Buka Kongres XX PMII, Presiden Jokowi Harap Kader PMII Jadi Navigasi Perubahan
Jakarta – Dunia yang berubah dengan cepat dan mendisrupsi semua sektor kehidupan akan selalu tidak ramah bagi yang enggan bersiap untuk berubah dan berhenti belajar. Sudah banyak organisasi yang tergilas oleh karena ketidaksigapan untuk beradaptasi terhadap perubahan.
Saat membuka secara virtual Kongres XX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 17 Maret 2021, Presiden Joko Widodo berharap agar PMII mampu menjadi navigasi perubahan yang akan terus tumbuh di tengah perubahan zaman dalam mengawal perjalanan bangsa, membela NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan bhinneka tunggal ika.
“Kader-kader PMII harus bisa menjadi navigasi perubahan. PMII harus terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kepemudaan yang inovatif dan adaptif. Membuka diri dan adaptif terhadap hal-hal yang baru,” kata Presiden dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan apresiasi bagi para kader PMII yang telah menunjukkan komitmen kebangsaan yang kuat, konsisten menyuarakan kepedulian dan keadilan terhadap sesama, serta merawat optimisme generasi muda dengan semangat keislaman dan keindonesiaan.
Presiden melanjutkan, di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, kader-kader PMII juga harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan terhadap hal itu nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa.
“Buat kader-kader PMII, menguasai ilmu dan teknologi itu sifatnya fardhu ‘ain. Kenapa? Karena PMII merupakan laboratorium kepemimpinan generasi muda Islam yang akan ikut menentukan maju dan mundurnya Indonesia di masa depan,” tuturnya.
Di tengah pembukaan kongres yang mengusung tema “Organisasi Maju untuk Peradaban Baru”, Kongres XX PMII dan digelar di Gedung Kesenian, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tersebut Presiden juga meminta dukungan dan partisipasi segenap kader PMII untuk menjadi bagian jihad kebangsaan dalam membantu menyelesaikan persoalan bangsa, seperti penanganan pandemi beserta dampaknya yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah.
“Pemerintah masih terus bekerja keras memulihkan kesehatan masyarakat dan membangkitkan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan telah dilakukan. Banyak program prioritas diluncurkan yang bertujuan menolong ekonomi rakyat supaya tetap bisa bertahan,” ujarnya.
Kepala Negara juga sangat berharap agar Kongres XX PMII ini nantinya mampu menghasilkan rumusan program strategis yang dapat menjawab berbagai persoalan kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan untuk mewujudkan kemajuan PMII dan bangsa Indonesia di masa mendatang.
Hadir mendampingi Presiden secara langsung ialah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan sejumlah peserta kongres PMII mengikuti jalannya acara dari Gedung Kesenian, Kota Balikpapan, serta dari daerah masing-masing melalui konferensi video.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.