“Sumber Munculnya Pemahaman Agama Intoleran dan Radikal”
“Sumber Munculnya Pemahaman Agama Intoleran dan Radikal”
Pendidikan agama Islam di sekolah saat ini dihadapkan pada permasalah fundamental berupa kekurangan guru agama. Jumlahnya pun fantastis, sekitar 21 ribu kekurangan guru agama Islam di Indonesia.
Kurangnya guru ini sangat berpengaruh dengan potensi masuknya pemahaman radikal dan intoleran di kalangan pelajar. Pasalnya, jika guru agama Islam tidak ada, otomatis yang akan mengajar adalah guru di bidang lain, atau guru yang tidak berkompeten.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin mengatakan, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia seharusnya melakukan pengangkatan secara masif guru agama Islam. Karena lembaga sekolah memang telah diotonomikan ke daerah. “Kalau tidak ada quota atau quota tidak cukup, bisa menggunakan tenaga honorer,” kata dia, di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu
Kamaruddin juga mengimbau, Pemda harus cermat melihat jika ada sekolah yang kekurangan guru agama Islam, harus ditanggapi secepatnya. Pemerintah pusat pun kini sedang berusaha mencari solusi permasalahan ini.
Kenapa bisa kekurangan? Mengingat banyak guru yang kini sedang mencari pekerjaan.
Kekurangannya massif di seluruh Indonesia dan yang paling berkompeten untuk melakukan pengangkatan guru itu sebenarnya Pemerindah Daerah (Pemda) setempat, karena sekolah ini lembaga miliki Pemda. Pendidikan itu sudah diotonomi dan disentralisasi, sehingga urusan-urusan guru untuk SD dan SMP di kabupaten/kota, untuk SMA di Provinsi.
Jadi, sebenarnya Pemda yang menurut saya harus melakukan pengangkatan guru secara massif di seluruh Indonesia. Tentu koordinasi juga dengan Kementerian Agama, karena dari Kemendikbud otonominya sudah dipindahkan ke Gubernur dan Bupati yang bertanggung jawab dengan pendidikan di daerah.
Bagaimana dengan Kemenpan RB?
Kemenpan RB itu yang memberikan quota. Kalau Kemenpan RB tidak memberikan quota juga susah. Kalau tidak ada quota atau quota tidak cukup, bisa menggunakan tenaga honorer. Diangkat oleh pembina kepegawaian daerah. Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer.
Apakah tidak ada stock guru saat ini?
Ada banyak. Kementerian Agama punya stock guru cukup banyak. Hanya saja pengangkatannya yang tidak ada.
Berarti kesalahan ada di pemerintah daerah bukan di pusat?
Menurut saya karena yang punya lembaga sekolah itu kan Pemda. Sehingga pemilik sekolah ini harus melihat, guru apa yang kurang di sana. Perhatian terhadap guru agama itu penting. Kalau guru agama tidak profesional atau agama diajarkan oleh orang yang tidak berlatar belakang agama, tidak hanya pemahaman keagamaan yang dangkal, tetapi bisa juga menjadi sumber munculnya pemahaman agama intoleran, radikal, ekstrim, tidak mendalam, dan tidak bisa menjalankan amanah agama sebagai perekat sosial juga.
Kalau dari temuan Kemenag, sejak kapan kekurangan ini terjadi?
Guru itu pensiun ribuan setiap tahunnya. Sejak lima atau enam terakhir sudah banyak yang pensiun. Sekarang juga banyak yang pensiun guru-guru agama. Dulu guru agama diangkat oleh Kementerian Agama, tetapi beberapa tahun terakhir diangkat oleh Pemda, karena lembaga pendidikan telah diotonomikan. Sekarang Pemda harus jeli melihat sekolahnya. Sekolah mana yang kekurangan guru dan seterusnya.
Apakah quota dari Kemenpan RB mencukupi?
Tidak juga. Itu juga persoalan, karena quota pengangkatan guru tidak memadai.
Berapa quotanya?
Sederhananya itu satu sekolah idealnya minimal satu guru agama Islam. Sekarang, jumlah guru kita dengan jumlah sekolah jauh sekali perbedaannya, sekitar 20 ribu sampai 30 ribuan. Quota dari Kemenpan RB juga terbatas sekali. Kalau saya usulkan, untuk langkah cepat cukup mengangkat tenaga honorer profesional terlebih dahulu. Mungkin ada quota PNS, tapi tidak bisa sekaligus pasti bertahap prosesnya.
Di daerah mana saja yang paling banyak kekurangan guru agama Islam?
Hampir merata di seluruh Indonesia.
Kenapa baru sekarang baru diramai ketika kekuranganya sekitar 21 ribu guru?
Saya sudah ribut dari dulu. Saya sudah membicarakannya ketika masih menjadi sekretaris Dirjen tahun 2012 akhir. Saya naik jadi Dirjen 2014 akhir, saya sudah bicara. Tapi memang belum memberitahukan kepada media, hanya menyampaikan di beberapa kesempatan. Mungkin baru sekarang saja baru ter-cover secara profesional oleh media kita. Maksud saya supaya kita punya kesadaran yang sama, seluruh komponen bangsa, seluruh lembaga terkait punya kesadaran yang sama.
