Pertumbuhan Ekonomi Indonesia No 3 di G20, Presiden Jokowi Ajak Para CEO Kembangkan Optimisme
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia dalam kondisi lebih baik. Ia menyebutkan, kalau di negara-negara anggota Group 20 (G20), pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi ranking yang ketiga.
“Ini yang patut kita syukuri dan yang sering kita lupakan. Nomor 3, di bawah India dan China, baru Indonesia. Sehingga rasa optimisme ini harus terus kita kembangkan, jangan sampai kita itu selalu berada pada posisi kelihatan tertekan,” kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) pagi.
Menurut Presiden, semua negara sekarang ini tertekan oleh kondisi eksternal, pertumbuhan ekonomi global, perang dagang yang tidak semakin jelas, masalah-masalah yang ada di Amerika Latin, masalah Brexit, masalah-masalah yang ada di Timur Tengah, di dekat Indonesia ada masalah Hong Kong yang enggak selesai-selesai.
Tapi, Presiden meyakini, kalau berkonsentrasi menghadapi tantangan-tantangan internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin baik. Pertumbuhan ekonomi tahun ini, diakui Presiden, mungkin masih berada 5,04% atau 5,05%.
Sementara tahun depan, lanjut Presiden, dengan kondisi ekonomi global yang menurut Bank Dunia, menurut IMF juga kemungkinan bisa turun lagi karena persoalan-persoalan yang ada belum bisa diselesaikan.
Presiden Jokowi setuju fiskal memang harus prudent, karena APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 14% dari ekonomi yang dimiliki.
“Artinya apa? 86% baik yang itu namanya perputaran uang, baik itu yang namanya ekonomi itu berada di sektor swasta yang didalamnya termasuk BUMN. Artinya apa? APBN itu hanya memacu, memicu, men-trigger, menstimulasi agar ekonomi kita bisa bergerak. Tetapi 86% yang menentukan adalah swasta dan BUMN,” jelas Presiden Jokowi.
Sementara terkait rasio defisit kita terhadap PDB, menurut Presiden, pemerintah juga sangat hati-hati kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Tahun ini di dalam APBN, sambung Presiden, pemerintah memasang angka di 1,9 tetapi mungkin nanti jatuhnya di angka 2 lebih sedikit.
“Tahun depan kita memasang di angka 1,7 tetapi mungkin juga bergerak, tetapi paling tidak itu masih semuanya masih prudent di bawah angka 3 atau 2,5,” ujar Presiden.
Kemudian inflasi, menurut Presiden, selama 5 tahun ini dapat dijaga pada posisi kurang lebih di angka 3,5 persen. Sebelumnya, sambung Presiden, kalau dilihat 8 atau 9 persen angka inflasi Indonesia.
“Ini terus harus kita jaga bersama-sama, terutama di Bank Indonesia dalam menjaga inflasi ini,” tutur Presiden Jokowi.
Kemudian tingkat kemiskinan, menurut Presiden, ini tantangan besar. Angka kemiskinan, menurut Presiden, 5 tahun yang lalu berada di angka 11,2 kemudian bisa turun sekarang ini pada angka kurang lebih 9,4-9,6. Sedangkan tingkat ketimpangan, gini rasio, juga bisa kita stop dan kita turunkan meskipun juga tidak bisa drastis.
Presiden Jokowi menyampaikan, dari angka 0,408 di 2015 bisa kita turunkan berada pada angka 0,38. “Ini terus akan kita jaga agar berkurang, berkurang, berkurang ketimpangan kita,” kata Presiden Jokowi.
Program 5 Tahun Ke Depan
Untuk 5 (lima) tahun ke depan, menurut Presiden, prioritas pertama yang dikerjakan pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia mengingatkan, ini adalah hal yang paling sulit, tidak gampang menyelesaikan memperbaiki masalah SDM ini.
Setelah 5 tahun yang lalu bekerja keras fokus di pembangunan infrastruktur dan pada 5 tahun ke depan tetap dilanjutkan, menurut Presiden, fokusnya adalah di pembangunan sumber daya manusia melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian penyederhanaan regulasi yang nantinya akan dikerjakan dengan omnibus law, kemudian penyederhanaan birokrasi, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi.
Yang terberat di bidang pembangunan sumber daya manusia sesuai laporan dari Bank Dunia, menurut Presiden, adalah 54% dari pekerja dulunya adalah balita yang mengalami stunting.
“Ini sebuah angka yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, stunting menjadi program prioritas kita dalam pembangunan sumber daya manusia,” kata Presiden seraya menambahkan prevalensi stunting anak balita kita masih tinggi.
Dulu waktu pemerintah masuk, berada pada angka 37, Selama 5 tahun bisa kita turunkan menjadi kurang lebih 27%. Pemerintah, lanjut Presiden, menargetkan Tapi 5 tahun ke depan angka prevalensi stunting berada pada 19%.
“Bukan 19% tapi 14% karena ini kalau dikerjakan secara fokus angka itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Tetapi memang perlu kerja keras dan fokus, detail untuk menajam, menusuk pada masalah-masalah yang memang harus kita kerjakan,” jelas Presiden Jokowi.
Kemudian ini yang berpuluh tahun tidak pernah bisa diselesaikan adalah agenda dalam menurunkan current account deficit. Tidak pernah selesai. Tetapi Presiden meyakini dengan transformasi ekonomi yang dikerjakan, pemerintah akan bisa menyelesaikan ini dalam waktu 3, maksimal 4 tahun.
Frame work untuk untuk transformasi ekonomi dalam rangka menyelesaikan current account deficit, menurut Presiden, selalu bertahun-tahun ketergantungan yang namanya komoditas, baik itu quantity-nya maupun harganya. Harga komoditas , lanjut Presiden, selalu membayangi ekonomi karena turunnya harga komoditas pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Kemudian impor yang besar atas energi, terutama minyak dan gas, kemudian barang-barang modal dan bahan baku.
Sebetulnya, menurut Presiden, barang-barang modal dan bahan baku juga enggak ada masalah kalau itu dipakai lagi untuk dikeluarkan sebagai barang-barang ekspor, produk-produk ekspor. Tetapi banyak juga, sambung Presiden, dari bahan baku atau barang modal ini kemudian masuk untuk konsumsi domestik, sehingga mempengaruhi defisit transaksi berjalan yang juga mempengaruhi volatilitas dari rupiah dan pertumbuhan ekonomi.
“Oleh sebab itu, ke depan kita memiliki agenda besar yaitu meningkatkan ekspor dan produk substitusi impor. Dua hal ini yang menjadi agenda yang berkaitan dengan ekspor, dengan impor,” tegas Presiden Jokowi.
Kemudian, lanjut Presiden, pemerintah akan menarik devisa sebanyak-banyaknya. Ini nanti akan dilakukan lewat pengembangan destinasi wisata, dan tentu saja tugas besar dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) adalah menarik investasi langsung atau FDI yang ini juga bukan sesuatu yang gampang karena semua negara sekarang ini berbondong-bondong ingin menarik FDI supaya masuk ke negara masing-masing.
Saat menghadiri Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Yuch
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
