dada. Perlu disadari bahwa keberadaan Didi Kempot berikut lagu campursarinya turut membantu generasi muda di sana “ora lali Jawane”. Berdendang seraya melestarikan bahasa Jawa seperti para leluhurnya.

Menurut pengakuan Didi Kempot maupun Waljinah, sikap grapyak (ramah) yang menubuh dalam dirinya merupakan modal utama orang untuk berhubungan sosial yang berkualitas. Masyarakat lokal Suriname memiliki sikap yang terbuka sebagaimana orang Jawa (Indonesia) umumnya.

Sebagai orang yang sama-sama berkultur Jawa, maklum Didi Kempot dan Waljinah dianggap sebagai saudara yang datang dari tanah Jawa. Di satu pihak, Didi Kempot pentas ke Suriname dimaknai sebagai momentum niliki sedulur lawas. Dalam konsep kebudayaan Jawa, realitas sosial ini merupakan bukti historis betapa orang Jawa (Didi Kempot-warga lokal) ora kepaten obor alias tidak sudi kelangan aluran pasedulurane (kehilangan silsilah leluhur). Karena bagaimanapun darah yang mengalir di dalam tubuh sebagian masyarakat Suriname tersebut ialah darah Jawa. Sementara Jawa asli ada di Indonesia. Kendati mereka sudah menjadi warga negara Suriname, namun jalinan batin tetap dipelihara seperti leluhurnya dan budaya yang melekat masih tetap Jawa.

Di samping sikap grapyak, bahasa Jawa ngoko yang dipakai masyarakat Suriname bikin Waljinah mudah berkawan. Pada prinsipnya, bahasa Jawa ngoko tidak memperjelas jurang stratifikasi sosial dan umur. Berkebalikan dengan bahasa Jawa krama inggil atau halus di Surakarta dan Yogyakarta. Bagi Didi Kempot serta Waljinah yang dilahirkan di Surakarta (lokus kebudayaan Jawa keraton), situasi ini semula dirasakan tidak nyaman lantaran dia melihat pemakaian bahasa Jawa ngoko seorang anak kepada ayahnya dalam lingkungan keluarga dinilai sebagai “tindakan yang berani” atau tak sopan (Heri Priyatmoko, 2015).

Orang Jawa Suriname memanggil orang lain atau kepada penyanyi dari Kota Bengawan ini dengan menyebut “kowe”. Bagi orang yang dilahirkan di Surakarta seperti Didi Kempot, panggilan itu dirasa kurang mengenakkan, dianggap tidak punya tatakrama atau ora ngajeni. Mestinya, memanggil “panjenengan” (lebih tua dan senior) atau “sampeyan” (lebih muda). Penggunaan bahasa Jawa krama (halus), dipastikan mereka tidak mudheng. Waljinah memilih mengikuti arus bahasa yang berlaku.

Suasana yang dihadirkan dengan berkomunikasi memakai bahasa Jawa ngoko di Suriname cenderung wak-wakan atau braok atau keras. Wak-wakan atau braok, menurut kultur Jawa di Surakarta yang halus dipandang tidak baik dan mengarah pada kurang sopannya orang yang berbicara. Namun seiring waktu, Didi Kempot bisa beradaptasi dengan lingkungan dan memahami budaya (bahasa) Jawa ala Suriname. Basa pedinan (bahasa sehari-hari) masyarakat Jawa di Suriname jelas proses sejarahnya.

Demikianlah, Didi Kempot (dan Waljinah) turut berkontribusi besar dalam mengajak masyarakat Suriname nggondheli Jawane. Begitu besar kecintaan masyarakat Suriname terhadap warisan budaya nenek moyangnya disemaikan kembali oleh penyanyi itu. Keturunan imigran dari Jawa yang bermukim di Suriname tidak malu menggunakan bahasa Jawa dan berjoged lagu campursari.

