Connect with us

Data 26 Maret 2020: Tambah 103 Kasus, Total 893 Positif Covid-19 dan 78 Meninggal

Jubir Penanganan Corona Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah kembali memperbaharui data terkait virus Corona atau COVID-19 di Indonesia. Data yang disampaikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) melalui kanal situs http://covid19.bnpb.go.id/ hingga 26 Maret 2020 pukul 15.30 WIB, menyebutkan bahwa total Positif Covid-19 sebanyak 893 yang berarti ada penambahan 103 kasus, 780 masih dalam perawatan, 35 sembuh (3,92%), dan 78 (8,74%) orang meninggal dunia.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, mengatakan sebaran kasus Corona terbanyak masih di DKI. Namun, dia menyebut tambahan kasus yang signifikan juga terjadi di Sulawesi Selatan.

Yurianto juga menjelaskan hingga kini sebanyak 35 orang dinyatakan sudah sembuh dari Corona. Namun, 78 orang dinyatakan meninggal dunia.

“Sudah ada 4 lagi penambahan kasus sembuh, karena itu jumlah kasus sembuh 35 orang, kemudian kasus kematian ada tambahan 20 kasus, sehingga ada 78 orang,” ujarnya.

Data covid19.bnpb.go.id sampai 26 Maret 2020

Berikut pernyataan lengkap pemerintah yang disampaikan pada hari ini:

Achmad Yurianto 26 Maret 2020

Untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini, beberapa langkah sudah dilakukan secara terintegrasi di bawah koordinasi dari beberapa gugus tugas nasional untuk penanggulangan permasalahan ini. Dalam sehari ini kami juga memantau beberapa pelaksanaan kegiatan dan beberapa hal yang jadi pertanyaan di lingkungan masyarakat berkaitan dengan kekhawatiran semakin masifnya penyebaran ini seiring dengan mulai banyaknya saudara-saudara kita dari Jakarta dan Kembali ke kampung halaman kita masing masing. Oleh karena itu Kembali saya ingatkan pada rekan rekan saudara saudara sekalian bahwa fondasi dasar dalam kaitan dengan pengendalian penyakit ini adalah upaya pencegahan, upaya pencegahan harus difokuskan pada upaya dalam menjaga yang sehat tetap sehat, yang sehat tidak tertular penyakit ini, yang sehat mampu menjaga dirinya supaya tetap sehat. Oleh karena itu kita harus memaklumi dan meyakini bahwa penyebaran penyakit ini terjadi akibat adanya kontak dekat antara orang yang sakit dan antara orang yang sehat.

Oleh karena itu menjaga jarak pada setiap kegiatan komunikasi sosial menjadi penting, droplet atau percikan ludah atau percikan lendir pada saat orang sakit ini sedang bersin atau sedang batuk itu bisa tersebar merata pada radius sampai dengan 1,5 meter. Jarak itu yang harus kita jaga lebih dari 1,5 meter atau kurang lebih 2 meter ini yang harus kita pertahankan.

Artinya siapapun mereka kita harus meyakini, artinya tidak seluruhnya orang yang membawa virus ini nampak sebagai orang yang sakit, sering kita dapatkan orang tersebut tidak nampak sakit atau hanya terlihat seperti sakit ringan, oleh karena itu mari bersama sama kita patuhi ini, apakah orang tersebut berasal dari daerah yang banyak ditemukan kasus misalnya Jakarta atau daerah lain, bukan ini masalahnya. Artinya tidak ada garansi meskipun tidak berasal dari daerah tidak banyak terjangkit COVID tidak membawa virus ini, oleh karena itu ini jadi dasar kita untuk menjaga jarak.

Dalam konteks menjaga jarak inilah akhirnya muncul banyak kebijakan di antaranya adalah bekerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, adalah upaya-upaya untuk menjaga jarak, hindari kerumunan, tidak melakukan salaman sementara, ini adalah upaya-upaya paling efektif dan saya yakini semua masyarakat mampu melakukan itu.

Permasalahannya adalah bagaimana kemudian kita bisa saling mengingatkan siapapun yang ada di sekitar kita dan kita mau diingatkan oleh siapapun yang ada di sekitar kita untuk mematuhi ini. Kalau tidak maka upaya untuk melindungi orang lain tidak sakit agar tetap sehat, atau upaya melindungi orang sakit agar tidak menularkan penyakitnya ke orang lain tidak bisa berjalan dengan baik. Tahapan ini ditujukan untuk saling melindungi, mari kita saling melindungi siapapun yang ada di sekitar kita, kita lindungi keluarga kita, kita lindungi orang yang lain dengan cara menjaga jarak ini.

