Connect with us

Buka Festival Joglosemar, Presiden Jokowi: Beri Tempat Terbaik untuk Produk UMKM

Bogor – Pemerintah terus menggencarkan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Momentum Peringatan Hari Kebangkitan Bangsa (Harkitnas) Tahun 2021, Kamis (20/05/2021) ini pun dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong kebangkitan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah/industri kecil dan menengah (UMKM/IKM) untuk naik kelas.

“Kita ingin mengisi momentum kebangkitan nasional ini dengan mempercepat kebangkitan produk-produk buatan Indonesia, kebangkitan produk-produk UMKM kita yang mampu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, menguasai pasar dalam negeri, lebih kompetitif di pasar global, dan UMKM naik kelas,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan virtualnya pada pembukaan Festival Joglosemar, Kamis (20/05/2021), dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar penting dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

“Usahanya tersebar di seluruh pelosok tanah air, jenis usaha dan produknya juga sangat beragam, melibatkan banyak warga sekitar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menyerap banyak tenaga,” ujarnya.

Festival Joglosemar sendiri dilaksanakan sebagai Puncak Gernas BBI. Presiden mengharapkan adanya hasil nyata dan kemajuan yang signifikan dari gerakan yang diresmikannya pada tahun lalu tersebut.

“Kita ingin jumlah UMKM kita yang onboarding ke platform e-commerce semakin meningkat secara signifikan. Peningkatan e-commerce pasti akan berdampak juga pada pergerakan ekonomi offline, sehingga perputaran ekonomi bergerak dari bawah, bergerak dari pinggiran, di berbagai pelosok Indonesia secara merata dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam upaya tersebut, Presiden menyampaikan, pemerintah terus membenahi ekosistem usaha bagi para pelaku UMKM. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang juga memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM, memangkas regulasi yang rumit dan tumpang tindih, serta memudahkan UMKM untuk membuka usaha baru.

“Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran kabinet dan kepala daerah untuk memastikan eksekusinya, ini yang penting, mengawal implementasinya, ini juga penting, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM,” tuturnya.

Kepala Negara menegaskan, reformasi struktural yang dilakukan pemerintah bukan hanya pada perizinan tetapi juga pada akses pembiayaan, akses pasar, hingga pendampingan bagi UMKM.

“Akses pembiayaan telah dan akan terus dipermudah, akses pasar juga dibuka seluas-luasnya, pendampingan bagi UMKM, branding, packaging, dan marketing terus dilanjutkan, dan perlindungan bagi UMKM juga terus diperkuat,” terangnya.

Sejalan dengan itu, Presiden meminta agar semua pihak terlibat dan ikut bergerak untuk mendukung kemajuan UMKM.

“Beri tempat-tempat terbaik bagi UMKM kita untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya. Tempatkan produk UMKM di etalase terdepan pusat-pusat perbelanjaan. Produk-produk UMKM harus lebih banyak mengisi airport (bandara), rest area, tempat wisata, dan tempat-tempat strategis lainnya,” tegasnya.

Kepala Negara juga meminta agar disiapkan lebih banyak ruang bagi UMKM untuk mengenalkan produk-produknya sehingga masyarakat lebih cinta dan bangga terhadap produk buatan Indonesia.

“Bukan hanya saat festival saja, bukan hanya di Festival Joglosemar saja, bukan pula hanya di kawasan Joglosemar, tetapi kebangkitan produk dalam negeri Indonesia di pasar nasional dan kompetitif di pasar global, dan kebangkitan UMKM untuk naik kelas,” pungkasnya.

Puncak Gernas BBI dengan tema Festival Joglosemar: Artisan of Java ini digelar di Taman Lumbini, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Artisan merupakan pelaku UMKM/IKM yang menghasilkan produk dan jasa dengan nilai tambah dan kualitas tinggi, serta keunikan dan spesialisasi yang tidak banyak dimiliki oleh negara lainnya.

Dalam perhelatan Festival Joglosemar ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Bank Indonesia (BI) menghadirkan artisan dari daerah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sasaran adalah untuk meningkatkan jumlah IKM yang memanfaatkan pemasaran digital, menciptakan value creation bagi IKM, dan meningkatkan permintaan produk artisan Indonesia.

Guna menyukseskan dan memperluas kampanye festival ini, Kemenperin juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk penyediaan showcase di lima bandar udara (bandara), yaitu Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Bandara YIA (Yogyakarta), Bandara Ahmad Yani (Semarang), Bandara Adi Soemarmo (Solo) dan Bandara Ngurah Rai (Bali).

“Bagi masyarakat umum yang ingin melihat produk artisan, dapat langsung mengunjungi laman festivaljoglosemar.com serta berbelanja langsung produk Artisan di Gallery UMKM DIY – Gedung Heritage Bank Indonesia DIY, Mall Puri Indah Jakarta, dan Mall Kota Kasablanka Jakarta. Kami berharap masyarakat dapat mendukung program Gernas BBI ini dengan mengkonsumsi produk-produk ini demi kemajuan Artisan Indonesia,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, sejak dimulainya Gernas BBI pada Mei tahun lalu hingga April 2021 terdapat 5.714.631 unit UMKM yang masuk/onboarding ke ekosistem digital.

Pemerintah akan terus mendorong artisan lokal untuk naik kelas, masuk e-commerce, dan meningkat penjualannya. Luhut pun optimistis target pencapaian 30 juta UMKM onboarding pada 2023 dapat dicapai bersama.

“Kita tidak sekedar fokus acara seremonial, melainkan tindak lanjut target onboarding dan peningkatan transaksi menjadi hal utama,” ujar Luhut.

