Karnaval di Bandung Jadi Puncak Perayaan Kemerdekaan RI
BANDUNG – Karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-72 akan dilaksanakan pada 26 Agustus 2017 di Kota Bandung, Jawa Barat. Berbagai atraksi bernuansa kebudayaan Indonesia akan dikemas secara apik untuk memikat para wisatawan. Terlebih lagi, di dalamnya akan turut digelar sejumlah acara, yakni pertunjukan wayang golek untuk murid sekolah di Pendopo (19 Agustus 2017), Bandung Run 2017 (20 Agustus 2017), dan Braga Culinary Night (20 Agustus 2017).
Ketua Panitia Nasional Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017, Premita Fifi mengatakan karnaval kemerdekaan kali ini akan berbeda karena panitia nasional hanya akan menjadi fasilitator. Sejuta pesona siap ditampilkan untuk memikat wisatawan dari dalam dan luar negeri dengan karyanya dalam balutan tema “Nyalakan Api Semangat Kerja Bersama”. Konten dan pelaksanaan dari karnaval akan sepenuhnya menjadi kewenangan tuan rumah, yang dimotori oleh budayawan dan insan kreatif dari Kota Bandung.
Presiden Jokowi dan Ibu Negara akan ikut berpartisipasi sebagai peserta karnaval dengan menaiki Kareta Pancasila, mobil hias yang dirancang oleh lima seniman asal Bandung. Kareta Pancasila menyiratkan makna kerja budaya dan gotong royong yang mengejawantah dalam laku budaya berupa kebersamaan.
“Karnaval kemerdekaan akan menampilkan beragam ekspresi budaya dari seluruh nusantara. Acaranya sangat menarik dan menampilkan ekspresi budaya yang beragam akan tercermin dari kostum peserta, juga seni tari, musik, dan rupa yang ditampilkan. Seluruh peserta karnaval, baik yang menampilkan budaya tradisional, maupun kontemporer, akan mengekspresikan olah kreatif dari tema utama karnaval, yaitu Menyalakan Semangat Api Kerja Bersama,” ujar Premita.
Karnaval ini juga akan melibatkan berbagai komunitas anak muda dan komunitas budaya di Bandung, seperti Paguyuban Sepeda Baheula Bandung, Komunitas Historia Van Bandung, Pemain Engrang Jack Obin, Mojang Lenjang dan Jajaka Gandang Parahyangan, Atlet Sepatu Roda KONI Bandung, dan Komunitas Cosplay Bandung.
Rute karnaval sendiri mengambil start dari Simpang Lima menuju Hotel Savoy Homann, Gedung Merdeka, dan finish di Alun-Alun Kota Bandung. Ribuan peserta diperkirakan akan meramaikan karnawal ini, dengan urutan dimulai dari drumband Changka Panorama Secara TNI-AD, Kuda Kavaleri TNI AD, kendaraan media (bandros), kendaraan Presiden RI, Anoa, kendaraan para menteri, dan kendaraan antik Presiden RI pertama, Soekarno.
Setelah rombongan VVIP, diikuti iringan Paskibra, Pramuka, Sisingaan Anak, Museum Kids Care Community, Asia Africa Student, kereta kencana, lingkung seni Dangiang Galuh Pakuan, masyarakat adat Jawa Barat, pencak silat, kuda renggong Sumedang, Keraton Kapangranan Gebang Cigugur, Historia Van Bandung, dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
Karnaval juga diikuti rombongan hobi dari Paguyuban Sepedah Baheula dan Persatuan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Disusul dengan parade kampung adat dan budaya yang mengetengahkan budaya Cigugur Kuningan, Kampung Naga Salawu Tasik, Kampung Adat Kuta Ciamis, Kampung Ujung Jaya Kadipaten Rancakalong Sumedang, Negara Banceuy Subang, Dukuh Pamengpeuk Garut, Cikondang Ciwidey, Adat Ciptagelar Sukabumi, Cangkuang Garut, Mahumud Kabupaten Bandung, Kampung Urug Bogor, Kampung Adat Giri Jaya Gunung Halimun Sukabumi, Kampung Budaya Sindang Barang Bogor, dan Keraton Sumedang Larang.
Rangkaian kegiatan karnaval di Bandung akan dimulai pukul 08.00 WIB dengan panjang lintasan karnaval 2,2 km. Jalur karnaval membentang dari Gedung Sate sampai Balai Kota Bandung. Premita mengatakan, untuk membuat karnaval ini makin meriah, penyelenggara juga akan melibatkan karnaval-karnaval terkenal lainnya di Indonesia, seperti Jember Fashion Carnaval, Solo Batik Carnival, dan Tomohon International Flower Festival.
Selain itu, imbuh Premita, karnaval kemerdekaan kali ini juga akan diramaikan Rombongan Rebana dari Pondok Pesantren Nurul Iman, Karaton Kapangeranan Gebang Kinatar Cigugur Kuningan, Kuda Renggong Sumedang, Kesenian Gotong Garuda, Reog Ponorogo, kesenian Sisingaan asal Subang, serta perwakilan budaya dari 12 provinsi di Indonesia.
“Karnaval kali ini dikemas sangat apik, menampilkan berbagai kebudayaan milik Indonesia. Hal ini bertujuan agar salah satu kekayaan bangsa berupa kebudayaan, yang ditampilkan melalui kesenian, dapat terus dilestarikan dan tidak terkikis oleh zaman,” kata Deputi Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esthy Reko Astuti yang didampingi Kepala Bidang Promosi Budaya Wawan Gunawan.
Esthy menjelaskan, Karnaval HUT Kemerdekaan HUT RI ke-72 ini merupakan kristalisasi kesadaran berbangsa dan bernegara, yang diselenggarakan oleh berbagai kalangan. Dulu dikenal dengan nama Karnaval Budaya, karnaval ini merupakan agenda rutin tahunan yang dihelat di Istana Negara dengan partisipasi dari 34 provinsi se-Indonesia. Namun sejak 2015, Karnaval tidak lagi diselenggarakan di Ibu Kota tetapi bergilir di berbagai penjuru Indonesia.
“Tahun lalu bernama Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Toba Samosir dan sebelumnya disebut Karnaval Khatulistiwa yang diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi, semua daerah akan merasakan kegairahan yang sama,” lanjutnya.
Menteri Pariwisata Arief Yahya sendiri berharap agar kegiatan ini semakin interaktif dengan masyarakat. Misalnya, ketika Karnaval Pesona Danau Toba 2016 lalu, ada seluruh masyarakat Batak mengenakan ulos dan sortali, ikat kepala ala Tapanuli. “Maka suasana karnavalnya sangat bagus dan masyarakat ikut terlibat secara budaya,” kata Arief Yahya.
Arief Yahya juga ingin agar di Bandung nanti, suasana itu terasa. Masyarakat ikut menikmati karnaval, tapi bukan hanya sekedar menonton. Tapi ikut berbusana Nusantara, sehingga menjiwai dan merasa memiliki karnaval Kemerdekaan yang mengangkat Pesona Parahyangan itu,” lanjut dia.
Pentas acaranya pun dirancang tak biasa. Setelah menyiapkan lokasi acara, giliran penempatan spot panggung yang dirancang secara apik.
“Ini acara puncak. Usai parade juga akan ada acara di panggung berukuran besar di Monumen Juang. Di sini nanti tempatnya pesta rakyat digelar,” terang Menpar Arief Yahya.
K.R
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