Kita pahami tidak semua orang memiliki daya tahan yang sama, kita pahami tidak semua orang memiliki imunitas yang sama, mungkin untuk sebagian saudara-saudara kita yang masih muda, daya tahan tubuhnya bagus, imunitasnya bagus, infeksi virus ini tidak terlalu bermakna memberikan keluhan, bisa saja hanya gejala ringan bahkan banyak yang tanpa gejala. Namun sadari dia sangat memungkinkan menularkan ke yang lain. Apabila yang tertular adalah orang tua kita, saudara-saudara kita yang sejak punya banyak penyakit komorbid, penyakit penyakit kronis mendahului, maka dampaknya akan menjadi sangat berat, dan bisa berakibat fatal.

Karena itu kita jaga, kita saling melindung, saing melindungi siapapun di sekitar kita utamanya keluarga kita. Lindungi mereka yang sehat jangan jadi sakit, dan kita lindungi yang sakit untuk bisa berobat sampai sembuh, dan tidak menularkan kepada yang lain. Ini menjadi kunci kita.

Oleh karena itu siapapun yang berada di sekitar kita, dari manapun dia, kita tetap harus berpikir menjaga jarak, mari kita sama sama lakukan ini karena ini kunci yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencegahan. Dasar pencegahan hanya itu, tidak ada acara lain, kebiasaan pola hidup bersih sehat menjadi sangat penting, kebiasaan cuci tangan menjadi sangat penting, oleh karena itu mari kita upayakan ini dengan cara bersatu, dengan cara gotong-royong pasti bisa kita laksanakan dengan baik.

Kemudian kita sudah melakukan upaya deteksi dini, kita sudah melakukan upaya untuk laksanakan pemeriksaan masal, screening namanya, screening yang kita lakukan dengan pemeriksaan cepat ini ditujukan untuk menemukan segera dugaan kasus positif, karena kepastian adanya kasus positif melalui pemeriksaan virus secara langsung yang kita lakukan dengan menggunakan swab pada dinding hidung atau pada dinding belakang tenggorokan kita.

Swab ini dilakukan dengan prosedur khusus, dengan pemeriksaan khusus yang kita biasa sebut dengan pemeriksaan real time PCR. Tetapi pemeriksaan rapid test menjadi penting, dengan pemeriksaan antibodi memang memiliki beberapa kekurangan tapi inilah upaya kita melakukan screening awal dalam konteks untuk lakukan pengawasan terhadap dugaan kasus positif, sehingga rapid test yang kita laksanakan dengan gunakan sample darah itu ditujukan untuk menindaklanjuti hasil penelusuran kontak.

Harapan kita bahwa kontak dekat kasus positif yang terkonfirmasi dan kita rawat ke RS bisa kita lanjuti dengan penelusuran dan cari kemungkinan adanya kasus positif lain di masyarakat.

Hasil pemeriksaan rapid test negatif bukan dimaknai bahwa yang bersangkutan tidak sedang sakit, beberapa waktu lalu sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa screening awal hasil negatif dimaknai kemungkinan memang belum muncul antibodi dari tubuh seseorang yang sudah terinfeksi virus, kita paham untuk membentuk anti bodi dibutuhkan waktu antara 6 sampai 7 hari, baru setelah itu bisa kita ukur untuk kita katakan bahwa ini positif atau bukan. Ini sebabnya yang harus kita lakukan ke depan, dengan harapan ke depan screening test ditujukan untuk mencari kasus kasus yang mungkin positif, kepastian ini akan kita dapatkan dari hasil PCR, inilah yang akan menjadi guidance kita. Tetapi dari hasil pemeriksaan rapid test kita sudah berikan saran rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembatasan secara mandiri, isolasi diri secara mandiri, agar ini tidak menjadi permasalahan dan sumber penularan di masyarakat.

Saudara sekalian beberapa hal ini penting kita pahami bersama, berikutnya saya ingin sampaikan perkembangan kasus konfirmasi positif, dari pencatatan, sejak 25 Maret pukul 12.00 WIB, sampai 26 Maret 2020 pukul 12.00 WIB.