Anda sudah menyuratkan Kemenpan RB terkait permasalah ini. Tapi seakan-akan ada saling tuding di dalamnya. Bagaimana sebenarnya?
Menteri Agama mengirimkan surat ini bukan untuk menyalahkan atau apa, tapi menyampaikan fakta itu dan mengusulkannya. Surat juga dikirimkan ke Kemendagri juga supaya ada perhatian khusus dari Pemda jika ada sekolah yang kekuragan guru agama Islam.
Sejak kapan Kemenag memberikan usulan serupa ke intansi terkait lainnya?
Secara resmi sudah beberapa bulan yang lalu. Dulu kita sudah sampaikan secara lisan, tapi tampaknya masih belum. Karena memang tidak mudah juga. Mungkin di daerah masih ada keterbatasan atau hal-hal teknis lain. Tujuannya sekali lagi memang di Pemda.
Berarti Kemenpar RB yang seakan mengabaikan usulan dari Kemenag tidak benar?
Kemenpan RB juga tentu punya tugas untuk melakukan reformasi birokrasi, tentu punya pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi kekurangan ini harus diatasi, tidak bisa dibiarkan. Siapa yang menindak lanjuti ini? Menurut saya semua pihak. Tapi yang paling kompeten itu Pemda.
Sebenarnya Kemenag bisa melakukan pengangkatan, tapi sekali lagi quotanya yang sangat terbatas dan Pemda bisa mengangkat tenaga honorer karena itu lembaganya Pemda.
Kemenag tidak bisa mengangkat honorer?
Kemenag itu hutangnya juga banyak. Guru agama yang belum kita bayar juga masih banyak. Sebenarnya bisa saja. Makanya harus duduk bersama, lalu dibicarakan kira-kira bagaimana solusinya. Meskipun dari awal saya mengatakan, yang paling berkompeten itu Pemda.
Berarti belum ada pertemuan dari kementerian terkait mengenai hal ini?
Secara komprehensif belum ada. Tapi kami sudah bicara dan diskusi dengan Kemendikbud, Kemenpan RB.
Berapa jumlah guru agama Islam di Indonesia saat ini?
Di sekolah umum kalau tidak ada salah ada sekitar 146 ribu sampai 150 ribu untuk negeri dan swasta. Dan angka itu ada pegawai Pemda ada juga pegawai Kemenag. Kalau di madrasah sekitar 812 ribu, karena di madrasah ada guru agama dan guru umum. Tetapi yang sudah disertifikasi baru sekitar 350 ribu.
Selain agama Islam, apakah guru agama lain juga mengalami kekurangan?
Saya tidak tahu persis kalau di agama lain. Tapi saya khawatir ada kekurangan juga, meskipun angkanya tidak sama. Tetapi bisa jadi ada kekurangan mendasar di sana.
WAWANCARA
Sharon Margriet: Generasi Milenial Butuh Kemasan Menarik untuk Belajar Sejarah
Jakarta – Tidak terasa kemerdekaan Indonesia sudah menginjak usia 74 tahun. Tentunya sudah banyak pencapaian yang telah dilakukan sejauh ini. Topik tentang kemerdekaan pun masih hangat dibicarakan, termasuk bagi generasi milenial.
Menurut mereka, berbicara soal kemerdekaan Indonesia, maka secara tidak langsung bicara soal sejarah. Namun tak sedikit dari mereka yang berharap agar sejarah disajikan semenarik mungkin. Tak melulu sekedar pengetahuan tentang kejadian, tempat, maupun tokoh dalam sejarah tersebut.
Hal ini diungkapkan Runner Up Kedua Miss Indonesia 2019 asal Sulawesi Utara, Sharon Margriet Sumolang, dalam Diskusi Sejarah Kebangsaan yang diadakan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), di Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Rabu (28/8/2019). Sharon tampil sebagai pembicara mewakili generasi milenial, menurutnya generasi sekarang itu mempunyai cara yang unik untuk menghargai sejarah.
“Kami mungkin generasi yang dianggap cuek akan sejarah. Yang kami dapatkan, sejarah sekedar pengetahuan tentang tempat, tahun, dan tokoh, tidak tentang value. Tapi kami adalah generasi yang kalau sudah addict, kami akan menjadi penyebar yang efektif, kami bisa menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat,” papar Sharon.
Dalam diskusi bertema “Menelusuri Jejak Pemikiran Bapak Bangsa” itu, Sharon menyampaikan banyak hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian generasi terdahulu.
“Kami butuh wadah-wadah seperti ini, dimana kami boleh mencurahkan isi pikiran kami tentang apa yang dipikirkan oleh generasi terdahulu. Kami punya cara yang unik untuk menghargai sejarah,” imbuh dara cantik berdarah Manado, Padang, dan Jawa ini.
