Achmad Yurianto: Kasus Corona di Indonesia 1.155 Positif, 102 Meninggal, 59 Sembuh Per 28 Maret 2020
Berikut pernyataan lengkap yang disampaikan Yuri pada hari ini:
Hari ini saya akan melaporkan beberapa hal yang terkait upaya kita melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19 yang secara sistematis sudah kita laksanakan dari hari ke hari. Yang pertama saya kembali mengingatkan terkait beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah di dalam kaitan penanganan covid-19 ini.
Pertama, kita harus menyadari betul bahwa fondasi keseluruhan sistem pencegahan dan pengendalian sistem ini terletak pada komunitas, bagaimana masyarakat bisa berperan aktif di dalam konteks untuk memutuskan mata rantai penularan yang terjadi di masyarakat.
Oleh karena itu pencarian kasus positif di tengah masyarakat melalui penelusuran atau tracing yang kita lakukan dengan kasus positif yang dirawat di rumah sakit menjadi penting. Oleh karena itu maka upaya untuk melakukan tracing ini akan kita perkuat dengan melakukan penelusuran dan melaksanakan screening untuk melihat kemungkinan kontak dekat yang ada di sekitarnya yang positif. Ini yang menjadi penting di dalam kaitan pelaksanaan tracing.
Kemudian yang kedua melaksanakan perawatan bagi kasus positif yang kita temukan atau kasus diduga positif yang kita temukan, baik perawatan itu dilaksanakan secara mandiri, yaitu isolasi diri maupun isolasi di rumah sakit. Oleh karena itu protokol isolasi diri di rumah menjadi penting betul-betul dipahami oleh masyarakat karena dengan isolasi diri yang baik maka kita akan memberikan jaminan tidak ada penularan lebih lanjut di lingkungan keluarga.
Oleh karena itu maka tinggal di rumah, tetap di rumah, tidak pergi keluar, menjauhi kerumunan, menghindari pertemuan-pertemuan yang cukup banyak ini menjadi upaya-upaya yang berkaitan dengan isolasi diri. Tinggal di rumah, gunakan masker, jarak antara anggota keluarga yang lain tidak boleh kurang dari satu atau satu setengah meter. Kemudian aktifitas makan menggunakan alat yang tersendiri. Dan tidak makan bersama-sama pada satu waktu yang sama dan tempat yang sama dengan keluarga yang sehat. Ini adalah bagian dari isolasi diri. Di samping bagi siapapun yang melakukan isolasi diri wajib melakukan monitoring diri. Artinya, segera amati kondisi tubuhnya, apabila panas, apabila menjadi semakin batuk, apabila kemudian disertai dengan sesak maka segera hubungi layanan kesehatan yang terdekat.
Apabila isolasi diri tidak mampu dilaksanakan, maka harus dilakukan isolasi rumah sakit. Rumah Sakit yang berada di sekitar kita sekalian sudah ada yang disiapkan untuk menjadi rumah sakit perawatan Covid-19. Oleh karena itu ada indikasi-indikasi tertentu yang berkaitan perawatan di rumah sakit. Yaitu yang tidak mampu merawat diri di rumah agau adanya komplikasi atau adanya penyulit, ata adanya penyakit-penyakit kronis lain yang mendahului ini akan menjadi penting dilakukan rawatan secara intensif. Ini lah sebabnya kita menyiapkan banyak rumah sakit dan banyak rumah sakit yang berpartisipasi, bukan hanya rumah sakit pemerintah, bukan hanya rumah sakit TNI Polri, rumah sakit BUMN, tetapi rumah sakit swasta pun banyak yang mendedikasikan untuk merawat COVID 19. Ini yang menjadi penting.
Di dalam kaitan dengan menyiapkan kondisi rumah sakit, sudah barang tentu peralatan, dalam hal ini APD menjadi bagian penting bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan kegiatan rawatan. Kita akan berusaha sepenuhnya untuk kemudian memenuhi, mematuhi dan melengkapi penggunaan APD ini. Sudah barang tentu ada SOP-SOP standar siapa yang harus mengenakan APD, siapa yang tidak perlu menggunakan APD. Ini menjadi penting.