Kita lihat ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 103 orang sehingga jumlah totalnya menjadi 893 orang, kalau kita lihat sebarannya itu didominasi kasus yang kita temukan banyak di DKI, di Sulsel juga ada penambahan kasus cukup banyak 14 orang.

Ini jadi atensi kita, kemudian di dalam konteks memaknai ini, kemudian sudah ada 4 lagi penambahan kasus sembuh, karena itu jumlah kasus sembuh 35 orang, kemudian kasus kematian ada tambahan 20 kasus, sehingga ada 78 orang.

Saudara sekalian ini yang perlu saya sampaikan berkaitan beberapa informasi, sekali lagi kita harus lakukan upaya keras untuk laksanakan upaya upaya pencegahan, kita harus upaya keras untuk menjaga yang sehat tetap sehat dan tidak menjadi sakit, upaya ini hanya bisa dilakukan bila kita bekerja sama dengan baik, apabila kita mau menjaga jarak, mencuci tangan dengan gunakan sabun, dan saling mengingatkan satu dengan lainnya, ini jadi kunci kita keberhasilan pencegahan COVID-19.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mendagri Tunggu Perkembangan Pandemi Covid-19 untuk Jadwal Pilkada Serentak

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Pilkada Serentak 2020 ditunda akibat mewabahnya virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Perihal jadwal baru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum memutuskan, pihaknya masih menunggu perkembangan kondisi COVID-19.

“Sama seperti kementerian dan lembaga negara lainnya, Kemendagri, saat ini, fokus menuntaskan masalah penanganan Covid 19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting. Pesta demokrasi, Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Penundaan waktu pilkada ini juga telah disepakati saat rapat bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Saat ini Tito tengah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020.

“Jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020,” ujarnya.

Tito mengatakan, hal yang menjadi fokusnya saat ini adalah memobilisasi pemerintah daerah untuk bersatu melawan wabah corona. Usai kondisi membaik, Tito baru akan menggelar rapat menentukan jadwal pelaksanaan pilkada 2020.

“Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumberdaya nasional, termasuk seluruh Pemda, seperti Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid 19 demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid 19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman2 di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” tutup Tito.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, ada tiga opsi yang diusulkan terkait jadwal baru pelaksanaan pilkada 2020. Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi menyebut satu di antaranya adalah Pilkada 2020 digelar pada Maret 2021, atau diundur 6 bulan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Terkait penundaan pilkada tersebut, KPU mengusulkan 3 opsi: pertama (Pilkada 2020) ditunda 3 bulan, pemungutan suara 9 Desember 2020. Kedua ditunda 6 bulan, pemungutan suara 12 Maret 2021. Ketiga ditunda 12 bulan, pemungutan suara 29 September 2021,” ungkap Arwani kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

“Namun demikian, sulit dan belum ada satu otoritas pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan selesainya pandemi COVID-19 ini,” imbuhnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Terbitkan Aturan tentang Pelarangan Orang Asing untuk Masuk ke Indonesia

Oleh

Fakta News
Plt Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting

Jakarta – Pemerintah menerbitkan peraturan larangan bagi orang asing masuk atau transit di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia.

“Mencermati perkembangan wabah COVID-19 yang telah menjadi pandemi di lebih dari 150 negara, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) menerbitkan larangan bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia,” kata Plt Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Jhoni Ginting melalui tayangan video di YouTube Ditjen Imigrasi, Selasa (31/3/2020).

Jhoni mengatakan aturan dimuat dalam Peraturan Menkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurutnya, aturan tersebut akan berlaku pada tanggal 2 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB dan berakhir bila pandemi virus Corona sudah terkendali dan aman.

“Dengan diberlakukannya Permenkum HAM ini, maka Permenkum HAM Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB, dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Jhoni menjelaskan, dalam aturan itu, terdapat pengecualian terhadap enam kategori orang asing. Keenam kategori orang asing itu boleh masuk ke Indonesia, namun tetap dengan syarat.

