Presiden Jokowi Terima Penghargaan Global Citizen Award Tahun 2022
Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Global Citizen Award dari Atlantic Council dalam acara Global Food Security Forum yang digelar di Kecak Ballroom, Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 13 November 2022. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk meningkatkan peran serta dalam menyelesaikan permasalahan dunia.
“Terima kasih atas penghargaan Global Citizen Award kepada saya dan ini akan makin memotivasi saya dan pemerintah Indonesia untuk menjalankan tanggung jawab besar menjadi bagian dari solusi dunia,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, selama bekerja dirinya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan penghargaan. Presiden mengaku hanya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai kemanusiaan.
“Tidak pernah terpikir di benak saya memperoleh penghargaan yang terhormat ini. Yang selama ini saya lakukan adalah hanya bekerja sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab demi nilai-nilai kemanusiaan.,” ucap Presiden.
Selain itu, Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri atas 17 ribu pulau, 1.340 suku bangsa, dan 652 bahasa lokal dinilai telah mengajarkan nilai-nilai toleransi, perdamaian, persatuan, hingga kerja sama. Oleh sebab itu, Presiden selalu menyempatkan diri turun langsung ke lapangan untuk melihat kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Kesulitan terbesar selalu dirasakan oleh mereka yang berada di bawah, oleh keluarga miskin, oleh negara yang berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu, saya selalu berusaha keras untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat kecil dan juga menyuarakan kepentingan negara-negara berpenghasilan rendah di berbagai forum,” ungkapnya.
Presiden juga menegaskan bahwa dunia tidak dapat dibangun dengan rivalitas dan keserakahan, namun harus dibangun dengan toleransi dan kerja sama yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Melalui semangat toleransi dan kerja sama tersebut, Indonesia akan menjalankan amanat sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 mendatang.
“Presidensi Indonesia di G20 tahun ini dan keketuaan Indonesia di ASEAN tadi sudah diserahterimakan kepada saya tahun depan dilandasi dengan semangat-semangat tersebut,” ujar Presiden.
Untuk diketahui, penganugerahan Global Citizen Award merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Atlantic Council di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York. Dalam acara yang digelar pada 19 September 2022 lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir secara langsung untuk mewakili Presiden Jokowi menerima penghargaan tersebut.
Sejumlah tokoh dunia juga pernah mendapat penghargaan tersebut karena dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Di antaranya adalah mendiang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, hingga Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.
Selain kepada Presiden Jokowi, penghargaan Global Citizen Award tahun 2022 juga dianugerahkan kepada Presiden Finlandia Sauli Niinistö, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson, CEO Google dan Alphabet Sundar Pichai, serta aktor dan UNESCO Special Envoy for Peace and Reconciliation Forest Whittaker.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