Oleh karena itu saudara-saudara sekalian maka basis fondasi yang paling kuat adalah bagaimana mengimplementasikan pola hidup bersih dan sehat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kunci penting yang harus kita lakukan di samping menjaga jarak dalam interaksi sosial adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan, sebelum minum, sebelum menyentuh mulut, sebelum menyentuh hidung, sebelum menyentuh mata. Karena data menunjukkan penularan yang paling banyak justru karena perantara tangan.
Mencuci tangan dengan sabun sehingga tidak ada alasan bahwa harus menggunakan hand sanitizer, tidak, dengan sabun sudah sangat efektif pada air yang mengalir. Ini yang diharapkan bisa dilakukan. Oleh karena itu kita tetap di rumah, produktif dari rumah, bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Manakala kemudian mendapatkan informasi atau membutuhkan berita yang lebih penting dan aktual terkait virus covid ini, ada beberapa call center yang bisa dihubungi salah satunya adalah 119 dengan extension 9117 halo kemkes, dan beberapa aplikasi online seperti halodoc, gojek, bukalapak. Manfaatkan ini sebaik-baiknya sehingga diharapkan kita mampu memiliki pengetahuan yang benar dan akurat, serta kita tidak perlu khawatir lagi secara berlebihan.
Saudara-saudara sekalian pada berikutnya kami akan menyampaikan perkembangan data dari layanan rawatan di rumah sakit dengan kasus-kasus yang konfirmasi positif. Pada hari ini telah terkonfirmasi dari tanggal 27 Maret pukul 12.00 sampai 28 Maret pukul 12.00 sebagai berikut. Kasus positif bertambah sebanyak 109 kasus sehingga total menjadi 1155 kasus. Kemudian pasien yang sudah sembuh dan diizinkan pulang bertambah 13 orang sehingga total menjadi 59 orang. Kemudian dilaporkan kasus kematian pada periode ini sebanyak 15 orang sehingga total kematian menjadi 102 orang.
Oleh karena itu kita masih memprihatinkan kondisi ini karena terbukti bahwa penularan masih terjadi bahwa kasus positif masih berada di tengah tengah masyarakat bahwa kontak dekat masih terjadi bahwa kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun masih belum dimaksimalkan.
Oleh karena itu harapan kita mari bersama-sama yang pertama jaga jarak kontak fisik dengan siapapun bukan hanya di kantor, di luar tetapi juga di rumah. Kemudian yang kedua. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan, sebelum minum, sebelum menyentuh wadah, sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata. Ini menjadi penting karena inilah yang menjadi kunci penukaran secara tidak langsung yang sering terjadi dan kita hadapi.
Kemudian yang berikutnya tetap produktif di rumah, saling melindungi, lindungilah yang sakit agar dia bisa melaksanakan masa isolasi diri dengan maksimal. Lindungilah yang sehat agar tidak terkena penyakit ini. Kita berkomitmen bersama mari yang sehat dijaga tetap sehat, yang mulai sakit-sakitan kita jaga supaya segera dia bisa kita sembuhkan dan tidak menularkan ke orang lain kemudian yang betul betul sakit di rumah sakit mari kita doakan, kita jaga dan kita kemudian layani sebaik-baiknya agar bisa sembuh seperti sediakala.
Kita harus bekerja bersama ini masalah kita bersama. Membutuhkan peran aktif semuanya. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini beberapa hal. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi situasi yang sulit ini bersama-sama. Yakinlah bahwa pemerintah akan bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan sepenuh hati untuk bersama-sama masyarakat mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat sore.
- Halaman :
- 1
- 2
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Mengkhawatirkan, Jumlah Petani di Sulsel Tiap Tahun Makin Berkurang!
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Puan Maharani Bicara Persoalan Pekerja Migran di Forum Diskusi MIKTA Meksiko
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