Berikut ini enam kategori orang yang diperbolehkan tetap masuk ke Indonesia:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
  2. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
  3. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Hal ini didasari oleh alasan kemanusiaan (humanitarian purpose);
  5. Awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat;
  6. Bagi orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Orang asing yang dikecualikan tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan antara lain:

  1. Adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara;
  2. Telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas COVID-19;
  3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, Jhoni mengatakan Permenkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 ini mengatur regulasi bagi orang asing yang berada di Indonesia. Berikut ini regulasinya:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan visa on arrival) yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
  2. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
Baca Selengkapnya

BERITA

Ikut Anjuran Pemerintah, Pemkot Surabaya Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Oleh

Fakta News
Kemenangan Joko Widodo-Maruf di Surabaya

Surabaya – Pemkot Surabaya menyiapkan pembatasan sosial berskala besar, mengikuti anjuran Pemerintah Pusat. Harapannya itu bisa menekan penyebaran virus corona.

Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser mengatakan, pihaknya telah menyiapkan draft skema pembatasan sosial skala besar. Namun sebelum resmi diterapkan, draft tersebut akan dibahas bersama-sama instansi terkait.

“Kita menyiapkan pembatasan sosial skala besar yang akan dilakukan oleh pemerintah kota ini. Secara draft kami sudah siapkan. Namun mungkin besok atau lusa akan kita rapatkan dengan jajaran samping,” kata Fikser di Balai Kota Surabaya, Selasa (31/3/2020).

Fikser menambahkan, sebelum draft pembatasan sosial resmi diterapkan, semua instansi terkait sudah saling menyamakan persepsi. Dengan begitu, diharapkan ke depan penerapan pembatasan sosial ini bisa berjalan lancar.

“Tentunya kalau sudah skala besar pembatasan sosial, maka itu ada pembatasan akses transportasi. Artinya, akses keluar masuknya Surabaya itu akan dibatasi,” ujar Fikser.

Fikser menyebutkan, nantinya akan dibahas terkait mekanisme pembatasan sosial yang mengatur berbagai regulasi. Termasuk juga akses keluar masuk ke Kota Surabaya. Baik warga luar kota yang akan ke Surabaya maupun sebaliknya.

“Ini kita juga ada pengaturan regulasi yang ke situ,” imbuh mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya itu.

Tidak hanya mekanisme terkait pembatasan sosial skala besar, pihaknya juga tengah menyiapkan regulasi tentang pemberlakuan jam operasional bagi dunia usaha. Seperti kafe, mal, hotel dan restoran. Selain itu, adapula larangan secara tegas yang mengatur kegiatan yang menimbulkan keramaian. Saat ini regulasi-regulasi tersebut, masih berupa draft dan akan dibahas secara bersama.

“Jadi untuk pembatasan sosial skala besar ini yang diatur lebih spesifik. Apa saja yang tidak boleh. Tetapi karena draft ini kita sudah siap, namun nanti akan dirapatkan agar sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik,” jelas Fikser.

Fikser menjelaskan, sebelumnya ada istilah karantina wilayah yang akan diterapkan di Surabaya. Namun setelah dilakukan evaluasi, serta menindaklanjuti anjuran dari Pemerintah Pusat, pemkot berencana menerapkan pembatasan sosial skala besar.

“Kita coba membangun konsep yang ada di pemerintah kota (Surabaya) seperti apa. Makanya konsep ini harus dibahas bersama-sama, baru jika sudah oke, kita terapkan untuk sosialisasi ke masyarakat,” jelas Fikser.

Mantan Camat Sukolilo tersebut menyatakan, saat ini sudah dilakukan simulasi di lapangan terkait pembatasan-pembatasan sosial tersebut. Terdapat 19 titik akses masuk ke Surabaya yang dilakukan pembatasan arus transportasi.

“Ini sudah kita mulai sosialisasi dari sekitar 3-4 hari yang lalu. Nanti pada saat proses pelaksanaannya lebih ketat. Diharapkan sudah ada semacam (masyarakat) mengetahui itu,” lanjut Fikser.

Oleh sebab itu, pihaknya memastikan akan segera melakukan rapat bersama instansi terkait untuk menyamakan persepsi penerapan regulasi baru itu. Pasalnya, yang memberlakukan regulasi ini nantinya tidak hanya pemerintah kota, tapi jajaran samping dan pihak-pihak terkait juga terlibat.

“Sehingga dalam persepsi yang sama diharapkan bisa berjalan dengan baik. Jadi kita mengikuti anjuran pemerintah pusat,” pungkas Fikser.

 

(ngip)

Baca Selengkapnya