Bappenas Apresiasi Ganjar yang Terlibat Langsung Penyusunan RPD
Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terkait penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ganjar disebut satu-satunya gubernur yang terlibat langsung dalam perancangan RPD.
Hal itu disampaikan Direktur Regional I Bappenas RI Abdul Malik Sadat Idris secara virtual, saat Pembukaan Masa Musrenbang Tahun 2023 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024, di Grhadhika Bhakti Praja, Jumat (3/2/2023).
“Saya bersaksi, dari berbagai rangkaian RPD di provinsi (lainnya), bapak satu-satunya (gubernur) yang hadir langsung,” kata Abdul Malik, mengawali pemaparannya.
Dia mengapresiasi kepedulian Ganjar yang hadir langsung di acara tersebut.
“Saya sangat respek pak dan menghargai kepedulian bapak terhadap acara perencanaan pembangunan nasional. Salam hormat dari kami pak,” ujarnya.
Dikatakan, akselerasi pembangunan di Jawa Tengah hingga 2024 sangat terasa. Bahkan, masuk dalam lima besar pembangunan peta nasional.
“Sehingga orientasi ke depan di 2045, adalah sebagai kekuatan perhitungan Jawa Tengah di peta global,” ujar Abdul Malik.
Dia juga menyoroti masalah tata pemerintahan atau governance. Hal ini penting untuk mendukung iklim investasi daerah berjalan dengan baik.
“Karena investasi bisa masuk ketika pemdanya memiliki governance yang baik. Dan itu saya pikir di Jawa Tengah sudah tidak jadi masalah,” katanya.
Ditemui usai acara, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, Musrenbang itu penting dilakukan untuk menampung aspirasi warga Jawa Tengah. Sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah nantinya mencakupi kebutuhan masyarakat.
“Kami pembukaan musrenbang, isu-isu besarnya kita sampaikan dengan satu harapan masyarakat akan segera merespon,” katanya.
Gubernur Jateng dua periode itu senang dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Antara lain, soal isu pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesejahteraan pekerja migran.
“Setelah ini nanti kita mulai mengerucutkan untuk membuat skala-skala prioritas, sesuai dengan yang diperintahkan pusat, sehingga inline. Pusat, provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya.
Di samping itu, lanjut Ganjar, permasalahan besar yang juga jadi program nasional, dapat diselesaikan.
“Kalau pusat bicara tuntaskan kemiskinan, stunting, bangkitkan kembali ekonomi, berarti kita menerjemahkan apa, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan itulah yang nanti akan menjadi policy,” tegasnya.
Terkait dengan penilaian Bappenas, Ganjar merasa belum sebaik yang disampaikan. Namun demikian, pemerintah provinsi tidak diam saja, dan turut serta dalam mendukung program-program nasional.
“Ikhtiar kami, karena ada program pusat seperti itu kan kami mesti jemput bola,” katanya.
Dijelaskan, bentuk ikhtiar yang dilakukan adalah, tercapainya iklim investasi yang menarik bagi investor. Terbukti pada 2022, sedikitnya 97 perusahaan yang merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah. Beberapa indikator yang menarik investor, lanjut Ganjar, antara lain lokasi kawasan industri, kemudahan izin, integritas yang dijunjung sehingga Jateng bebas korupsi dan pungli, serta upah buruh yang bersaing.
“Kalau kemudian dari praktik ini bisa lebih baik dan dunia kemudian mengenal, ya sebenarnya kawan-kawan di bawah sudah bekerja dengan baik. Tinggal kami gaspol saja,“ tandasnya.
Dalam acara tersebut, Ganjar mengundang sejumlah perwakilan kelompok masyarakat. Antara lain, kelompok rentan yakni pekerja migran, lansia, penyandang disabilitas, hingga anak. Selain itu juga hadir seluruh OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ganjar juga mengundang DPRD Jateng serta Kepala BI perwakilan Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra. Adapun secara virtual, hadir sebagai narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Kasubdit Wilayah Jawa-Bali, Ditjen Bina Bangda, Bob Ronald F Sagala.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