Hadir secara langsung di lokasi Festival Joglosemar antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pabrik Pipa PE PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Oleh

Fakta News
Pabrik Pipa PE di PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen mendukung pemerataan ketersediaan jaringan gas hingga ke pelosok negeri. Melalui Anak Perusahaan, PT PGAS Solution, PGN menghadirkan Pabrik Pipa PE (Polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jawa Barat dengan luas area 3000m2. Pabrik ini merupakan Pabrik Pipa PE pertama di Pertamina Group dan siap mendukung program kerja Holding Migas.

Edi Armawiria selaku Direktur Operasi PT PGAS Solution menyampaikan bahwa Pabrik Pipa PE menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pipa PE yang digunakan sebagai material utama konstruksi jaringan pipa gas rumah tangga.

Adapun pipa yang diproduksi oleh Pabrik Pipa PE milik PGAS Solution diberi merek Solfipe. Solfipe sendiri memiliki jenis diameter mulai dari 20mm, 32mm, 63mm, 90mm dan 110mm dan terdiri dari dua tipe, yaitu MDPE-80 (Medium Density Polyethylene) untuk jaringan gas dan HDPE-100 (High Density Polyethylene) merupakan jenis pipa yang biasa digunakan untuk subduct, fiber optic, air, dan masih banyak lagi.

Perlu diketahui, Solfipe untuk Pipa Gas MDPE-80 sudah memiliki nilai TKDN diatas 25%, dan untuk Pipa HDPE-100 dengan nilai TKDN diatas 48%. Selain itu, Solfipe juga sudah mendapatkan sertifikat dari LEMIGAS yang proses pengujiannya telah menggunakan standard ISO 4437, merupakan Standard Pengujian Kualitas Pipa Polyethylene, sehingga dapat dipastikan semua pipa telah sesuai standar dan sudah aman.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar memaparkan bahwa pabrik pipa PE merupakan inovasi dan pencapaian dari PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangunan. Selain itu, massifnya pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu juga didukung dengan ketersediaan stok pipa PE. Di sisi lain, hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan produk TKDN guna mendukung proyek strategis jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk proyek jargas jangka pendek menengah tahun 2021-2022.

“Tingginya biaya investasi konstruksi jaringan gas menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Biaya material menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, komitmen Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui Jaringan Gas Rumah Tangga tetap harus dilaksanakan dan didukung penuh,” ujar Achmad.

“Kami harap dengan hadirnya Pabrik Pipa PE di PGAS Solution dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur gas, karena selama ini biaya material selalu menjadi porsi terbesar dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur gas. Pabrik Pipa PE kami juga dapat memenuhi kebutuhan pipa PE pihak lain dan siap beroperasi 24 jam untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pipa,” imbuh Achmad.

Pemerataan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, serta penyediaan energi bersih yang lebih murah. Sehingga, masyarakat dapat melakukan penghematan secara langsung dan dapat menggunakan energi yang aman, efisien dan ramah lingkungan. PGN berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jargas secara masif guna mencapai bauran energi nasional dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi 20 Tahun Pelaksanaan Otsus, Tito Karnavian: Total APBD Papua dan Papua Barat 10 Besar di Indonesia, Namun Belum Optimal Berikan Dampak Besar bagi Masyarakat Asli

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan beberapa catatan terhadap 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Khusus mengenai dana Otsus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu dinilai belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Papua.

“Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua,” kata Tito dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua dengan Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia mengungkapkan, APBD Papua berada di urutan nomor 6 terbesar secara nasional. Adapun urutan pertama APBD terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara itu, lanjut Tito, untuk APBD Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-9 secara nasional.

Tito melihat bahwa indikator kesejahteraan masyarakat justru belum optimal di Papua, meski berada pada urutan 10 besar APBD.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua. Ini menunjukkan bahwa fakta implementasi distribusi kabupaten/kota yang lebih rendah dari segi nominal,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua sebesar Rp 6,4 Triliun dari 2013-2019, sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 Triliun di periode yang sama.

Menurut Tito, besarnya SILPA tersebut menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa laporan penggunaan dana Otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.

Sementara informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua belum mampu ditangkap.

“Jadi informasi tentang realisasi penggunaan dananya. Ini yang perlu lebih dipertajam. Sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana keluaran dan outcome-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, belum adanya grand design pemanfaatan dana Otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan juga menjadi faktor belum berdampaknya pelaksanaan Otsus Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal itu menurutnya untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah revisi UU ini karena menilai belum optimalnya tata kelola dana tersebut.

“Keberlanjutan dana Otsus dipandang perlu, selain mengingat masa berlakunya yang akan habis pada 21 November 2021. Sehingga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus,” terangnya.

Perlu diketahui, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan dalam pasal Dana Otsus. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Sebut Peningkatan Penularan Covid-19 Saat Ini Ada Kaitannya dengan Libur Idul Fitri

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan libur Idul Fitri 2021. Pada periode libur Idul Fitri tersebut terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.

“Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

“Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang,” lanjutnya.

Wiku menjelaskan, pada awal Februari hingga pertengahan Mei 2021 kondisi kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS rujukan Covid-19 juga mencapai rata-rata 30 persen di Indonesia.

“Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di indonesia. Dan kemudian setelah ada libur panjang Idul Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada kalau terkait libur panjang,” ungkap Wiku.

Sementara itu, untuk mengetahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini apakah terkait dengan varian baru virus corona, Wiku menegaskan masih perlu penelitian lebih jauh.

“Yang jelas kita lihat kaitannya dengan libur panjang. Perlu penelitian lebih jauh yang menghubungkan ditemukannya whole genome sequence dari varian-varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,” tambah Wiku.

Baca Selengkapnya