Menurut Sharon, generasi milenial dianggap kurang menyukai hal-hal yang ruwet seperti politik, ekonomi, bahkan sejarah. Padahal stigma yang seperti itu keliru.
“Ketika disandingkan dengan data dan fakta, mohon maaf itu malah kami kurang tertarik. Kami butuh brand new fresh approach untuk memperkenalkan sejarah kepada kami. Kami suka hal-hal yang kreatif yang tidak terlalu kaku,” tambahnya.
Baca Juga:
- Surat-Surat Pendiri Bangsa; Rekaman Pergulatan Politik dan Batin dalam Perjalanan Mencapai Kemerdekaan
- Tanamkan Nilai-nilai Kebangsaan, KAPT dan MAPPAN Gelar Rangkaian Kegiatan di Wilayah Pelosok Cianjur Selatan
- KAPT: Kecepatannya Sulit Dibendung, Butuh Pemotongan Logistik Jaringan Radikalisme
Munir
BERITA
Pembangunan Tidak Merata di Banten, Maruf: Dahnil Gak Tau Apa-apa
Serang – Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin, seusai memberikan pidato kebangsaannya di acara Silaturahmi Akbar Banten Bersatu untuk Indonesia, pada Minggu (3/3/2019), di Kota Serang, menepis tudingan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak terkait pembangunan yang tidak merata di Pandeglang, Banten.
Berikut kutipan wawancara Maruf Amin dengan Fauzan dari Fakta.News bersama para wartawan yang menghadiri acara tersebut.
Terkait cuitan Dahnil yang menyebut bahwa pembangunan di Banten tidak merata, khususnya di Pandeglang, benarkah tudingan itu?
Dahnil tidak memahami wilayah Banten. Padahal Pemerintah saat ini tengah melakukan pembangunan di wilayah Pandeglang.
Dia gak tau apa-apa. Dia bukan orang Banten
Apa saja yang tengah pemerintah bangun di Kabupaten Pandeglang?
Ada tol Serang-Panimbang, program KIP, Program Keluarga Harapan dan masih banyak lagi,” imbuhnya.
Jadi belum selesai semuanya kyai?
Sebagai putra daerah Banten tentu saya mengetahui jika pembangunan di Banten secara keseluruhan telah berjalan secara bertahap. Tentunya butuh waktu, step by step. Insya Allah semuanya akan tepat waktu.
Baca juga:
- KH Maruf Amin Hadiri Silaturhami Akbar Banten Bersatu untuk Indonesia
- Ma’ruf Amin: Pilpres 2019 ini, Banyak Ulama Banten Lebih Pilih 01
- Buka Jalan Sehat Bersama Warga Tangsel, Kiai Maruf Tegaskan Indonesia Pasti Jaya dan Hebat
Pesan pak kyai terhadap warga Banten seperti apa Pak Kyai?
Warga Banten agar menjaga NKRI, karen wilayah Banten ini adalah baagian dari sejarah perjuangan panjang dalam merebut kemerdekaan.
Saya tadi meminta agar warga Banten membela Indonesia lahir dan batin. Perbanyak solawat agar negeri ini tenteram. Karena Banten juga bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banten akan mengawal NKRI sampai akhir zaman.
BERITA
Semua Koperasi Yang Miliki Dana Bergulir Harus Berbasis Digital
Jakarta – Program penyaluran dana bergulir di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) hingga akhir 2018 masih belum memenuhi target. Meski begitu, sisa dana sebagai modal bagi pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia ini akan tetap disalurkan pada tahun 2019.
Direktur Utama LPDB KUMKM, Braman Setyo mengatakan, dari total Rp1,2 triliun penyaluran dan bergulir hingga akhir 2018 baru tersalurkan sebesar 80%. Sementara sisanya, yakni sekitar Rp200 miliar akan disalurkan pada 2019 ini. “Kami bukan seperti di kementerian atau lembaga. Desember berhenti, kita tidak berhenti. Berjalan terus sampai tahun selanjutnya,” ujarnya kepada akhir Desember lalu.
Baca juga:
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Tingkat Pengangguran Kita Terus Menurun
- Inflasi Desember 2018 Sebesar 0,62 Persen Picu Pergerakan Rupiah
Setyo pun mengaku optimis, bahwa dana bergulir KUMKM ini akan tersalurkan semuanya. Sebab, saat ini ada sebanyak 41 dokumen pengajuan dalam proses yang berpotensi lolos. Ke-41 proposal tersebut telah memasuki pengkajian tahap dua. “Bahkan, beberapa telah masuk analisis yuridis maupun manajemen risiko untuk kemudian ke tahap komite,” ujarnya.
Ia menjelaskan, angka 41 proposal tersebut terbagi untuk penyaluran melalui skema konvensional. Sebanyak 26 proposal dengan jumlah plafond pengajuan Rp846 miliar dan melalui skema syariah sebanyak 15 proposal dengan jumlah plafond pengajuan Rp342 miliar. Artinya, ada tambahan potensi penyaluran hingga Rp1,18 triliun.