Kesedihan kali ini bukan hanya dimonopoli bangsa Indonesia. Meninggalnya Didi Kempot pantas membuat pipi penduduk Suriname berlinang air mata hangat. Berkat pelantun tembang Stasiun Balapan ini, mereka tidak kehilangan identitas kejawaan, sebuah fenomena pertahanan identitas yang sangat jelas. Minimal dengan berdendang dan nanggap Didi Kempot ke Suriname, mereka menunjukkan dinamisasi budaya Jawa di wilayah yang dijuluki “Indonesia Sebelah Barat” itu.

Sugeng tindak, Mas Didi! Saatnya ganti menghibur barisan dewa di kayangan.

 

Heri Priyatmoko

Dosen Prodi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, founder Solo Societeit

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Siap Beroperasi, Tol Pekanbaru-Dumai Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Gerbang Tol Pekanbaru, Riau. (Foto: Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan persiapan untuk operasi Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 kilometer (km) dengan melakukan Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan pada seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utara-Dumai.

Saat ini progres fisik tol ini telah mencapai 99,07% dan ditargetkan dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat. Kehadiran tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra.

“Tol ini akan memperpendek jarak tempuh antara Pekanbaru-Dumai menjadi 131 kilometer di mana kalau melalui jalan nasional jaraknya 200 kilometer. Saya kira truk pengangkut bahan seperti sawit bisa pindah menggunakan jalan tol dengan pertimbangan hitungan waktu. Dengan tol ini, pengguna dapat menghitung waktu perjalanan bahan dari asal sampai ke pabrik,” ungkap Menteri Basuki.

Tol Pekanbaru-Dumai terdiri dari enam seksi yakni Seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), Seksi II Minas-Petapahan (24,1 km), Seksi III Petapahan-Kandis Utara (16,9 km), Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan (26,25 km), Duri Selatan-Duri Utara (29,4 km), dan Seksi VI Duri Utara-Dumai (25,44 km). Tol ini dilengkapi dengan 10 Tempat Peristirahatan dan Pelayanan (TIP), yang terdiri dari 5 TIP arah Kota Pekanbaru dan 5 TIP lainnya arah Kota Dumai.

Di samping itu, ruas tol ini memiliki empat terowongan perlintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. Terowongan gajah disiapkan dengan bentang 25-45 meter dan tinggi 5.1 meter serta tanaman hijau agar menyerupai habitat asli. Terowongan ini dibangun karena pada Seksi IV Kandis Utara-Duri ruas tol melintasi Kawasan Suaka Margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil di mana keduanya merupakan koridor perlintasan Gajah Sumatra dengan jumlah populasi sekitar 50 ekor.

Tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan mulai Juli 2017 dengan skema penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya dengan anggaran Rp16,21 triliun. Saat ini Seksi I Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional mulai bulan Mei 2020.

Tol Pekanbaru-Dumai merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km terdiri dari koridor utama dan pendukung yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama beserta jalan pendukung (sirip).

Hingga kini jalan Tol Trans Sumatra sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni-Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km, Palembang-Indralaya 22 km, Medan-Binjai 10,46 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 km.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU: Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan

Oleh

Fakta News
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj

Jakarta – Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.

Pentingnya penerapan protokol kesehatan juga diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, ia menegaskan, mengikuti protokol Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Wajib hukumnya mengikuti protokol Kesehatan, jangan sampai kita mencelakai diri kita dan orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Aqil mengungkapkan menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.

“Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menggunakan masker. Selalu menggunakan masker dimanapun kita berada merupakan salah satu ikhtiar kita menyelamatkan diri kita dan orang lain,” ujar Said Aqil.

Selanjutnya ia mengimbau masyararakat untuk tetap disiplin dan waspada.

“Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati dan waspada. COVID-19 ini betul-betul nyata, bukan konspirasi ataupun bohong-bohongan,” ujarnya.

Sementara itu, PBNU telah ikut berkontribusi dalam penangan COVID-19 ini, dengan menerjunkan satuan tugas (Satgas) COVID-19 dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat.

“Satgas COVID-19 PBNU tersebar di 227 ribu titik dan bantuan sembilan belas truk sembako telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya