Dedie Rachim Bersama Ridwan Kamil Pantau PSBB Kota Bogor Hari Pertama, Penurunan Jumlah Penumpang KRL dan Kendaraan Capai 50 Persen
Sanksi Menanti
Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil menyatakan bahwa dalam pantauannya di checkpoint Gerbang Tol Baranangsiang, tampak trafik kendaraan yang masuk lewat pintu Tol Jagorawi sudah turun hampir 50 persen.
“Jadi (turun) setengahnya. Sementara tujuan dari PSBB terlihat ada hasilnya di pagi ini tapi Kota Bogor ini kan pintu masuknya tidak hanya lewat jalan tol. Tapi sudah dibangun pos-pos checkpoint, di mana Pak Kapolda sudah menginstruksikan agar banyak pemeriksaan-pemeriksaan kepada mereka yang berseliweran di jalan,” ungkap Emil, sapaan akrabnya.
Kepada yang melanggar aturan, lanjut Emil, misalnya seperti tujuannya tidak jelas atau bukan kelompok yang bekerja di delapan zona pengecualian, akan diberikan blanko teguran. Termasuk pagi pengendara motor yang tidak memakai masker dan sarung tangan.
“Blanko teguran ini seperti surat tilang. Yang dikecualikan itu kan logistik, pangan, kesehatan dan lain-lain. Dengan resminya PSBB, maka sanksi itu bisa sudah dilaksanakan dengan baik. Ujung-ujungnya ada sanksi sesuai aturan, seperti kurungan badan, tipiring, denda dan sebagainya. Tapi itu terakhir. Awal-awal kita beri surat teguran yang mudah-mudahan bisa dilakukan,” jelasnya.
Dibarengi Tes Masif dan Bansos
Ridwan Kamil juga menjelaskan, bahwa PSBB ini akan dilakukan selama 14 hari sembari dilakukan tes masif secara bersamaan.
“Karena kuncinya itu. Dengan kedisiplinan warga, dengan tes yang masif ketemu peta di Kota Bogor khususnya dan Bodebek ini sehingga kita bisa memblokir dean mengambil keputusan mana-mana yang PSBB-nya dikurangi, mana-mana kecamatan atau daerah yang diperketat,” terangnya.
Bertepatan dengan diberlakukan PSBB, kata Emil, pada hari pertama pelaksanaannya juga disebar bantuan Provinsi Jawa Barat berupa sembako dan uang tunai melalui PT Pos Indonesia yang bekerjasama dengan ojek online dan ojek pangkalan untuk mendistribusikan bantuan jaringan pengaman sosial.
“Mereka-mereka yang mendapatkan bantuan berada di 30-40 persen ekonomi terbawah. Kalau disebut semua terdampak, betul semua terdampak. Tapi dengan keterbatasan tidak bisa semua mendapatkan bantuan sembako dan uang tunai yang seadanya. Ini adalah untuk kelompok yang paling bawah menurut survey,” ujar Emil.
Di Jawa Barat, khususnya Bodebek, ada tujuh pintu bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan, kartu sembako, Bansos Presiden, kartu pra kerja untuk pengangguran dan PHK, di desa ada dana desa, dan kemudian bantuan provinsi.
“Dan nanti kalau masih ada yang kurang, ada dana dari Pemerintah Kota Bogor untuk mereka yang mungkin di jalanan yang tidak terdata secara formil, ada gerakan nasi bungkus juga. Di kota bogor dilakukan di kecamatan, kantor Kodim atau Koramil, itu bebas. Yang penting kuncinya satu, tidak boleh ada yang kelaparan selama PSBB di Jawa Barat,” tandasnya.
“Terakhir bagi mereka yang merasa tidak terdata dan merasa berhak, silahkan melaporkan melalui fitur aduan di aplikasi Pikobar. Jadi ada aplikasi khusus Pusat informasi koordinasi covid di Jawa Barat. Klik di fitur aduan sampaikan alasan kenapa anda merasa terlewat dan berhak. Termasuk perantau yang ada di Kota Bogor dan Bodebek, yang KTP-nya bukan Bodebek, tetap kita bantu seperti halnya kami membantu yang ber-KTP Jabar. Jangan khawatir, tanyakan ke RT/RW, anda masuk ke kelompok mana, kalau masih kelewat masih ada fitur aduan,” pungkasnya.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.