Prioritaskan Perbaikan Fasilitas Pendidikan Terdampak Gempa Bantul
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia meminta agar perbaikan infrastruktur rusak akibat gempa yang berpusat di Kabupaten Bantul itu tidak berkepanjangan dan meminta pemerintah memberi penanganan yang serius untuk korban.
“Pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus untuk mengkoordinasikan dan mempercepat proses perbaikan infrastruktur pasca gempa. Sehingga, kegiatan masyarakat bisa berlangsung normal kembali. Saya mengucapkan belasungkawa untuk korban gempa yang meninggal dunia serta keprihatinan mendalam bagi korban-korban luka akibat gempa. Pemerintah harus memastikan merawat korban sampai sembuh,” ucap Puan dalam keterangannya pada Parlementaria, Senin (3/7/2023).
Tak hanya di DIY dan Jawa Tengah, gempa Bantul juga mengakibatkan sejumlah rumah dan bangunan fasilitas umum di Jawa Timur rusak, seperti di Kabupaten Pacitan. Sejumlah warga juga masih ada yang mengungsi akibat rumahnya rusak, maupun karena trauma dan takut dengan adanya gempa susulan.
“Pemerintah harus memastikan adanya program perbaikan yang efektif dan tepat sasaran, serta memastikan agar dana bantuan tersedia untuk memulihkan daerah yang terdampak. Rehabilitasi untuk rumah dan fasilitas umum yang rusak harus dipastikan memenuhi standar bangunan tahan gempa mengingat daerah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan wilayah rawan gempa,” jelasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun meminta perhatian Pemerintah untuk para korban yang mengungsi. Ia mengatakan, Pemerintah harus memastikan tersedianya tenda pengungsian yang layak dan aman, serta dengan fasilitas sanitasi yang memadai.
“Korban yang terpaksa mengungsi di tenda karena rumahnya rusak harus menghadapi kondisi hidup yang sulit di tengah keadaan yang tidak stabil. Bantuan makanan, air bersih, dan pelayanan kesehatan harus terus diberikan kepada para pengungsi. Tempat pengungsian juga harus nyaman dan ramah anak maupun lansia dan ibu hamil/menyusui. Semua kebutuhan masyarakat terdampak gempa harus bisa dipenuhi sebaik mungkin,” lanjutnya.
Puan juga menekankan perlunya perbaikan segera terhadap fasilitas pendidikan yang terdampak gempa. Apalagi sebentar lagi sekolah memasuki tahun ajaran baru sehingga perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak harus menjadi prioritas agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
“Rehabilitasi sekolah yang rusak akibat bencana harus menjadi prioritas karena keberlangsungan pendidikan merupakan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan, dalam hal ini termasuk pendidikan di daerah bencana,” terang Puan.
Di sisi lain, DPR juga mendorong Pemerintah Daerah agar turun tangan memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak gempa bumi. Puan mengingatkan pentingnya cepat tanggap bencana terhadap masyarakat, khususnya yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. ”Pemerintah Daerah harus segera mengambil tindakan untuk membantu mereka yang terdampak dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” tegasnya.
Sementara untuk korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, Puan meminta Pemerintah untuk tetap memantau agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebab ada beberapa rumah yang mengalami retak-retak akibat gempa. “Pemerintah perlu memberikan bantuan medis dan evakuasi jika diperlukan, serta memastikan adanya akses ke air bersih, makanan, dan kebutuhan lainnya. Keselamatan warga harus jadi hal utama,” tutup Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
