Pertumbuhan Ekonomi Indonesia No 3 di G20, Presiden Jokowi Ajak Para CEO Kembangkan Optimisme
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia dalam kondisi lebih baik. Ia menyebutkan, kalau di negara-negara anggota Group 20 (G20), pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi ranking yang ketiga.
“Ini yang patut kita syukuri dan yang sering kita lupakan. Nomor 3, di bawah India dan China, baru Indonesia. Sehingga rasa optimisme ini harus terus kita kembangkan, jangan sampai kita itu selalu berada pada posisi kelihatan tertekan,” kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) pagi.
Menurut Presiden, semua negara sekarang ini tertekan oleh kondisi eksternal, pertumbuhan ekonomi global, perang dagang yang tidak semakin jelas, masalah-masalah yang ada di Amerika Latin, masalah Brexit, masalah-masalah yang ada di Timur Tengah, di dekat Indonesia ada masalah Hong Kong yang enggak selesai-selesai.
Tapi, Presiden meyakini, kalau berkonsentrasi menghadapi tantangan-tantangan internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin baik. Pertumbuhan ekonomi tahun ini, diakui Presiden, mungkin masih berada 5,04% atau 5,05%.
Sementara tahun depan, lanjut Presiden, dengan kondisi ekonomi global yang menurut Bank Dunia, menurut IMF juga kemungkinan bisa turun lagi karena persoalan-persoalan yang ada belum bisa diselesaikan.
Presiden Jokowi setuju fiskal memang harus prudent, karena APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 14% dari ekonomi yang dimiliki.
“Artinya apa? 86% baik yang itu namanya perputaran uang, baik itu yang namanya ekonomi itu berada di sektor swasta yang didalamnya termasuk BUMN. Artinya apa? APBN itu hanya memacu, memicu, men-trigger, menstimulasi agar ekonomi kita bisa bergerak. Tetapi 86% yang menentukan adalah swasta dan BUMN,” jelas Presiden Jokowi.
Sementara terkait rasio defisit kita terhadap PDB, menurut Presiden, pemerintah juga sangat hati-hati kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Tahun ini di dalam APBN, sambung Presiden, pemerintah memasang angka di 1,9 tetapi mungkin nanti jatuhnya di angka 2 lebih sedikit.
“Tahun depan kita memasang di angka 1,7 tetapi mungkin juga bergerak, tetapi paling tidak itu masih semuanya masih prudent di bawah angka 3 atau 2,5,” ujar Presiden.
Kemudian inflasi, menurut Presiden, selama 5 tahun ini dapat dijaga pada posisi kurang lebih di angka 3,5 persen. Sebelumnya, sambung Presiden, kalau dilihat 8 atau 9 persen angka inflasi Indonesia.
“Ini terus harus kita jaga bersama-sama, terutama di Bank Indonesia dalam menjaga inflasi ini,” tutur Presiden Jokowi.
Kemudian tingkat kemiskinan, menurut Presiden, ini tantangan besar. Angka kemiskinan, menurut Presiden, 5 tahun yang lalu berada di angka 11,2 kemudian bisa turun sekarang ini pada angka kurang lebih 9,4-9,6. Sedangkan tingkat ketimpangan, gini rasio, juga bisa kita stop dan kita turunkan meskipun juga tidak bisa drastis.
Presiden Jokowi menyampaikan, dari angka 0,408 di 2015 bisa kita turunkan berada pada angka 0,38. “Ini terus akan kita jaga agar berkurang, berkurang, berkurang ketimpangan kita,” kata Presiden Jokowi.
Program 5 Tahun Ke Depan
Untuk 5 (lima) tahun ke depan, menurut Presiden, prioritas pertama yang dikerjakan pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia mengingatkan, ini adalah hal yang paling sulit, tidak gampang menyelesaikan memperbaiki masalah SDM ini.
Setelah 5 tahun yang lalu bekerja keras fokus di pembangunan infrastruktur dan pada 5 tahun ke depan tetap dilanjutkan, menurut Presiden, fokusnya adalah di pembangunan sumber daya manusia melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian penyederhanaan regulasi yang nantinya akan dikerjakan dengan omnibus law, kemudian penyederhanaan birokrasi, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi.
Yang terberat di bidang pembangunan sumber daya manusia sesuai laporan dari Bank Dunia, menurut Presiden, adalah 54% dari pekerja dulunya adalah balita yang mengalami stunting.
“Ini sebuah angka yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, stunting menjadi program prioritas kita dalam pembangunan sumber daya manusia,” kata Presiden seraya menambahkan prevalensi stunting anak balita kita masih tinggi.
Dulu waktu pemerintah masuk, berada pada angka 37, Selama 5 tahun bisa kita turunkan menjadi kurang lebih 27%. Pemerintah, lanjut Presiden, menargetkan Tapi 5 tahun ke depan angka prevalensi stunting berada pada 19%.
“Bukan 19% tapi 14% karena ini kalau dikerjakan secara fokus angka itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Tetapi memang perlu kerja keras dan fokus, detail untuk menajam, menusuk pada masalah-masalah yang memang harus kita kerjakan,” jelas Presiden Jokowi.
Kemudian ini yang berpuluh tahun tidak pernah bisa diselesaikan adalah agenda dalam menurunkan current account deficit. Tidak pernah selesai. Tetapi Presiden meyakini dengan transformasi ekonomi yang dikerjakan, pemerintah akan bisa menyelesaikan ini dalam waktu 3, maksimal 4 tahun.
Frame work untuk untuk transformasi ekonomi dalam rangka menyelesaikan current account deficit, menurut Presiden, selalu bertahun-tahun ketergantungan yang namanya komoditas, baik itu quantity-nya maupun harganya. Harga komoditas , lanjut Presiden, selalu membayangi ekonomi karena turunnya harga komoditas pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Kemudian impor yang besar atas energi, terutama minyak dan gas, kemudian barang-barang modal dan bahan baku.
Sebetulnya, menurut Presiden, barang-barang modal dan bahan baku juga enggak ada masalah kalau itu dipakai lagi untuk dikeluarkan sebagai barang-barang ekspor, produk-produk ekspor. Tetapi banyak juga, sambung Presiden, dari bahan baku atau barang modal ini kemudian masuk untuk konsumsi domestik, sehingga mempengaruhi defisit transaksi berjalan yang juga mempengaruhi volatilitas dari rupiah dan pertumbuhan ekonomi.
“Oleh sebab itu, ke depan kita memiliki agenda besar yaitu meningkatkan ekspor dan produk substitusi impor. Dua hal ini yang menjadi agenda yang berkaitan dengan ekspor, dengan impor,” tegas Presiden Jokowi.
Kemudian, lanjut Presiden, pemerintah akan menarik devisa sebanyak-banyaknya. Ini nanti akan dilakukan lewat pengembangan destinasi wisata, dan tentu saja tugas besar dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) adalah menarik investasi langsung atau FDI yang ini juga bukan sesuatu yang gampang karena semua negara sekarang ini berbondong-bondong ingin menarik FDI supaya masuk ke negara masing-masing.
Saat menghadiri Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
