Ecky Mucharam: Hentikan Pengeluaran Non-Prioritas dan Pertebal Bantalan Sosial Masyarakat
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk melakukan dua hal dalam rangka menghadapi gejolak perekonomian global yang cukup serius. Dua hal tersebut adalah, pertama, menghentikan pengeluaran yang tidak prioritas, dan kedua, mempertebal bantalan sosial bagi masyarakat. Saat ini, menurutnya, perekonomian sedang menghadapi ancaman. Karena itu, pemerintah perlu cermat dan menghentikan pemborosan yang tidak perlu.
“Perekonomian dunia menghadapi gejolak yang cukup serius. Dinamika perekonomian global semakin tidak menentu terlebih karena persoalan politik dan keamanan. Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada dua negara yang berperang, namun juga dampaknya melalui krisis energi sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Ecky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8/2022).
Dampak yang dirasakan terhadap sektor riil dan masyarakat, kata Ecky, cukup besar. Transmisinya melalui dua hal, yakni kenaikan harga minyak dan pangan. “Mestinya, dua hal ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Padahal inflasi menggerus pendapatan riil masyarakat,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Pada Juli 2022, kata Ecky, upah buruh nominal hanya naik 0,3 persen secara tahunan. Namun, inflasi secara tahunan mencapai 4,94 persen. “Artinya kenaikan kesejahteraan buruh tidak setimpal dengan kenaikan harga yang dihadapi. Kesejahteraan buruh tergerus cukup dalam. Rakyat bawah merasakan langsung dampak dari gejolak ini. Bantalan rakyat perlu diperkuat!” tegas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.
Karena itu, Ecky mendesak pemerintah fokus untuk menyeleseikan persoalan riil di masyarakat. Ia menilai ruang fiskal yang sempit ini sangat tidak mungkin jika digunakan untuk memenuhi seluruh keinginan dan ambisi pemerintah. Di sisi lain, ia meminta pemerintah untuk memilah, mana kebutuhan prioritas dan mana keinginan.
Oleh karena, anggaran sangat terbatas jika harus memaksakan pengeluaran ambisius yang tidak penting dan tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan. “Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk melakukan dua hal. Pertama, pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang serampangan, boros, dan tidak menguntungkan masyarakat,” tegas Ecky.
Pengeluaran tidak penting dan serampangan tersebut, salah satunya adalah kereta cepat. Sejak awal, menurutnya, kereta cepat ini sudah sangat bermasalah. “Anggaran pembangunan dan pembengkakan yang terjadi tidak patut untuk dibebankan pada APBN. Proyek ini bukan proyek rakyat, dan tidak berdampak terhadap rakyat,” urai legislator dapil Jawa Barat III itu.
Oleh karena itu, Ecky menilai, tidak pantas jika uang rakyat digunakan untuk membiayai proyek serampangan tersebut. “Contoh lainnya adalah ambisi pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ini bukan prioritas dan tidak tepat jika kemampuan fiskal yang terbatas harus digunakan untuk proyek pemborosan ini,” papar Ecky.
Langkah kedua yang harus dilakukan pemerintah adalah pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan. Prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut.
“Anggaran belanja sosial perlu ditambah, salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian. Nisbah pendapatan yang dihasilkan akibat ledakan komoditas dapat digunakan untuk menambal subsidi minyak dan energi,” tutup Ecky.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
